Kejari tahan bendahara desa di Seruyan diduga korupsi Rp1,18 miliar
Elshinta
Jumat, 03 Desember 2021 - 08:30 WIB |
Kejari tahan bendahara desa di Seruyan diduga korupsi Rp1,18 miliar
SH selaku Bendahara Desa Tumbang Laku (rompi merah) saat ditahan pihak kejaksaan di Kuala Pembuang. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

Elshinta.com - Kejaksaan Negeri Seruyan, Kalimantan Tengah menahan bendahara Desa Tumbang Laku, Seruyan Hulu, berinisial SH, setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016, 2017, dan 2019 dengan total kerugian negara Rp1,182 miliar.

"Anggaran itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan ada anggaran yang dicairkan tetapi tidak dilaksanakan untuk pembangunan, namun diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oleh mantan kades berinisial SP," kata Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Romi Rojali di Kuala Pembuang, Jumat.

Dia mengatakan, dari hasil pemeriksaan khusus oleh APIP (Inspektorat Seruyan) ditemukan kerugian negara yakni belanja lanjutan pembangunan sarana dan prasarana fisik balai pertemuan desa tahun anggaran 2015 terdapat kekurangan volume fisik senilai Rp6,37 juta.

Romi mengatakan terdapat belanja pembelian pembangunan dan pengembangan usaha desa bibit ayam petelor pakan ayam Tahun Anggaran 2015. Belum ada hibah tanah milik mantan kepala desa, belanja pembangunan sarana dan prasarana sosial (pembangunan mesjid Nur Iman) tahun anggaran 2016, terdapat realisasi fisik tidak dikerjakan sejumlah Rp331 juta.

Kemudian, belanja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pembangunan ruangan PAUD tahun anggaran 2016, terdapat realisasi fisik yang tidak dikerjakan sejumlah Rp140 juta, belanja pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial pembangunan Masjid Nur Iman tahun anggaran 2017 terdapat realisasi fisik tidak dikerjakan sejumlah Rp275 juta.

Selain itu, belanja pembangunan jalan desa tahun anggaran 2017, terdapat kekurangan volume fisik Rp9,25 juta, pembangunan sarana air bersih tahun anggaran 2018 belum selesai fisiknya hanya sebagian terpasang. Belanja peningkatan air bersih tahun anggaran 2019, terdapat realisasi fisik tidak dikerjakan sejumlah Rp273 juta.

"Terakhir terdapat pajak belum disetor bukti setor tidak ada dari tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 Tahap I senilai Rp111 juta," beber dia.

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap SP saat ini belum dilakukan mengingat beberapa kali dilakukan pemanggilan belum pernah datang dan berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak berada di Desa Tumbang Laku. Tersangka terdeteksi berada di daerah Kalbar sedangkan keluarganya anak dan istri  tinggal tetap berada di desa tersebut.

"Kami menunggu itikad baik mantan kades untuk datang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika tidak kunjung datang juga maka kami akan masukan yang bersangkutan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang)," tegasnya.

Kajari itu menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya mengingat ada beberapa pencairan anggaran selalu dibuat rekomendasi atau disetujui untuk pencairannya, padahal telah dilakukan verifikasi baik di lapangan (fakta) maupun administrasi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KSDA Sumut selamatkan satwa dilindungi di rumah Bupati Langkat
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:15 WIB
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatera Utara menyelamatkan satwa liar yang dilindun...
Tiga pelaku pembobol brankas KPU Papua Barat dibekuk Timsus Polda
Rabu, 26 Januari 2022 - 16:42 WIB
Tim Khusus (Timsus) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Papua Barat membekuk tiga...
BK DPRD DKI jadwalkan pemeriksaan Prasetyo Edi pada pekan depan
Rabu, 26 Januari 2022 - 15:32 WIB
Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi pa...
LBHM-PSHK minta Polri tindak dugaan praktik perbudakan Bupati Langkat
Rabu, 26 Januari 2022 - 15:21 WIB
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) meminta Polri...
Polisi berhasil bongkar tempat penyimpanan ribuan ekstasi siap edar
Rabu, 26 Januari 2022 - 15:10 WIB
Jajaran Polsek Tanjung Duren berhasil membongkar tempat penyimpanan ekstasi siap edar sebanyak 1.83...
KPK temukan satwa dilindungi saat geledah rumah Bupati Langkat
Rabu, 26 Januari 2022 - 14:59 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah satwa yang dilindungi saat menggeledah rumah p...
KPK panggil tiga lurah dalam penyidikan kasus Wali Kota Bekasi
Rabu, 26 Januari 2022 - 14:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga lurah dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengad...
Satu anggota polisi dievakuasi ke RS Bhayangkara Ambon
Rabu, 26 Januari 2022 - 13:23 WIB
Satu anggota Polsek Pulau Haruku berinisial Briptu FH yang mengalami luka tembak telah dievakuasi ke...
Kapolri sambut baik perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura
Rabu, 26 Januari 2022 - 12:49 WIB
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antar...
KPK kembangkan penyidikan kasus suap proyek di Tulungagung
Rabu, 26 Januari 2022 - 11:43 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait proyek p...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI