Menkominfo: Perkuat SPBE perlu payung regulasi
Elshinta
Kamis, 02 Desember 2021 - 10:04 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Menkominfo: Perkuat SPBE perlu payung regulasi
Sumber foto: Bayu Koosyadi/elshinta.com.

Elshinta.com - Pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Salah satu langkah yang diambil dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan saat ini penyelenggaraan SPBE atau e-goverment sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, namun masih terkendala dengan penerapan yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi upaya Dewan Perwakilan Daerah RI merumuskan payung hukum dalam penerapan e-government di Indonesia.

“Gagasan untuk meningkatkannya di level Undang-Undang sebagai payung hukum ketentuan e-government, tentu disambut dengan baik. Rumusan payung hukum yang lebih affirmative atau lebih tinggi akan menjadikan tata kelola e-government lebih baik,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI mengenai RUU SPBE, yang berlangsung secara hibrida dari Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (01/12).

Menurut Menteri Johnny, penerapan SPBE yang umumnya dikenal sebagai e-government masih harus terus ditingkatkan. Terutama berkaitan dengan regulasi utama yang mengatur integrasi data untuk mengurangi risiko keamanan informasi.

“Bila mungkin itu dilakukan, melalui RUU SPBE itu sendiri. Karena belum adanya regulasi utama SPBE, sehingga berdampak diantaranya pada sistem informasi pemerintahan yang tidak atau belum terintegrasi, validitas data yang harus diperbaiki, hingga risiko keamanan informasi,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan upaya memadukan layanan e-government tidak hanya menjadi kewajiban instansi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan tata kelola e-Government yang lebih baik dan didasari pada payung regulasi yang lebih kuat.

“Dari segi anggaran pun setiap instansi negara dari waktu ke waktu perlu memperbaiki kualitas anggaran TIK dan meningkatkan utilisasi TIK itu sendiri,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, Kamis (2/12). 

Menurut Menteri Johnny, saat ini di Indonesia hampir setiap instansi pemerintah memiliki server untuk menyimpan dan mengelola data. Bahkan menurutnya, setiap instansi juga meminta data dan melakukan tata kelola data masing-masing, meskipun data yang diambil dari pengguna layanan sejenis.

“Dari ribuan data ruang server yang ada di Indonesia terdapat sekitar 3% yang memenuhi standar global yang memanfaatkan cloud, termasuk secara khusus yang dikelola oleh Pemerintah. Banyak diantaranya masih independent server bahkan ethernet. Dari segi pelayanan bagi masyarakat, hal ini menjadi kurang efisien. Masyarakat diminta untuk berkali-kali menyerahkan data untuk kepentingan administrasi karena perbedaan dan belum terintegrasinya sistem electronic government,” paparnya.

Dari sekian banyak penyelenggaraan e-government itu, Menkominfo menilai hal ini juga akan menjadi pemicu kendala dalam pelaksanaan SPBE yang dimiliki masing-masing instansi. “Banyak di Indonesia menjadi kendala. SPBE  belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. Ini mengakibatkan variasi atau perbedaan diantara database instansi pemerintah yang memuat data sejenis,” tandasnya.

Pusat Data Nasional

Menteri Johnny menjelaskan, saat ini kebijakan dan arah pemutakhiran SPBE yang terpadu dan terintegrasi secara nasional, diatur melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Dalam implementasinya, hal itu dilaksanakan oleh 7 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian PAN RB, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, BPPT, BSSN, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kominfo sendiri, secara khusus mengambil tugas dan fungsinya sebagai Government Chief Technology Officer yang diatur di dalam Perpres SPBE.  Kominfo mempunyai tugas dan fungsi pada pengembangan Pusat Data Nasional (Government Cloud), pelaksanaan interoperabilitas SPBE dan integrasi jaringan intranet pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PAN RB. Ini semuanya tentu dalam rangka kemudahan pelayanan dan efisiensi,” paparnya.

Menkominfo menyatakan, saat ini Pemerintah belum mempunyai Pusat Data Nasional atau Government Cloud Permanent. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya melakukan konsolidasi agar bisa terbentuk pengelolaan yang terintegrasi.

“Yang ada adalah Government Cloud Temporarily yang dikelola dengan baik oleh Kominfo untuk melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah masing-masing, termasuk pada saat penanganan Covid-19 saat ini,” tandasnya.

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang SPBE yang tengah dibahas DPD RI, Menteri Johnny mengharapkan bisa mengakomodasi aspek yang telah ada di dalam Perpres SPBE.

“Diantaranya Tata Kelola SPBE, Management SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (karena akan berbasis atau bergantung pada TIK), Penyelenggara SPBE, Percepatan atau Akselerasi Penerapan SPBE dan Pemanfaatan, serta Evaluasi SPBE. Setidaknya ruang lingkup itu juga harus ada di dalam RUU,” ungkapnya.

Bahkan, Menkominfo juga mengharapkan agar RUU juga mencakup domain Arsitektur SPBE. Menurutnya hal itu diperlukan sebagai acuan bersama dalam menghubungkan layanan, aplikasi serta tata kelola Pusat Data Nasional.

“Secara teknis juga harus disiapkan pedoman dan kebijakan yang berkaitan dengan domain asitektur infrastruktur SPBE nasional. Domain Arsitektur SPBE ini meliputi Government Cloud atau Pusat Data Nasional, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah, arsitektur aplikasi SPBE nasional, serta ketentuan teknis dan tata kelola,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan saat ini Kementerian Kominfo berupaya menyusun pedoman atau kebijakan uji kelaikan setiap SPBE dan jaringan intra pemerintah. Menurutnya, Government Cloud atau Pusat Data Nasional berfungsi untuk melakukan konsolidasi data secara nasional untuk mewujudkan single source of truth sesuai Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Saat ini yang sudah dibicarakan di internal Pemerintah Pusat, di mana setiap pengadaan baru pusat data sektoral di tingkat kementerian dan lembaga selalu perlu mendapat rekomendasi dari Kementerian Kominfo,” jelasnya.

Bahkan, berbagai kebijakan tengah disiapkan Kemeneterian Kominfo berkaitan dengan tata kelola e-government, mulai dari penyusunan arsitektur atau kerangka dasar SPBE, pembangunan nasional secara bertahap.

“Agar efisiensi dan tata kelola pusat data itu bisa dilakukan dengan baik dan supaya nanti pada saat migrasi data-data ke Pusat Data Pemerintah yang dikembangkan Kominfo menjadi lebih mudah,” harap Menkominfo.

Rapat Kerja mengenai RUU SPBE itu dipimpin Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Badikenita Putri Sitepu. Rapat juga dihadiri Wakil Ketua PUU DPD RI beserta Anggota Panitia. Sementara, Menkominfo Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Geng Conti peretas BI targetkan pemerintahan dan industri
Jumat, 21 Januari 2022 - 14:48 WIB
Kelompok peretas ransomware Conti, yang membobol data Bank Indonesia, memang mengincar sektor peme...
Kominfo terus awasi PSE setelah data BI bocor
Jumat, 21 Januari 2022 - 12:31 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan akan terus mengawasi penyelenggara siste...
Kominfo: Metaverse dan web3.0 tantangan program literasi digital
Kamis, 20 Januari 2022 - 14:55 WIB
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi menyebutkan, pengembangan ...
Twitter rilis fitur bantu pengguna tandai cuitan disinformasi
Selasa, 18 Januari 2022 - 12:17 WIB
Perusahaan teknologi asal AS, Twitter, baru saja merilis fitur barunya untuk membantu pengguna menan...
Kominfo: Tren NFT perlu dibarengi penguatan literasi digital
Senin, 17 Januari 2022 - 11:02 WIB
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan penting bagi masyarakat u...
Kemkominfo lakukan koordinasi antarlembaga untuk awasi transaksi NFT
Minggu, 16 Januari 2022 - 19:46 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menekankan telah melakukan koordinasi antarlembaga ...
Indonesia berpeluang besar dalam pengembangan metaverse dunia
Jumat, 14 Januari 2022 - 20:26 WIB
Indonesia berpeluang besar dalam pengembangan metaverse dunia karena memiliki keunggulan nilai-nilai...
NFT jadi cara aman bagi pelaku ekonomi kreatif tumbuh di ruang digital
Jumat, 14 Januari 2022 - 16:58 WIB
Kehadiran Non-Fungible Token atau NFT yang terus naik daun dalam beberapa waktu terakhir dinilai m...
Permudah akses edukasi NFT, TokoMall kenalkan tampilan dan domain baru
Jumat, 14 Januari 2022 - 14:10 WIB
Platform marketplace Non-fungible token (NFT), TokoMall menghadirkan tampilan dan domain website b...
Percepat penurunan stunting, Menkominfo siapkan dukungan komunikasi dan akses internet
Kamis, 13 Januari 2022 - 22:25 WIB
Kementerian Kominfo memberikan dukungan upaya itu melalui program-program strategis komunikasi publi...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI