KPK dalami perintah Dodi Reza atur proyek disertai komitmen `fee`
Elshinta
Rabu, 01 Desember 2021 - 18:29 WIB |
KPK dalami perintah Dodi Reza atur proyek disertai komitmen `fee`
Tersangka mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (tengah) berjalan keluar menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/11/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perintah tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) untuk mengatur berbagai proyek disertai dengan penentuan besaran komitmen "fee".

KPK memeriksa dua saksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/11) untuk tersangka Dodi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

Dua saksi, yaitu Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Irfan dan Badruzzaman selaku Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan perintah dari tersangka DRA untuk melakukan pengaturan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin disertai dengan penentuan besaran komitmen "fee"-nya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain Dodi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).

KPK menjelaskan Pemkab Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa.

Diantaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya.

Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek.

Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp2,6 miliar.

Sebagai realiasi pemberian komitmen "fee" oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi.

Dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, KPK turut mengamankan uang Rp270 juta. Uang itu diduga telah disiapkan oleh Suhandy yang nantinya akan diberikan pada Dodi melalui Herman dan Eddi.

Selain itu di Jakarta, KPK juga mengamankan uang Rp1,5 miliar dari ajudan Dodi Reza.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 JPU serahkan berkas kasus penipuan dan penggelapan beras ke PN Lhoksukon
Kamis, 27 Januari 2022 - 15:13 WIB
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara melimpahkan berkas perkara tindak pidana penipuan da...
Kejagung tangkap 667 DPO sepanjang 2018 hingga Januari 2022
Kamis, 27 Januari 2022 - 15:05 WIB
Sebanyak 667 daftar pencarian orang (DPO) berhasil ditangkap sepanjang tahun 2018 sampai Januari 202...
KPK amankan uang dan dokumen geledah perusahaan Bupati Langkat
Kamis, 27 Januari 2022 - 14:15 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi ke...
Polda Sultra tangkap tiga pengedar 1 kilogram sabu di Kendari
Kamis, 27 Januari 2022 - 11:35 WIB
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menangkap tiga orang diduga menjadi peng...
Empat dakwaan jaksa KPK bagi dua PNS pemeriksa pajak
Kamis, 27 Januari 2022 - 10:59 WIB
Tidak tanggung-tanggung, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menerapkan empat dakwaan kepada dua orang man...
Kejati limpahkan berkas kasus korupsi PDPDE dan Masjid Sriwijaya
Kamis, 27 Januari 2022 - 07:45 WIB
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) melimpahkan berkas kasus dugaa...
Warga Sampang laporkan Edy Mulyadi ke polisi
Kamis, 27 Januari 2022 - 06:45 WIB
Warga yang tergabung dalam `Taretan Berbuat Madura` mendatangi Mapolres Sampang, Jawa Timur, untuk ...
Bareskrim bongkar praktik produksi obat keras ilegal di Bogor
Kamis, 27 Januari 2022 - 06:31 WIB
Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Barat dan Polres Bogor membongkar praktik produksi obat ker...
Polda Jatim bongkar kasus pengadaan alat kesehatan fiktif Rp30 miliar
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:51 WIB
Unit I Subdit III Jatanras Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar kasus pe...
Polres Indramayu bongkar jaringan penadah sepeda motor curian
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:39 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat, membongkar jaringan penadah sepeda motor curian den...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI