Gus Imron Rosyadi nilai surat Rais Aam telah sesuai anggaran dasar
Elshinta
Rabu, 01 Desember 2021 - 17:57 WIB |
Gus Imron Rosyadi nilai surat Rais Aam telah sesuai anggaran dasar
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok KH Imron Rosyadi Hamid menilai surat perintah Rais Aam NU KH Miftachul Akhyar terkait penyelenggaraan muktamar pada 17 Desember 2021 sudah sesuai ketentuan anggaran dasar (AD).

“Dalam AD, jelas bahwa Rais Syuriah merupakan lembaga yang tertinggi dan berwenang mengendalikan kebijakan umum,” kata Gus Imron, sapaan akrab KH Imron Risyadi Hamid berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (30/11).

Karena belum ada mekanisme arbitrase apabila ada masalah antara Rais Syuriah dan Tanfidziyah, jelas ia, maka keputusan dikembalikan pada aturan yang lebih tinggi, yaitu AD.

Gus Imron pun menjelaskan sejak berdiri hingga sekarang, NU merupakan lembaga milik ulama, bukan seperti partai. Dalam hierarki kepemimpinan NU, lanjut ia, posisi tertinggi adalah Rais Syuriah. Sementara posisi Tanfidziyah, lembaga tersebut merupakan pelaksana kebijakan yang diambil Rais Syuriah.

Dengan demikian, ujar Gus Imron, dalam sejarah NU, tidak ada fungsi kesetaraan di antara Tanfidziyah dan Syuriah.

Ia juga mengatakan bahwa penetapan waktu penyelenggaraan muktamar dalam surat perintah itu berkonteks permintaan internal kepada panitia.

"Dalam konteks muktamar, surat perintah yang dikeluarkan Rais Aam PBNU sebenarnya konteksnya internal yang meminta panitia untuk melaksanakan muktamar pada 17 (Desember 2021),” jelas dia.

Lalu, ia menambahkan, terkait dasarnya, muktamar itu dibuat karena adanya kebijakan pemerintah menetapkan PPKM dari 23 Desember hingga 2 Januari 2022.

“Ini bersamaan dengan pelaksanaan muktamar. Artinya, perubahan tanggal pelaksanaan itu sudah keniscayaan,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, tambah Gus Imron, pada 4 Desember dilakukan rapat antara Tanfidziyah, Sekjen PBNU, Rais Aam, dan Khatib Aam. Namun, rapat berakhir dengan kebuntuan atau deadlock. Kemudian sayangnya, lanjut Gus Imron, belum ada mekanisme arbritase apabila terjadi persengketaan antara Rais Syuriah dan Tanfidziyah dalam memutus sebuah perkara.

“Karena belum diatur, maka seharusnya kembali ke aturan yang lebih tinggi, yaitu anggaran dasar. Dalam anggaran dasar jelas bahwa pemimpin tertinggi adalah Rais Syuriah,” ungkapnya.

Langkah Rais Aam KH Miftachul Akhyar yang menyurati dan memerintahkan panitia muktamar, menurut Gus Imron, dibenarkan oleh AD.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Muktamar PBNU digeser tidak di 2022, tambah dia, adalah Konferensi Besar (Konbes) NU tahun 2020 dan Konbes NU 2021 sama-sama meminta pelaksanaan Muktamar PBNU dilaksanakan pada 2021.

“Mandat kepengurusan Muktamar PBNU Jombang itu juga hanya sampai Agustus 2020. Ini sudah terlambat setahun lebih,” jelas Gus Imron.

Ia juga menekankan keputusan memajukan pelaksanaan muktamar menjadi 17 Desember 2021 juga memiliki arti penting. Artinya, ada kepastian belum ditetapkan PPKM COVID-19.

“Kalau Januari tidak ada jaminan. Kalau ada kenaikan kasus COVID-19, kita harus nunggu kapan lagi?” ujar dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
7 dekorasi Imlek, dipercaya mendatangkan keberuntungan
Kamis, 27 Januari 2022 - 00:15 WIB
Jelang Tahun Baru Imlek, beberapa orang Tionghoa sudah mulai mendekorasi rumah mereka sekitar 10 har...
Warga keturunan Tionghoa Gorontalo sembahyang jelang Imlek
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:39 WIB
Puluhan warga keturunan Tionghoa di Kota Gorontalo melakukan sembahyang jelang perayaan Imlek di Tem...
Gelaran tradisi Kunci Taon warga Kawanua diapresiasi diaspora
Senin, 24 Januari 2022 - 11:25 WIB
Kunci Taon merupakan suatu tradisi orang Minahasa untuk menutup berbagai rangkaian ucapan syukur kep...
Warga desa adat di Karangasem berupaya melestarikan Tari Sanghyang
Minggu, 23 Januari 2022 - 13:33 WIB
Warga kawasan Banjar Adat Sesana Kerta Warsa Jangu di Desa Adat Duda, Kabupaten Karangasem, Provins...
Fodium Sumut minta para dai jadi penyejuk di masyarakat
Minggu, 23 Januari 2022 - 10:12 WIB
Pelantikan secara resmi Forum Da’i dan Ustadz Muda (Fodium) Sumatera Utara diharapkan mampu mengem...
DPN Peradi perkuat toleransi beragama
Kamis, 20 Januari 2022 - 16:12 WIB
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Prof Dr Otto Hasibuan,...
Wagub Bali minta Pakis dan Pacalang laksanakan nilai Sad Kerthi
Rabu, 19 Januari 2022 - 17:03 WIB
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta Paiketan Krama Istri (Pakis) dan Pas...
Kabupaten Ngawi tertarik kerjasama dengan DIY kembangkan destinasi wisata sejarah
Minggu, 16 Januari 2022 - 20:26 WIB
Banyaknya situs sejarah di berbagai daerah di Indonesia cukup menarik untuk dikembangkan menjadi des...
Lestarikan budaya Melayu, Pemkot Tanjungbalai akan bangun museum Melayu
Minggu, 16 Januari 2022 - 17:55 WIB
Kota Tanjungbalai akan membuat museum Melayu dengan segala adat budaya pernak perniknya di Tanjungba...
Kemenag hentikan sementara pengiriman jamaah umrah
Minggu, 16 Januari 2022 - 17:35 WIB
Kementerian Agama menghentikan sementara penerbangan jamaah umrah mulai 15 Januari dalam upaya menge...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI