MemoRI 29 November
29 November 1971: Berdirinya KORPRI
Elshinta
Penulis : Calista Aziza | Editor : Administrator
29 November 1971: Berdirinya KORPRI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berfoto bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) seusai membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Elshinta.com - Hari ini 50 tahun yang lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia atau biasa disebut Korpri dibentuk. Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tepat tanggal 29 November 1971. Latar belakang penetapan Hari Korpri sudah bermula dari masa penjajahan Belanda.

Saat itu, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai pun berada di kelas bawah karena pengadaannya didasarkan pada kebutuhan penjajah. Kemudian, saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda secara otomatis dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah. Terbentuknya Hari Korpri dimulai setelah Jepang menyerah kepada sekutu, tepat 17 Agustus 1945.

Kala itu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Seluruh pegawai pemerintah Jepang pun secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RI, pegawai NKRI pun terbagi menjadi tiga kelompok besar:

  1. Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI
  2. Pegawai Republik Indonesia yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator)
  3. Pegawai pemerintah yang bersedia bekerja sama dengan Belanda (Kolaborator)

Kemudian, setelah 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat. Jatuh bangun kabinet pun diwarnai pada era RIS.

Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Hari Korpri resmi terbentuk melalui Kepres tertanggal 29 November 1971. Kepres itu menjelaskan, Korpri merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun sekaligus membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan ayat 2.

Selain itu, tujuan dibentuknya Korpri agar Pegawai Negeri RI ikut memelihara sekaligus menetapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara. Namun, Korpri justru kembali menjadi alat politik, hal ini tercantum dalam UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol. Hal ini makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai.

Tak heran, jika terjadi birokrasi, pegawai kerap memihak salah satu partai. Bahkan, dalam Musyawarah Nasional Korpri, organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.

Saat Hari Korpri memasuki era reformasi, muncullah keberanian mempertanyakan konsep loyalitas Korpri, sehingga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Pada akhirnya, RUU itu menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik.

Sumber: detik.com

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Warga Banjar diminta tingkatkan SDM sambut IKN baru
Sabtu, 22 Januari 2022 - 20:10 WIB
Warga asal Banjar yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur diminta terus meningkatkan sumber da...
Jokowi tegaskan lagi pentingnya implementasi 5 poin konsensus ASEAN
Sabtu, 22 Januari 2022 - 18:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kembali me...
Herlina dicopot dari anggota Banggar dan Banmus DPRD Surabaya
Sabtu, 22 Januari 2022 - 10:23 WIB
Fraksi Gabungan Demokrat dan Nasdem DPRD Surabaya dikabarkan mengusulkan pencopotan jabatan Herlina ...
Kerangka waktu tahapan dengan tiga skenario Pemilu 2024
Sabtu, 22 Januari 2022 - 09:47 WIB
Pembahasan draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwa...
Tsamara dan Bima Arya berpotensi tinggi jadi Wagub DKI
Jumat, 21 Januari 2022 - 21:43 WIB
Lembaga survei Nusantara Strategic Network (NSN) menilai politisi muda Partai Solidaritas Indonesia ...
Di Boyolali, Puan ajak kader tambah perolehan suara PDIP di Pileg 2024
Jumat, 21 Januari 2022 - 20:11 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan para kadernya se-Solo raya di DPC PDIP Boyolali, Jawa...
Meriahkan HUT PDIP, Ketua DPRD dukung Tournamen Trofeo TMP Medan
Jumat, 21 Januari 2022 - 16:25 WIB
Memeriahkan peringatan HUT PDI Perjuangan ke-49 yang bersamaan dengan HUT ke-14 Taruna Merah Putih (...
Presiden: RI terus reformasi struktural dan perbaiki iklim bisnis
Jumat, 21 Januari 2022 - 08:05 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), Kamis, menegaska...
PDI Perjuangan Jabar minta Arteria Dahlan dipecat
Kamis, 20 Januari 2022 - 20:43 WIB
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat meminta kepada DPP PDI Perjuangan agar memecat Arteria Dahlan sebagai ...
PDIP berikan sanksi peringatan kepada Arteria Dahlan
Kamis, 20 Januari 2022 - 19:43 WIB
DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI Arteria Dahlan ata...
InfodariAnda (IdA)