ELSAM: Optimalkan fungsi-fungsi DPR untuk jamin kebebasan berpendapat
Elshinta
Sabtu, 27 November 2021 - 15:55 WIB |
ELSAM: Optimalkan fungsi-fungsi DPR untuk jamin kebebasan berpendapat
Tangkapan layar peneliti ELSAM Miftah Fadhli dalam webinar nasional bertajuk “Becoming A True Legislator: Peran Legislator dalam Menjamin Kebebasan Bersuara pada Saat Ini” yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPM FISIP Unpad, dipantau dari Jakarta, Sabtu (27/11/2021). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Elshinta.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Miftah Fadhli merekomendasikan agar DPR RI mengoptimalkan fungsi-fungsi mereka, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk meningkatkan jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia.

"Misalnya, kalau ada lembaga negara tertentu mengancam kebebasan berpendapat, DPR bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan, seperti meminta klarifikasi atau konfirmasi terkait dengan kebijakan-kebijakan dari lembaga pemerintah," kata Mifah Fadhli.

Mifah Fadhli mengemukakan hal itu dalam webinar nasional bertajuk Becoming a True LegislatorPeran Legislator dalam Menjamin Kebebasan Bersuara pada Saat Ini yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPM FISIP Unpad, dipantau dari Jakarta, Sabtu.

Melalui pengoptimalan ketiga fungsi itu, lanjut Miftah, DPR juga akan mampu memastikan undang-undang yang sedang disusun telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Di samping pengoptimalan fungsi-fungsi DPR, Miftah pun merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang eksesif dan menimbulkan efek ketakutan.

Ia menilai masyarakat Indonesia sejauh ini cenderung merasa takut untuk menyampaikan kritik karena keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal karet terkait pencemaran nama baik.

"Survei dari Komnas HAM menyebutkan bahwa saat ini masyarakat makin takut menyampaikan kritik. Mereka takut kritik itu akan membuatnya dihukum berdasarkan UU ITE," katanya.

Menurut Miftah, kondisi tersebut menyebabkan ekosistem demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat. Dengan demikian, sudah sepatutnya persoalan itu segera dievaluasi oleh Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan akademisi.

Dalam webinar yang diselenggarakan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu, Miftah Fadhli juga merekomendasikan kepada berbagai lembaga ataupun organisasi untuk membuka ruang diskusi publik yang lebih luas.

Melalui ruang diskusi yang meluas itu, lanjut dia, publik berkesempatan untuk menyampaikan kritik yang membangun dan tepat terkait dengan kebijakan pemerintah, bahkan bertukar ilmu pengetahuan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Warga Banjar diminta tingkatkan SDM sambut IKN baru
Sabtu, 22 Januari 2022 - 20:10 WIB
Warga asal Banjar yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur diminta terus meningkatkan sumber da...
Jokowi tegaskan lagi pentingnya implementasi 5 poin konsensus ASEAN
Sabtu, 22 Januari 2022 - 18:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kembali me...
Herlina dicopot dari anggota Banggar dan Banmus DPRD Surabaya
Sabtu, 22 Januari 2022 - 10:23 WIB
Fraksi Gabungan Demokrat dan Nasdem DPRD Surabaya dikabarkan mengusulkan pencopotan jabatan Herlina ...
Kerangka waktu tahapan dengan tiga skenario Pemilu 2024
Sabtu, 22 Januari 2022 - 09:47 WIB
Pembahasan draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwa...
Tsamara dan Bima Arya berpotensi tinggi jadi Wagub DKI
Jumat, 21 Januari 2022 - 21:43 WIB
Lembaga survei Nusantara Strategic Network (NSN) menilai politisi muda Partai Solidaritas Indonesia ...
Di Boyolali, Puan ajak kader tambah perolehan suara PDIP di Pileg 2024
Jumat, 21 Januari 2022 - 20:11 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan para kadernya se-Solo raya di DPC PDIP Boyolali, Jawa...
Meriahkan HUT PDIP, Ketua DPRD dukung Tournamen Trofeo TMP Medan
Jumat, 21 Januari 2022 - 16:25 WIB
Memeriahkan peringatan HUT PDI Perjuangan ke-49 yang bersamaan dengan HUT ke-14 Taruna Merah Putih (...
Presiden: RI terus reformasi struktural dan perbaiki iklim bisnis
Jumat, 21 Januari 2022 - 08:05 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), Kamis, menegaska...
PDI Perjuangan Jabar minta Arteria Dahlan dipecat
Kamis, 20 Januari 2022 - 20:43 WIB
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat meminta kepada DPP PDI Perjuangan agar memecat Arteria Dahlan sebagai ...
PDIP berikan sanksi peringatan kepada Arteria Dahlan
Kamis, 20 Januari 2022 - 19:43 WIB
DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI Arteria Dahlan ata...
InfodariAnda (IdA)