ELSAM: Optimalkan fungsi-fungsi DPR untuk jamin kebebasan berpendapat
Elshinta
Sabtu, 27 November 2021 - 15:55 WIB |
ELSAM: Optimalkan fungsi-fungsi DPR untuk jamin kebebasan berpendapat
Tangkapan layar peneliti ELSAM Miftah Fadhli dalam webinar nasional bertajuk “Becoming A True Legislator: Peran Legislator dalam Menjamin Kebebasan Bersuara pada Saat Ini” yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPM FISIP Unpad, dipantau dari Jakarta, Sabtu (27/11/2021). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Elshinta.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Miftah Fadhli merekomendasikan agar DPR RI mengoptimalkan fungsi-fungsi mereka, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk meningkatkan jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia.

"Misalnya, kalau ada lembaga negara tertentu mengancam kebebasan berpendapat, DPR bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan, seperti meminta klarifikasi atau konfirmasi terkait dengan kebijakan-kebijakan dari lembaga pemerintah," kata Mifah Fadhli.

Mifah Fadhli mengemukakan hal itu dalam webinar nasional bertajuk Becoming a True LegislatorPeran Legislator dalam Menjamin Kebebasan Bersuara pada Saat Ini yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPM FISIP Unpad, dipantau dari Jakarta, Sabtu.

Melalui pengoptimalan ketiga fungsi itu, lanjut Miftah, DPR juga akan mampu memastikan undang-undang yang sedang disusun telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Di samping pengoptimalan fungsi-fungsi DPR, Miftah pun merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang eksesif dan menimbulkan efek ketakutan.

Ia menilai masyarakat Indonesia sejauh ini cenderung merasa takut untuk menyampaikan kritik karena keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal karet terkait pencemaran nama baik.

"Survei dari Komnas HAM menyebutkan bahwa saat ini masyarakat makin takut menyampaikan kritik. Mereka takut kritik itu akan membuatnya dihukum berdasarkan UU ITE," katanya.

Menurut Miftah, kondisi tersebut menyebabkan ekosistem demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat. Dengan demikian, sudah sepatutnya persoalan itu segera dievaluasi oleh Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan akademisi.

Dalam webinar yang diselenggarakan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu, Miftah Fadhli juga merekomendasikan kepada berbagai lembaga ataupun organisasi untuk membuka ruang diskusi publik yang lebih luas.

Melalui ruang diskusi yang meluas itu, lanjut dia, publik berkesempatan untuk menyampaikan kritik yang membangun dan tepat terkait dengan kebijakan pemerintah, bahkan bertukar ilmu pengetahuan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Indonesia-Singapura sepakat keselamatan rakyat Myanmar jadi yang utama
Selasa, 25 Januari 2022 - 18:44 WIB
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menyepakati penyelesaian mas...
KSP kutuk kabar dugaan praktik perbudakan oleh bupati di Langkat
Selasa, 25 Januari 2022 - 18:27 WIB
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menegaskan pihaknya mengutuk keras kabar dug...
Indonesia - Singapura sepakati penyesuaian layanan ruang udara Natuna
Selasa, 25 Januari 2022 - 18:15 WIB
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Singapura telah menyepakati ...
Ade Yasin rombak susunan kepala dinas di Kabupaten Bogor
Selasa, 25 Januari 2022 - 17:19 WIB
Bupati Bogor Ade Yasin merombak susunan pejabat eselon IIB yang sebagian besar menduduki kursi kepal...
Anggota DPR minta Polri segera tindak hukum Edy Mulyadi
Selasa, 25 Januari 2022 - 17:07 WIB
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Lasarus meminta Polri segera mengambil tindakan hukum terhadap ...
Kasad gelar pasukan di Monas cek kesiapan prajurit
Selasa, 25 Januari 2022 - 15:02 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin Apel Gelar Pasukan yang ...
Ketua DPRD DKI minta Anies tidak tebang pilih laksanakan Perda
Selasa, 25 Januari 2022 - 13:14 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak tebang...
Anggota DPR sesalkan dugaan perbudakan di Langkat
Selasa, 25 Januari 2022 - 12:51 WIB
Anggota DPR RI Rio Idris Padjalangi menyesalkan adanya dugaan perbudakan terhadap para pekerja sawit...
PKB: Penetapan 14 Februari pastikan tidak ada penundaan Pemilu 2024
Selasa, 25 Januari 2022 - 12:07 WIB
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai penetapan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2...
Putri Nurul Arifin & Mayong Suryo Laksono meninggal dunia
Selasa, 25 Januari 2022 - 11:11 WIB
Putri sulung pasangan aktris dan politisi Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono, Maura Magnalia Mady...
InfodariAnda (IdA)