Tinggal kelas karena beda agama, sekolah diminta tak cederai hak anak
Elshinta
Jumat, 26 November 2021 - 23:45 WIB |
Tinggal kelas karena beda agama, sekolah diminta tak cederai hak anak
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agustina Erni. (ANTARA/ HO-KemenPPPA)

Elshinta.com - Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Agustina Erni menilai segala bentuk pelanggaran hak anak termasuk hak atas pendidikan tidak dapat dibenarkan dan dibiarkan, terlebih karena perbedaan agama yang dianut.

"Berdasarkan telaah yang dilakukan KPPPA, sekolah tersebut diduga telah melakukan pelanggaran atas sejumlah peraturan perundang-undangan mulai dari menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan agama, tidak memberikan toleransi pada pelaksanaan keyakinan agama bagi siswa dan mempersulit anak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang sebenarnya dijamin oleh Undang-Undang," tutur Erni melalui siaran pers di Jakarta, Jumat, merespons dugaan diskriminasi di sekolah dasar kepada tiga siswa kakak beradik di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Menurut Erni, pelanggaran atas hak anak seperti itu bisa mengancam tumbuh kembang anak.

Oknum atau institusi sekolah tidak mempertimbangkan adanya dampak permanen psikologis dan menurunnya motivasi belajar anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah untuk membuat suasana yang kondusif dalam dunia pendidikan.

Selain itu, kebebasan beragama dan memeluk agama bagi setiap orang termasuk anak telah dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang.

"Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara jelas menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali," jelas Erni.

Erni juga menambahkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agamanya bagi anak.

"Ketiga anak tersebut tinggal kelas bukan karena mereka tidak pandai akademik, namun karena perlakuan diskriminasi atas keyakinan yang mereka anut," kata dia.

Hal ini melanggar Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2) tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah yang menyebutkan bahwa "Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama".

Saat ini anak telah mendapatkan pendampingan dari Dinas PPPA Kota Tarakan.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan mereka telah menurunkan tim untuk menangani kasus ini.

KPPPA merekomendasikan agar penguatan psikologis dan pendampingan harus diberikan kepada ketiga anak karena secara psikologis mereka merasa tertekan dan malu dengan teman-teman sebaya karena sudah tinggal kelas selama tiga tahun berturut-turut.

KPPPA juga mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga seperti Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan Kementerian Agama untuk merumuskan langkah-langkah agar anak-anak tetap mendapatkan haknya, khususnya dalam menjalankan hak beragama dan hak pendidikannya.

Sebelumnya diwartakan tiga siswa SD di Kota Tarakan tidak naik kelas pada tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020 dan 2020/2021 karena nilai agama di rapor yang kosong.

Sekolah diduga menolak memberikan pelajaran agama pada ketiga anak tersebut karena mereka memiliki agama yang berbeda, yakni Kristen Saksi Yehuwa.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kemensos siapkan tenda dekat rumah warga korban gempa
Kamis, 20 Januari 2022 - 13:16 WIB
Kementerian Sosial menyiapkan tenda-tenda di dekat rumah yang rusak berat akibat gempa untuk mengant...
Vaksin AstraZeneca bantuan dari Jepang tiba
Kamis, 20 Januari 2022 - 12:20 WIB
Vaksin AstraZeneca bantuan dari pemerintah Jepang tiba di Indonesia pada Rabu (19/1) menjelang tenga...
Omicron di Indonesia capai 882 kasus terbanyak asal Arab Saudi
Kamis, 20 Januari 2022 - 10:27 WIB
Kementerian Kesehatan RI melaporkan kasus konfirmasi Omicron di Indonesia mencapai total 882 kasus h...
PMI Kota Tangerang buka posko layanan penanganan banjir
Kamis, 20 Januari 2022 - 09:32 WIB
Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Banten membuka posko layanan 24 jam untuk guna untuk pem...
IHSG Kamis dibuka menguat 15,82 poin
Kamis, 20 Januari 2022 - 09:10 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis dibuka menguat 15,82 poin
Wali Kota Medan: Penataan Gereja Katedral jangan ubah bentuk
Kamis, 20 Januari 2022 - 06:31 WIB
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengingatkan penataan Gereja Katedral  di Jalan Pemuda Medan tidak ...
Jubir: Vaksinasi penguat diperlukan untuk tingkatkan proteksi
Kamis, 20 Januari 2022 - 06:15 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan pemberian vaksinasi...
Kasus harian COVID-19 RI tambah 1.745, DKI laporkan kasus terbanyak
Kamis, 20 Januari 2022 - 00:07 WIB
Kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia mengalami penambahan 1.745 orang dengan kasus baru terbanyak ...
Ritel modern di Kota Bengkulu diserbu konsumen beli minyak goreng
Rabu, 19 Januari 2022 - 23:55 WIB
Ritel modern di Kota Bengkulu diserbu masyarakat yang ingin membeli minyak goreng setelah pemerintah...
Menkominfo tegaskan frekuensi 5G Indonesia tak ganggu penerbangan
Rabu, 19 Januari 2022 - 23:19 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate menegaskan spektrum frekuensi radi...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI