KPK setor Rp800 juta pembayaran denda eks Gubernur Bengkulu dan istri
Elshinta
Jumat, 26 November 2021 - 19:45 WIB |
KPK setor Rp800 juta pembayaran denda eks Gubernur Bengkulu dan istri
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang Rp800 juta ke kas negara pembayaran pidana denda dari terpidana mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, yakni Lily Martiani Maddari.

"Tim jaksa eksekutor KPK telah melakukan penyetoran uang sejumlah Rp800 juta dari para terpidana tersebut sebagai pembayaran kewajiban pidana denda," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pembayaran pidana denda tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018 tanggal 16 September 2018 jo putusan Pengadilan Tipikor pada PT Bengkulu Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL tanggal 28 Maret 2018.

Ali mengatakan penagihan pidana denda oleh KPK terhadap para terpidana korupsi akan terus dilakukan sebagai langkah untuk tetap bisa memberikan pemasukan bagi kas negara sebagai bagian upaya "asset recovery" tindak pidana korupsi.

Sebelumnya pada 2018, Ridwan Mukti dan istrinya telah divonis bersalah, yaitu masing-masing dengan pidana 9 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 8 bulan kurungan.

Hukuman untuk Ridwan Mukti ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima dan meminta uang senilai Rp1 miliar dari pihak kontraktor terkait proyek jalan di Bengkulu.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Warga Sampang laporkan Edy Mulyadi ke polisi
Kamis, 27 Januari 2022 - 06:45 WIB
Warga yang tergabung dalam `Taretan Berbuat Madura` mendatangi Mapolres Sampang, Jawa Timur, untuk ...
Bareskrim bongkar praktik produksi obat keras ilegal di Bogor
Kamis, 27 Januari 2022 - 06:31 WIB
Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Barat dan Polres Bogor membongkar praktik produksi obat ker...
Polda Jatim bongkar kasus pengadaan alat kesehatan fiktif Rp30 miliar
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:51 WIB
Unit I Subdit III Jatanras Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar kasus pe...
Polres Indramayu bongkar jaringan penadah sepeda motor curian
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:39 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat, membongkar jaringan penadah sepeda motor curian den...
Satgas Madago Raya musnahkan puluhan detonator milik warga Poso
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:15 WIB
Puluhan detonator milik warga Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berinisial MT dimusnahkan oleh Satua...
KPK: Rekrutmen 61 jaksa mendesak untuk selesaikan berbagai perkara
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:03 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut rekrutmen 61 jaksa sangat mendesak untuk menyelesaikan b...
Erick: Penuntasan kasus Jiwasraya beri solusi ke pihak yang dirugikan
Rabu, 26 Januari 2022 - 21:15 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa penuntasan kasus mega skandal Jiwasraya memberikan sol...
Kejagung: Ekstradisi permudah penanganan DPO Kejaksaan
Rabu, 26 Januari 2022 - 20:27 WIB
Kejaksaan Agung RI menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia ...
Kemenkeu benarkan satu pegawai DJKN palsukan surat aset jaminan BLBI
Rabu, 26 Januari 2022 - 19:15 WIB
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban membenarkan adanya satu orang...
Jaksa Agung RI: Perlu kaji ulang frasa `pengulangan tindak pidana`
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:51 WIB
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang da...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI