Pengusaha khawatir banyak isu soal putusan MK terhadap UU Cipta Kerja
Elshinta
Jumat, 26 November 2021 - 16:45 WIB |
Pengusaha khawatir banyak isu soal putusan MK terhadap UU Cipta Kerja
Tangkapan layar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani (kedua kiri) dalam konferensi pers terkait putusan MK terhadap UU CIpta Kerja di Jakarta, Jumat (26/11/2021). (ANTARA/Ade Irma Junida)

Elshinta.com - Kalangan pengusaha mengaku khawatir terkait banyaknya pandangan dan isu yang berkembang seiring dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam jumpa pers daring di Jakarta, Jumat, mengatakan putusan tersebut menimbulkan multitafsir yang kontraproduktif terhadap upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

"Putusan MK yang diputuskan kemarin ini, setelah kami cermati dari diputuskan kemarin siang sampai pagi ini, menimbulkan multitafsir yang menurut kami sangat tidak produktif dan bisa membawa persepsi negatif terhadap konsistensi kita dalam melakukan upaya untuk membawa ekonomi kita lebih maju," katanya.

Lebih buruk lagi, isu-isu yang berkembang itu pun dikhawatirkan akan mengganggu upaya pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang diamanahkan dalam UU CK.

"Ini menurut saya sangat serius karena dimaknai oleh beberapa pendapat yang muncul salah satunya, bahwa kalau UU Cipta Kerja sudah diputuakan cacat formil oleh MK, bagaimana isinya tidak cacat," katanya.

Hariyadi menuturkan, hal lain yang lebih mengkhawatirkan adalah gerakan dari para buruh yang memandang UU Cipta Kerja harus diubah karena tidak sesuai dengan putusan MK. Padahal, secara materi, tidak keberatan atas substansi dalam UU Omnibus Law itu.

"Di lapangan yang kami khawatirkan adanya gerakan dari rekan buruh yang berpandangan ini semua harus diubah karena sudah tidak sesuai dengan putusan MK. Hal ini yang menurut pandangan kami mengkhawatirkan," katanya.

Hariyadi mengaku, selain kekhawatiran dari sisi pelaku usaha di dalam negeri, revisi UU Cipta Kerja berdasarkan putusan MK pun menimbulkan tanda tanya bagi para investor dari luar negeri.

"Investor luar negeri menanyakan kepada kami, 'Bagaimana nasib UU yang kalian bikin, mau diubah semuanya?'" katanya.

Sebelumnya, Apindo menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak akan berdampak serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia.

Pasalnya, putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

"Apa yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, yang kami tahu ini hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Palsukan bon minyak Rp7,3 miliar, Kejatisu amankan manager PT TPS
Sabtu, 22 Januari 2022 - 19:22 WIB
Tim Tabur Kejatisu mengamankan  Mantan Manager PT Putra Tunas Sejati (TPS) Meilani (52) yang merup...
Berkas perkara tersangka pengedar narkotika dilimpahkan ke Kejari Aceh  
Sabtu, 22 Januari 2022 - 15:56 WIB
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Taha...
Tiga tersangka kasus dana Covid-19 Samosir penuhi panggilan Kejatisu, 1 absen
Sabtu, 22 Januari 2022 - 15:48 WIB
Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumut telah  memanggil empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada...
Kejari Belawan tetapkan dua tersangka korupsi pengadaan makan-minum PMKS wargabinaan
Sabtu, 22 Januari 2022 - 15:04 WIB
Tim Penyidik Pidsus Kejari Belawan menetapkan dua tersangka yakni CP dan AS sebagai tersangka kasus ...
 Awal 2022, Kajari Samosir hentikan penuntutan melalui restorative justice
Sabtu, 22 Januari 2022 - 14:45 WIB
Mengawali 2022, Kejari Samosir menghentikan penuntutan perkara penganiayaan dengan pendekatan restor...
Eks Kadinsos Kota Kediri ditetapkan status tersangka dugaan korupsi BPNT 
Sabtu, 22 Januari 2022 - 14:38 WIB
Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur akhirnya menetapkan status tersangka terhadap 2 orang, pela...
Legislator minta restoractive justice dalam kasus Ardi-Nia
Sabtu, 22 Januari 2022 - 13:05 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Sari Yuliati ikut mengkritisi vonis penjara terh...
Kejaksaan eksekusi mantan Dirut PDAM ke Lapas Tulungagung
Sabtu, 22 Januari 2022 - 08:31 WIB
Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur, mengeksekusi Djoko Hariyanto, mantan Direktur Utama PDAM ...
Ombudsman sebut Polri berpotensi maladministrasi terkait pelat Arteria
Sabtu, 22 Januari 2022 - 08:15 WIB
Ketua Ombudsman RI Mokh Najih mengatakan ada potensi maladministrasi di kepolisian terkait pelat nom...
Polisi periksa nakes yang diduga suntikkan vaksin kosong ke siswa SD
Sabtu, 22 Januari 2022 - 06:31 WIB
Personel Polda Sumatera Utara memeriksa tenaga kesehatan (nakes) yang diduga menyuntikkan vaksin kos...
InfodariAnda (IdA)