Pengusaha khawatir banyak isu soal putusan MK terhadap UU Cipta Kerja
Elshinta
Jumat, 26 November 2021 - 16:45 WIB |
Pengusaha khawatir banyak isu soal putusan MK terhadap UU Cipta Kerja
Tangkapan layar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani (kedua kiri) dalam konferensi pers terkait putusan MK terhadap UU CIpta Kerja di Jakarta, Jumat (26/11/2021). (ANTARA/Ade Irma Junida)

Elshinta.com - Kalangan pengusaha mengaku khawatir terkait banyaknya pandangan dan isu yang berkembang seiring dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam jumpa pers daring di Jakarta, Jumat, mengatakan putusan tersebut menimbulkan multitafsir yang kontraproduktif terhadap upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

"Putusan MK yang diputuskan kemarin ini, setelah kami cermati dari diputuskan kemarin siang sampai pagi ini, menimbulkan multitafsir yang menurut kami sangat tidak produktif dan bisa membawa persepsi negatif terhadap konsistensi kita dalam melakukan upaya untuk membawa ekonomi kita lebih maju," katanya.

Lebih buruk lagi, isu-isu yang berkembang itu pun dikhawatirkan akan mengganggu upaya pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang diamanahkan dalam UU CK.

"Ini menurut saya sangat serius karena dimaknai oleh beberapa pendapat yang muncul salah satunya, bahwa kalau UU Cipta Kerja sudah diputuakan cacat formil oleh MK, bagaimana isinya tidak cacat," katanya.

Hariyadi menuturkan, hal lain yang lebih mengkhawatirkan adalah gerakan dari para buruh yang memandang UU Cipta Kerja harus diubah karena tidak sesuai dengan putusan MK. Padahal, secara materi, tidak keberatan atas substansi dalam UU Omnibus Law itu.

"Di lapangan yang kami khawatirkan adanya gerakan dari rekan buruh yang berpandangan ini semua harus diubah karena sudah tidak sesuai dengan putusan MK. Hal ini yang menurut pandangan kami mengkhawatirkan," katanya.

Hariyadi mengaku, selain kekhawatiran dari sisi pelaku usaha di dalam negeri, revisi UU Cipta Kerja berdasarkan putusan MK pun menimbulkan tanda tanya bagi para investor dari luar negeri.

"Investor luar negeri menanyakan kepada kami, 'Bagaimana nasib UU yang kalian bikin, mau diubah semuanya?'" katanya.

Sebelumnya, Apindo menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak akan berdampak serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia.

Pasalnya, putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

"Apa yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, yang kami tahu ini hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polda Jatim bongkar kasus pengadaan alat kesehatan fiktif Rp30 miliar
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:51 WIB
Unit I Subdit III Jatanras Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar kasus pe...
Polres Indramayu bongkar jaringan penadah sepeda motor curian
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:39 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat, membongkar jaringan penadah sepeda motor curian den...
Satgas Madago Raya musnahkan puluhan detonator milik warga Poso
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:15 WIB
Puluhan detonator milik warga Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berinisial MT dimusnahkan oleh Satua...
KPK: Rekrutmen 61 jaksa mendesak untuk selesaikan berbagai perkara
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:03 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut rekrutmen 61 jaksa sangat mendesak untuk menyelesaikan b...
Erick: Penuntasan kasus Jiwasraya beri solusi ke pihak yang dirugikan
Rabu, 26 Januari 2022 - 21:15 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa penuntasan kasus mega skandal Jiwasraya memberikan sol...
Kejagung: Ekstradisi permudah penanganan DPO Kejaksaan
Rabu, 26 Januari 2022 - 20:27 WIB
Kejaksaan Agung RI menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia ...
Kemenkeu benarkan satu pegawai DJKN palsukan surat aset jaminan BLBI
Rabu, 26 Januari 2022 - 19:15 WIB
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban membenarkan adanya satu orang...
Jaksa Agung RI: Perlu kaji ulang frasa `pengulangan tindak pidana`
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:51 WIB
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang da...
KPK supervisi kasus dugaan korupsi pekerjaan konstruksi di Lampung
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:27 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi...
KSDA Sumut selamatkan satwa dilindungi di rumah Bupati Langkat
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:15 WIB
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatera Utara menyelamatkan satwa liar yang dilindun...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI