Presiden Joko Widodo teken Perpres Pelaksanaan Paten Obat Remdesivir
Elshinta
Jumat, 26 November 2021 - 13:35 WIB |
Presiden Joko Widodo teken Perpres Pelaksanaan Paten Obat Remdesivir
Dokumentasi teknisi lab menyusun botol berisi obat virus Korona, Remdesivir, di Gilead Sciences, La Verne, California, AS (18/3/2020). REUTERS/HO-Gilead Sciences Inc

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 100/2021 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Remdesivir, yang mengatur tentang kebijakan akses terhadap obat Remdesivir yang saat ini masih dilindungi paten.

Dalam Perpres yang diunggah di laman jdih.setneg.go.id, dan dikutip di Jakarta, Jumat, disebutkan pertimbangan Perpres itu diterbitkan berkenaan penyebaran Covid-19 telah dinyatakan WHO sebagai pandemi global, dan Indonesia pun telah menetapkannya sebagai bencana nasional.

Sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia, maka perlu menetapkan kebijakan akses terhadap obat Remdesivir yang masih dilindungi paten.

Adapun berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (3) UU Nomor 13/2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, pelaksanaan paten oleh pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Dalam pasal 1 ayat (1) Perpres itu, diputuskan pemerintah melaksanakan paten terhadap obat Remdesivir. Pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan Pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Remdesivir dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan dan keperluan yang sangat mendesak untuk pengobatan penyakit Covid-19.

Pada Pasal 1 ayat (3) ditetapkan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Remdesivir dilaksanakan untuk jangka waktu tiga tahun sejak Peraturan Presiden itu mulai berlaku. Sementara pasal 1 ayat (4) dinyatakan apabila setelah jangka waktu tiga tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pandemi belum berakhir, pelaksanaan paten oleh pemerintah diperpanjang sampai dengan pandemi Covid-19 ditetapkan berakhir oleh pemerintah.

Pada pasal 2 disebutkan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Remdesivir memuat nama zat aktif, nama pemegang paten, nomor permohonan paten/nomor paten, dan judul invensi.

Sementara itu dalam pasal 3 dijelaskan menteri kesehatan akan menunjuk industri farmasi sebagai pelaksana paten obat Remdesivir dan atas nama pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Industri farmasi sebagaimana dimaksud, melaksanakan tugas sebagai pelaksana paten obat Remdesivir secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial.

Syarat industri farmasi yang ditunjuk adalah memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan paten; tidak mengalihkan pelaksanaan paten dimaksud kepada pihak lain; dan memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 4 ditetapkan industri farmasi memberikan imbalan kepada pemegang paten sebesar satu persen dari nilai jual netto obat Remdesivir. Dan pada pasal 5 disebutkan pemberian imbalan dilaksanakan setiap tahun serta dilaksanakan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dan ayat (4).

Perpres itu ditandatangani Presiden 10 November 2021 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pelajar SMK di Batam terjatuh ke laut ditemukan meninggal
Jumat, 21 Januari 2022 - 09:35 WIB
Seorang pelajar SMK Ahmad Suhadi Putra (18) yang dilaporkan terjatuh ke laut saat pelatihan kerja la...
Kejati DKI geledah kantor dinas pertamanan dan hutan kota Jakarta
Jumat, 21 Januari 2022 - 07:41 WIB
Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah Kantor Dinas Pertamana...
Pemerintah siapkan triliunan rupiah ganti rugi Tol Yogyakarta-Bawen
Jumat, 21 Januari 2022 - 07:23 WIB
Pemerintah pusat menyiapkan anggaran hingga triliunan rupiah untuk pembayaran ganti kerugian lahan y...
Puluhan ribu dosis vaksin astrazaneca di Sulteng terancam kedaluwarsa
Jumat, 21 Januari 2022 - 06:59 WIB
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memperkirakan puluhan ribu lebih dosis vaksin AstraZeneca a...
Tim gabungan tangkap enam imigran Rohingya
Jumat, 21 Januari 2022 - 06:23 WIB
Tim gabungan TNI dan Polri yang sedang berpatroli menangkap dan mengamankan enam imigran Rohingya ya...
KPPU: Sejumlah aturan hambat pemain baru industri minyak goreng
Kamis, 20 Januari 2022 - 23:55 WIB
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan ada sejumlah aturan yang menghambat masuknya p...
Pemerintah izinkan 139 perusahaan tambang ekspor batu bara
Kamis, 20 Januari 2022 - 23:31 WIB
Pemerintah mengizinkan 139 perusahaan tambang batu bara untuk kembali melakukan kegiatan ekspor komo...
KPPU melihat sinyal kartel dari kenaikan harga minyak goreng
Kamis, 20 Januari 2022 - 23:07 WIB
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat ada sinyal kartel dari kenaikan harga minyak goreng ...
Wamenkumham ingatkan petugas imigrasi hati-hati terbitkan paspor
Kamis, 20 Januari 2022 - 22:43 WIB
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan par...
Menkes resmikan pabrik alkes di Purwakarta
Kamis, 20 Januari 2022 - 21:43 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan pabrik alat kesehatan (alkes) di Kampung Nagrog, De...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI