Junimart minta maaf kepada Pemuda Pancasila
Elshinta
Kamis, 25 November 2021 - 15:22 WIB |
Junimart minta maaf kepada Pemuda Pancasila
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. ANTARA/Dokumentasi pribadi

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta maaf kepada keluarga besar Pemuda Pancasila (PP) terkait dengan pernyataan mengenai organisasi tersebut.

"Namun, apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia beriman saya minta maaf kepada keluarga PP," kata Junimart saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Junimart mengatakan hal itu terkait dengan pernyataannya yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan ormas yang sering terlibat bentrokan.

Menurut dia, sebenarnya PP tidak utuh membaca tanggapan dirinya terkait dengan insiden bentrokan ormas di Ciledug, Kota Tangerang dan hubungannya dengan Kemendagri.

Junimart menegaskan bahwa tidak ada pernyataan dirinya yang meminta Kemendagri membubarkan PP

"Tidak ada pernyataan saya yang menyatakan agar Kemendagri membubarkan PP sebagai ormas yang berskala nasional," ujarnya.

Permintaan maaf yang disampaikannya itu, kata dia, karena menjunjung tinggi kedamaian antarsesama sehingga meminta maaf kepada keluarga besar PP.

"Ini bukan masalah protes, melainkan menjunjung asas perdamian sesuai dengan Pancasila," katanya.

Sebelumnya, bentrokan antarormas Forum Betawi Rempug (FBR) dengan Pemuda Pancasila kembali terjadi di Ciledug, Kota Tangerang. Bentrokan itu diduga terjadi akibat perebutan penguasaan lahan.

Junimart Girsang mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menertibkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang kerap terlibat bentrokan serta meresahkan masyarakat.

"Pemberian izin sebagai legalitas dari Kemendagri atau Kemenkumham tentu dengan AD/ART masing-masing organisasi yang salah satu pasalnya dipastikan berasaskan Pancasila dan UUD 1945," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (21/11).

Ia menegaskan tujuan dari pendirian sebuah ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban umum, termasuk membantu dengan tanpa syarat menjaga ketertiban umum.

Apabila ada ormas yang dianggap justru telah meresahkan masyarakat, kata Junimart​​​​​​, Pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir sesuai dengan kewenangan, baik untuk pembinaan maupun penertiban.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ganjar ajak elit politik tidak keluarkan pernyataan sakiti masyarakat
Senin, 24 Januari 2022 - 18:07 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak kalangan elit politik agar tidak mengeluarkan pernyataa...
Lukas Enembe tiba di Jayapura setelah periksa kesehatan menyeluruh
Senin, 24 Januari 2022 - 14:05 WIB
Gubernur Papua, Lukas Enembe, akhirnya kembali ke Jayapura setelah sebelumnya diperiksa kesehatannya...
Target menangkan Pemilu 2024, Partai Demokrat `panaskan` mesin partai 
Senin, 24 Januari 2022 - 11:14 WIB
Persiapkan dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden 2024, Partai Demokrasi (PD) Kabupaten Boyolali, J...
DPRD Jatim ingatkan kembali pentingnya verifikasi dan validasi data kependudukan 
Senin, 24 Januari 2022 - 11:07 WIB
Dalam upaya mendukung program pemerintah pusat, Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar sosiali...
Syah Afandin resmi menjabat Plt Bupati Langkat
Senin, 24 Januari 2022 - 10:13 WIB
Menyusul penetapan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (TRP) sebagai tersangka dugaan korups...
24 Januari 1916: Lahirnya perwira tinggi Indonesia, Jenderal Soedirman
Senin, 24 Januari 2022 - 06:00 WIB
Jenderal Besar Raden Soedirman lahir 24 Januari 1916, adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada m...
Menpan RB minta K/L dan pemda lakukan analisis jabatan dan beban kerja
Minggu, 23 Januari 2022 - 23:47 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta keme...
Anggota DPR yakin pengangkatan Pangkostrad melalui pertimbangan matang
Minggu, 23 Januari 2022 - 22:35 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai penunjukan Mayjen TNI Maruli Simanju...
Anggota DPR minta Pemerintah sediakan vaksin COVID-19 halal
Minggu, 23 Januari 2022 - 21:11 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah meminta Pemerintah menyediakan vaksin COVID-19 yang halal dan ...
Legislator minta pemerintah fokus waspadai Covid-19 varian Omicron
Minggu, 23 Januari 2022 - 18:10 WIB
Kasus harian Covid-19 terus mengalami peningkatan bahkan Sabtu (22/1) kemarin menyentuh angka 3.205 ...
InfodariAnda (IdA)