DPRD Surabaya soroti kurang telitinya panitia seleksi pegawai non-PNS

Elshinta
Rabu, 24 November 2021 - 12:27 WIB |
DPRD Surabaya soroti kurang telitinya panitia seleksi pegawai non-PNS
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti ANTARA/HO-DPRD Surabaya

Elshinta.com - Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyoroti kurang telitinya panitia seleksi pegawai non-PNS atau Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemkot Surabaya sehingga merugikan pesertanya yang sudah lulus.

"Problemnya pada awalnya ada peserta yang dinyatakan lulus, tapi kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Rabu.

Pernyataan Reni tersebut berawal dari adanya keluhan dari warga Surabaya yang anaknya semula dinyatakan lulus tes PPPK, tapi kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, disampaikan melalui aplikasi Wargaku.

Diketahui peserta PPPK tersebut bernama Nerita Chusnul Putri Farid atau dipanggil Puput warga Medayu Utara, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya dengan nomor peserta 2165713120000061 dengan formasi Terampil Asisten Apoteker.

Berdasarkan surat dari Pemkot Surabaya Nomor 810/14100/436.8.3./2021 Tentang Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemkot Surabaya Tahun 2021, Nerita Chusnul Putri Farid yang semula dinyatakan lulus tes seleksi dengan rangking tertinggi, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Hal itu dikarenakan kualifikasi pendidikan yang dimiliki Nerita Chusnul Putri Farid adalah S1 Farmasi dinyatakan tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam PPPK yakni D III farmasi.

Mendapati hal itu, Reni mengaku, kasihan dan prihatin dengan apa yang dialami Puput. Menurutnya, ketika Puput sudah punya harapan tesnya diterima, ternyata ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi karena panitia kurang teliti.

Oleh karena itu, kata Reni, harus ada kebijaksanaan juga dari Pemkot Surabaya. Menurutnya, Pemkot Surabaya mempunyai kewenangan dan kebijaksanaan untuk menerima sebagai pegawai kontrak lain di pemkot.

"Setidaknya ini sebagai pengganti mesti secara status kepegawaian tidak sama," katanya.

Sementara itu, ayah Puput, Farid, mengatakan, bahwa hingga saat ini, Puput masih trauma dengan adanya pemberitahuan tersebut.

"Pada awalnya Puput senang dengan kabar diterima sebagai pegawai di pemkot. Tapi setelah itu kaget setelah ada pemberitahuan tidak memenuhi syarat. Padahal anak saya sudah berjuang dari awal sampai akhir hingga akhirnya lulus," ujarnya.

Farid mengaku bahwa memang pada awalnya Puput hanya iseng ikut mendaftar seleksi PPPK dengan menggunakan ijazah S1, sementara yang dibutuhkan D III. Pertimbangan Puput, meski jenjang strata pendidikan berbeda, namun kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya.

"Mestinya dari awal seleksi administrasi dinyatakan gugur. Jadi Puput tidak berharap lagi. Tapi seleksi yang diikuti Puput lulus semua hingga akhir. Ini yang membuat kami kecewa. Anak saya jadi trauma sekarang. Semoga ini jadi pembelajaran bersama," katanya.

Sementara itu, pihak Pemkot Surabaya dalam aplikasi Wargaku menyampaikan permohonan maaf karena ketidaktelitian panitia dalam seleksi adminsitrasi PPPK.

Sesuai pasal 34 Permenpan 29 Tahun 2021, dinyatakan pelamar yang sudah dinyatakan lulus namun terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan menteri, maka panitia mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Pengamat: Waspadai eksploitasi politik identitas SARA di Pemilu 2024
Kamis, 11 Agustus 2022 - 23:23 WIB

Pengamat: Waspadai eksploitasi politik identitas SARA di Pemilu 2024

Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Ahmad Atang mendorong...
Partai Buruh optimistis lolos verifikasi KPU
Kamis, 11 Agustus 2022 - 23:11 WIB

Partai Buruh optimistis lolos verifikasi KPU

Presiden Partai Buruh Said Iqbal optimistis Partai Buruh bakal lolos tahapan verifikasi persyaratan ...
DPR minta pemerintah siapkan rencana cadangan penyaluran BBM subsidi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 21:47 WIB

DPR minta pemerintah siapkan rencana cadangan penyaluran BBM subsidi

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan atau `contingency plan` me...
Tito komitmen perbaiki integritas di lingkungan Kemendagri
Kamis, 11 Agustus 2022 - 19:47 WIB

Tito komitmen perbaiki integritas di lingkungan Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkomitmen untuk memperbaiki integritas di lingkunga...
Megawati sebut Bung Karno buat koridor strategis tiga matra TNI
Kamis, 11 Agustus 2022 - 18:59 WIB

Megawati sebut Bung Karno buat koridor strategis tiga matra TNI

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyebut Bung Karno membuat koridor strategis dengan menem...
Ketua MPR imbau pejabat tidak `tipis telinga` bila dikritik
Kamis, 11 Agustus 2022 - 17:11 WIB

Ketua MPR imbau pejabat tidak `tipis telinga` bila dikritik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengimbau pejabat negara tidak `tipis telinga` atau mudah marah apabil...
Moeldoko: Pemimpin Indonesia harus memiliki kapasitas tinggi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:03 WIB

Moeldoko: Pemimpin Indonesia harus memiliki kapasitas tinggi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki kapasitas ...
Megawati setuju Ratu Kalinyamat dijadikan pahlawan nasional
Kamis, 11 Agustus 2022 - 14:56 WIB

Megawati setuju Ratu Kalinyamat dijadikan pahlawan nasional

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri berpendapat Ratu Kalinyamat layak mendapat gelar pahlawan ...
Kasal: Megawati memiliki kepedulian terhadap kekuatan militer
Kamis, 11 Agustus 2022 - 12:24 WIB

Kasal: Megawati memiliki kepedulian terhadap kekuatan militer

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan, Presiden Kelima RI Megawat...
DKPP berhentikan tetap dua penyelenggara pemilu
Kamis, 11 Agustus 2022 - 07:23 WIB

DKPP berhentikan tetap dua penyelenggara pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua penyelenggar...

InfodariAnda (IdA)