DPRD Surabaya soroti kurang telitinya panitia seleksi pegawai non-PNS
Elshinta
Rabu, 24 November 2021 - 12:27 WIB |
DPRD Surabaya soroti kurang telitinya panitia seleksi pegawai non-PNS
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti ANTARA/HO-DPRD Surabaya

Elshinta.com - Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyoroti kurang telitinya panitia seleksi pegawai non-PNS atau Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemkot Surabaya sehingga merugikan pesertanya yang sudah lulus.

"Problemnya pada awalnya ada peserta yang dinyatakan lulus, tapi kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Rabu.

Pernyataan Reni tersebut berawal dari adanya keluhan dari warga Surabaya yang anaknya semula dinyatakan lulus tes PPPK, tapi kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, disampaikan melalui aplikasi Wargaku.

Diketahui peserta PPPK tersebut bernama Nerita Chusnul Putri Farid atau dipanggil Puput warga Medayu Utara, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya dengan nomor peserta 2165713120000061 dengan formasi Terampil Asisten Apoteker.

Berdasarkan surat dari Pemkot Surabaya Nomor 810/14100/436.8.3./2021 Tentang Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemkot Surabaya Tahun 2021, Nerita Chusnul Putri Farid yang semula dinyatakan lulus tes seleksi dengan rangking tertinggi, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Hal itu dikarenakan kualifikasi pendidikan yang dimiliki Nerita Chusnul Putri Farid adalah S1 Farmasi dinyatakan tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam PPPK yakni D III farmasi.

Mendapati hal itu, Reni mengaku, kasihan dan prihatin dengan apa yang dialami Puput. Menurutnya, ketika Puput sudah punya harapan tesnya diterima, ternyata ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi karena panitia kurang teliti.

Oleh karena itu, kata Reni, harus ada kebijaksanaan juga dari Pemkot Surabaya. Menurutnya, Pemkot Surabaya mempunyai kewenangan dan kebijaksanaan untuk menerima sebagai pegawai kontrak lain di pemkot.

"Setidaknya ini sebagai pengganti mesti secara status kepegawaian tidak sama," katanya.

Sementara itu, ayah Puput, Farid, mengatakan, bahwa hingga saat ini, Puput masih trauma dengan adanya pemberitahuan tersebut.

"Pada awalnya Puput senang dengan kabar diterima sebagai pegawai di pemkot. Tapi setelah itu kaget setelah ada pemberitahuan tidak memenuhi syarat. Padahal anak saya sudah berjuang dari awal sampai akhir hingga akhirnya lulus," ujarnya.

Farid mengaku bahwa memang pada awalnya Puput hanya iseng ikut mendaftar seleksi PPPK dengan menggunakan ijazah S1, sementara yang dibutuhkan D III. Pertimbangan Puput, meski jenjang strata pendidikan berbeda, namun kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya.

"Mestinya dari awal seleksi administrasi dinyatakan gugur. Jadi Puput tidak berharap lagi. Tapi seleksi yang diikuti Puput lulus semua hingga akhir. Ini yang membuat kami kecewa. Anak saya jadi trauma sekarang. Semoga ini jadi pembelajaran bersama," katanya.

Sementara itu, pihak Pemkot Surabaya dalam aplikasi Wargaku menyampaikan permohonan maaf karena ketidaktelitian panitia dalam seleksi adminsitrasi PPPK.

Sesuai pasal 34 Permenpan 29 Tahun 2021, dinyatakan pelamar yang sudah dinyatakan lulus namun terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan menteri, maka panitia mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Warga Banjar diminta tingkatkan SDM sambut IKN baru
Sabtu, 22 Januari 2022 - 20:10 WIB
Warga asal Banjar yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur diminta terus meningkatkan sumber da...
Jokowi tegaskan lagi pentingnya implementasi 5 poin konsensus ASEAN
Sabtu, 22 Januari 2022 - 18:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kembali me...
Herlina dicopot dari anggota Banggar dan Banmus DPRD Surabaya
Sabtu, 22 Januari 2022 - 10:23 WIB
Fraksi Gabungan Demokrat dan Nasdem DPRD Surabaya dikabarkan mengusulkan pencopotan jabatan Herlina ...
Kerangka waktu tahapan dengan tiga skenario Pemilu 2024
Sabtu, 22 Januari 2022 - 09:47 WIB
Pembahasan draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwa...
Tsamara dan Bima Arya berpotensi tinggi jadi Wagub DKI
Jumat, 21 Januari 2022 - 21:43 WIB
Lembaga survei Nusantara Strategic Network (NSN) menilai politisi muda Partai Solidaritas Indonesia ...
Di Boyolali, Puan ajak kader tambah perolehan suara PDIP di Pileg 2024
Jumat, 21 Januari 2022 - 20:11 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan para kadernya se-Solo raya di DPC PDIP Boyolali, Jawa...
Meriahkan HUT PDIP, Ketua DPRD dukung Tournamen Trofeo TMP Medan
Jumat, 21 Januari 2022 - 16:25 WIB
Memeriahkan peringatan HUT PDI Perjuangan ke-49 yang bersamaan dengan HUT ke-14 Taruna Merah Putih (...
Presiden: RI terus reformasi struktural dan perbaiki iklim bisnis
Jumat, 21 Januari 2022 - 08:05 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), Kamis, menegaska...
PDI Perjuangan Jabar minta Arteria Dahlan dipecat
Kamis, 20 Januari 2022 - 20:43 WIB
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat meminta kepada DPP PDI Perjuangan agar memecat Arteria Dahlan sebagai ...
PDIP berikan sanksi peringatan kepada Arteria Dahlan
Kamis, 20 Januari 2022 - 19:43 WIB
DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI Arteria Dahlan ata...
InfodariAnda (IdA)