PTUN tolak gugatan KLB yang minta Moeldoko sah jadi ketum Demokrat
Elshinta
Selasa, 23 November 2021 - 21:46 WIB |
PTUN tolak gugatan KLB yang minta Moeldoko sah jadi ketum Demokrat
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan kelompok kongres luar biasa (KLB) yang meminta majelis hakim mengesahkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum (ketum) Partai Demokrat.

Majelis hakim PTUN Jakarta lewat keputusannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan pihaknya tidak berwenang mengadili gugatan KLB karena itu urusan internal partai politik.

KLB pada gugatannya yang tercatat dalam perkara nomor 150/G/2021/PTUN-JKT sebelumnya meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan SK Menkumham yang menolak perubahan AD/ART serta susunan pengurus partai hasil pertemuan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021.

Hasil pertemuan di Sibolangit itu, salah satunya, menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai.

Dalam gugatan yang sama, KLB juga meminta kepada majelis hakim memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly mencabut surat keputusannya itu dan menerima perubahan AD/ART dan susunan pengurus versi KLB.

Namun, majelis hakim menetapkan permintaan KLB itu merupakan urusan internal partai politik yang bukan jadi kewenangan PTUN Jakarta.

Terkait itu, DPP Partai Demokrat sebagai tergugat intervensi mengapresiasi putusan majelis hakim.

“Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi majelis hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap objektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko. Putusan majelis hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” kata Kuasa Hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva sebagaimana dikutip dari siaran resmi Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (23/11).

Ia lanjut menyampaikan putusan majelis hakim PTUN Jakarta dengan demikian turut menguatkan keputusan Menkumham Yasonna Laoly pada akhir Maret 2021.

Menkumham saat itu menolak permohonan KLB mengubah AD/ART dan susunan pengurus Partai Demokrat.

“Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara,” terang Hamdan.

Usai putusan itu, Partai Demokrat saat ini berkonsentrasi menunggu sikap majelis hakim untuk perkara nomor 154/G/2021/PTUN-JKT.

Untuk perkara itu, KLB meminta majelis hakim antara lain membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan AD/ART dan Susunan Pengurus Partai Demokrat Hasil Kongres Kelima pada 2020.

“Kami berharap putusan PTUN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas uji materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat bisa menjadi rujukan bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” kata Hamdan Zoelva.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ganjar ajak elit politik tidak keluarkan pernyataan sakiti masyarakat
Senin, 24 Januari 2022 - 18:07 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak kalangan elit politik agar tidak mengeluarkan pernyataa...
Lukas Enembe tiba di Jayapura setelah periksa kesehatan menyeluruh
Senin, 24 Januari 2022 - 14:05 WIB
Gubernur Papua, Lukas Enembe, akhirnya kembali ke Jayapura setelah sebelumnya diperiksa kesehatannya...
Target menangkan Pemilu 2024, Partai Demokrat `panaskan` mesin partai 
Senin, 24 Januari 2022 - 11:14 WIB
Persiapkan dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden 2024, Partai Demokrasi (PD) Kabupaten Boyolali, J...
DPRD Jatim ingatkan kembali pentingnya verifikasi dan validasi data kependudukan 
Senin, 24 Januari 2022 - 11:07 WIB
Dalam upaya mendukung program pemerintah pusat, Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar sosiali...
Syah Afandin resmi menjabat Plt Bupati Langkat
Senin, 24 Januari 2022 - 10:13 WIB
Menyusul penetapan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (TRP) sebagai tersangka dugaan korups...
24 Januari 1916: Lahirnya perwira tinggi Indonesia, Jenderal Soedirman
Senin, 24 Januari 2022 - 06:00 WIB
Jenderal Besar Raden Soedirman lahir 24 Januari 1916, adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada m...
Menpan RB minta K/L dan pemda lakukan analisis jabatan dan beban kerja
Minggu, 23 Januari 2022 - 23:47 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta keme...
Anggota DPR yakin pengangkatan Pangkostrad melalui pertimbangan matang
Minggu, 23 Januari 2022 - 22:35 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai penunjukan Mayjen TNI Maruli Simanju...
Anggota DPR minta Pemerintah sediakan vaksin COVID-19 halal
Minggu, 23 Januari 2022 - 21:11 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah meminta Pemerintah menyediakan vaksin COVID-19 yang halal dan ...
Legislator minta pemerintah fokus waspadai Covid-19 varian Omicron
Minggu, 23 Januari 2022 - 18:10 WIB
Kasus harian Covid-19 terus mengalami peningkatan bahkan Sabtu (22/1) kemarin menyentuh angka 3.205 ...
InfodariAnda (IdA)