Mosi tidak percaya Asjakoter, Kadin Jawa Barat diminta ambil alih Mukota V Kadin Kota Depok
Elshinta
Selasa, 23 November 2021 - 21:11 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Mosi tidak percaya Asjakoter, Kadin Jawa Barat diminta ambil alih Mukota V Kadin Kota Depok
Sumber foto: Hendrik Raseukiy/elshinta.com.

Elshinta.com - Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam beberapa asosiasi menyatakan mosi tidak percaya kepada panitia pelaksana Musyawarah Kota (Mukota) V Kadin Kota Depok, Jawa Barat. Pasalnya, kepanitiaan yang dimandatkan oleh Ketua Kadin Kota Depok Miftah Sunandar tidak sedikit yang maladministrasi karena tidak punya kartu anggota dan ada pula yang kartu anggotanya mati, atau kartu anggotanya baru dibuatkan setelah terlebih dahulu menjadi panitia.  

Hal ini diprotes oleh Indra Napitupulu, Ketua Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia), yang tergabung dalam Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi (Asjakoter) se-Kota Depok. Asjakoter adalah forum yang dibentuk dalam rangka Mukota V yang bertujuan untuk mereformasi Kadin Kota Depok yang dinilai selama ini dikelola dengan tidak jujur, unprofessional, serta berpihak pada kepentingan inner circle tertentu. 

"Apa yang dilakukan saudara Miftah Sunandar sebagai Ketua Kadin Kota Depok sudah melanggar AD-ART. Contoh yang paling arogan adalah pengangangkatan saudara Edmon Johan sebagai Ketua Steering Committee (SC), Edmon itu, Kartu Tanda Anggota Biasa-nya (KTA) tidak ada. SK pengangkatan sebagai Ketua SC tanggal 10 September 2021, sedangkan KTAB-nya baru dibuat pada tanggal 15 November. Kemudian, demikian pula Ketua Organizer Committee (OB) Sonar Harahap yang tak ber-KTA), terang Indra Napitupulu seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Hendrik Raseukiy, Selasa (23/11).

Lebih lanjut, Indra sebutkan, Asjakoter sudah dua kali mengadukan hal ini, berkirim surat kepada Kadin Provinsi Jawa Barat tentang pelanggaran AD-ART ini oleh Ketua Kadin Kota Depok Miftah Sunandar--masa jabatannya definitifnya sudah berakhir. Namun belum ada sikap dan tindakan yang berarti dari Kadin Provinsi Jawa Barat. 

"Sikap Kadin Provinsi Jawa Barat ini yang belum tegas mungkin, kami menduga dikarenakan mendapat laporan yang menyesatkan dari saudara Miftah atau oleh Saudara Edmon atau Sonar Harahap bahwa pelaksanaan mikota lancar dan baik-baik saja dan sesuai AD-ART dan PO (peraturan organisasi). Aneh memang kok mengelola organisasi profesional secara amatiran begini," kesah Indra. 

Protes senada disampaikan Toni, Ketua Gabpeknas (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia) Kota Depok. Toni, geram dengan tingkah-laku menyimpang Miftah Sunandar dan kawan-kawan.

Toni, menuntut Kadin Provinsi Jawa Barat harus mengambil alih pelaksanaan Mukota V Kadin Kota Depok. Jika tidak, sebut Toni, Asjakoter hendak melaporkan penyimpangan prosedural ini kepada Kadin Pusat. 

Kemudian bila, juga Mukota V tetap dilangsungkan, hasilnya hendak dibawa ke jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tetapi jika, disinyalir nanti, ada unsur delik penipuan misalnya, menurut Toni, juga dapat dibawa ke proses hukum pidana. 

"Ini, Mukota V Kadin Kota Depok sudah tidak sehat. Sudah curang dan banyak melanggar aturan organisasi Kadin. Ini sudah tidak waras. Kenapa, demi kepentingan kelompoknya Miftah dan Edmon melanggar aturan organisasi. Mayoritas anggota Kadin yang benar, minta Kadin Jawa Barat mengambil alih pelaksanaan mukota ini. Jika tidak kami akan memperkarakan kepada jalur hukum," ujar Toni, memaparkan. 

Sejumlah anggota Kadin juga mengeluhkan tidak transparannya panitia. Hasanuddin, Ketua Aspeknas (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional) menilai panitia melakukan pelanggaran di antaranya, tidak ada pemberitahuan tertulis kepada perangkat organisasi Kadin mengenai tahap-tahap mukota sesuai AD Kadin Pasal 25 ayat 2 dan Skep/047/DP/VI/2018 BAB II Pasal 3.
Kemudian, panitia penyelenggara tidak mampu memverifikasi keabsahan dirinya sebagaimana yang tertuang dalam BAB II Pasal 4. Dan, ketiga, sampai detik ini tidak ada pengumuman secara resmi terkait daftar peserta Mukota yang sah dan berhak mengikuti Mukota. 

"Masih banyak lagi aturan-aturan yang ditabrak padahal semua aturan di Kadin itu sudah jelas. SC dan OC membuat aturan sesuka hati. Aturan dibuat semau-maunya saja, mulai dari tata kelola administrasi pendaftaran peserta, tidak ada sosialisasi, pasif, eksklusif, belum lagi soal bola panas terkait KTA SC dan OC yang belum terkonfirmasi sampai saat ini,” sebut Hasanuddin. 

Ia juga mempersoalkan, tata-cara penyerahan uang kepesertaan dari dua calon ketua yang berkesan disembunyikan. Ada dua calon ketua yang sudah dinyatakan lolos yaitu, Dian Nufarida dan petahana Miftah Sunandar. 

Walau tak ada aturan yang jelas harus bagaimana, Hasanuddin, sebagai pendukung Dian Nufarida inginkan penyerahan uang tersebut Rp75 juta untuk masing-masing calon diserahkan secara bersamaan oleh kedua calon kepada panitia serta, saling mempersaksikan.

"Katanya, Miftah sudah menyerahkan uang pendaftaran sebesar 150 juta kepada bendahara panitia yaitu Rp100 juta. Tapi, penyerahannya pada tanggal  20 (Oktober). Itukan, jauh hari sebelum penetapan calon. Sedangkan persyaratannya adalah bahwa penyerahan uang kepesertaan tersebut setelah penetapan calon. Ini aneh. Apakah itu uang pendaftaran untuk kepesertaan sebagai calon anggota atau bukan," ucapnya.

Dari informasi sumber lain, bahwa, uang yang diserahkan Miftah  Sunandar sebesar Rp100 juta, tidak tegas akadnya untuk pencalonan Miftah, sebab di antara uang tersebut, sebesar Rp45 juta adalah untuk pembayaran utang pribadi Miftah Sunandar kepada Rudi Malau. Uang Rp100 juta itu oleh Rudi Malau diserahkan kepada  Asti, seorang staf kantor perusahaan milik Miftah. Selanjutnya, diambil bagian Rudi Malau Yaitu, Rp45 juta. Belum diketahui sebut sumber ini, apakah Rp20 juta dugaan kekurangan tersebut sudah dilunasi atau belum.  

Menanggapi polemik ini, Ketua SC Panitia Pelaksana Mukota V Kadin Kota Depok, Edmon Johan mengatakan, proses mukota yang dijadwalkan diselenggarakan Kamis, 25 November 2021 sudah berlangsung sesuai dengan aturan organisasi Kadin yaitu AD-ART dan peraturan organisasi lainnya. 

Panitia, ungkap Edmon, sudah bekerja baik sesuai arahan Kadin Jawa Barat. Panitia juga selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pengurus Kadin Jawa Barat terutama, ketuanya dan ketua bidang organisasi dan keanggotaan.

Edmon, menegaskan, Mukota V Kadin Kota Depok akan diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Kamis, 25 November 2021. 

Soal uang kepesertaan Miftah Sunandar, Edmon sebut, memang sudah sudah diserahkan kepada panitia. Selanjutnya, Edmon berharap pihak calon, Dian Nufarida juga, segera menyerahkan uang tersebut. 

Terkait permintaan Rudi Nurodi, Ketua Tim Sukses Dian Nufarida bahwa uang secara tunai, harus diserahkan kepada panitia secara bersamaan dan saling menyaksikan, dinilai Edmon hal itu tidak perlu. Apalagi, Miftah sudah menyerahkan jauh hari sebelumnya. 

Edmon juga, menjelaskan soal sistem pemilihan calon ketua yang menggunakan cara keterwakilan. Hasil verifikasi terakhir, per Senin (23/11) sudah ada 8.676 anggota yang mendaftar untuk mengikuti Mukota. 

"Nah, karena ini pesertanya banyak banget, melebihi dari 2000 orang, maka sesuai dengan AD-ART, maka pemulihan ketua dilakukan secara keterwakilan yaitu, seorang mewakili 57 orang anggota lainnya," ucap Edmon. 

Hal ini, sudah sesuai Pasal 24 ayat 2, Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan AD-ART Kadin.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemprov DKI susun rencana jadi pusat bisnis skala global
Kamis, 27 Januari 2022 - 14:47 WIB
Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagai pusat ekonomi...
Pemkot Jakut canangkan bangun Polder di Penjaringan dan Pademangan
Rabu, 26 Januari 2022 - 23:51 WIB
Pemerintah Kota Jakarta Utara mencanangkan pembangunan dan rehabilitasi polder di Kecamatan Penjarin...
Polisi tangkap pelaku pembunuhan terhadap pemuda di Bekasi
Rabu, 26 Januari 2022 - 23:39 WIB
Tim gabungan Polres Metro Kota Bekasi-Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial TAW (21) ka...
Wagub DKI nyatakan akan turunkan PTM 100 persen kalau level PPKM naik
Rabu, 26 Januari 2022 - 21:03 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan akan menurunkan kapasitas pembelajaran tatap...
Tingkat okupansi pasien COVID-19 di Jakarta naik jadi 38 persen
Rabu, 26 Januari 2022 - 19:27 WIB
Pemprov DKI Jakarta mencatat tingkat okupansi atau keterisian tempat tidur untuk isolasi pasien COVI...
Orang tua bisa ajukan surat keberatan PTM 100 persen
Rabu, 26 Januari 2022 - 17:27 WIB
Wakil Wali Kota Depok, Jawa Barat, Imam Budi Hartono menyatakan orang tua murid dapat mengajukan sur...
P2G desak Pemprov DKI Jakarta hentikan PTM 100 persen
Rabu, 26 Januari 2022 - 16:31 WIB
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Pemprov DKI Jakarta agar menghentikan sementara pembe...
Polisi akui kewalahan halau massa pengeroyok lansia di Cakung
Selasa, 25 Januari 2022 - 16:11 WIB
Kepolisian mengaku kewalahan saat berusaha menghalau massa pengeroyok seorang pria lanjut usia berin...
Pemkot Jakbar perbaiki aspal yang rusak terdampak banjir
Selasa, 25 Januari 2022 - 13:50 WIB
Pemerintah Kota Jakarta Barat memperbaiki beberapa lokasi jalan aspal yang rusak karena terendam ban...
DKI akan tambah lokasi vaksinasi booster
Selasa, 25 Januari 2022 - 06:01 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan akan menambah lokasi vaksinasi untuk memp...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI