PKS tingkatkan layanan perlindungan korban kejahatan seksual
Elshinta
Senin, 22 November 2021 - 18:13 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 PKS tingkatkan layanan perlindungan korban kejahatan seksual
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Konsultan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Tingkat Lanjut dalam menghadapi kasus kejahatan seksual yang makin marak terjadi di masyarakat.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Kurniasih Mufidayati mengatakan RKI PKS telah melakukan edukasi dan menerima laporan serta menangani sejumlah kasus kejahatan seksual termasuk kasus dalam rumah tangga. 

"RKI berjalan sejak 2016 dan sudah ada di 34 provinsi seluruh Indonesia. Memiliki 2.000 konsultan yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat dan menerima layanan konsultasi termasuk pendampingan dan fasilitasi kepada korban kejahatan seksual," papar Mufida dalam acara Pelatihan Konsultan Keluarga RKI Tingkat Lanjut dengan tema Perlindungan Korban Kejahatan Seksual, di kantor DPP PKS di Jakarta, Ahad (21/11).

Mufida menyebut beberapa kasus yang pernah ditangani konsultan RKI adalah kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan anak, KDRT dan sebagainya.

"Secara umum dampak trauma bagi korban tidak mudah untuk proses healingnya dan juga mengancam kesehatan mental jangka panjang, maka menjadi amanah bagi konsultan RKI untuk menjadi fasilitator dan pendamping korban kejahatan seksual dengan merujuk kepada lembaga yang berwenang," papar dia.

Salah satu kegiatan edukasi RKI adalah Sekolah Pra Nikah (SPN) yang materinya antara lain adalah pendidikan pencegahan kebebasan dan penyimpangan seksual.

"Dalam pelatihan ini dibahas juga tentang tata cara pendampingan korban kejahatan seksual. PKS terbuka mengajak masyarakat yang memiliki perhatian dan kompetensi terhadap kasus kejahatan seksual, untuk bergabung bersama RKI dalam memberikan Perlindungan Kepada Korban Kejahatan Seksual.  Selanjutnya jika ada masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi RKI dapat menghubungi hotline RKI yang tersedia," tutur Mufida dalam rilis tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Senin (22/11).

Lebih lanjut Mufida menjelaskan sebagai bentuk keprihatinan kepada korban kejahatan seksual,  PKS mendorong adanya UU di Indonesia yang mengatur hukum atas kasus-kasus Kejahatan Seksual. Namun UU tersebut harus mencakup semua perilaku kejahatan seksual. Oleh karena itu, terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang saat ini sedang dibahas di DPR RI, FPKS mengusulkan agar disesuaikan judul dan kontennya yaitu RUU Tindak Pidana Kesusilaan. Kecuali jika dalam waktu bersamaan nanti, disahkan juga RKUHP yang menjadi RUU carry over periode lalu.

“RUU TPKS jika berdiri sendiri tanpa pengesahan RKUHP, akan menimbulkan masalah besar yaitu akan terjadi kekosongan hukum bagi semua tindak pidana kesusilaan, yang mencakup semua kejahatan seksual”, ujar Mufida menegaskan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Warga Banjar diminta tingkatkan SDM sambut IKN baru
Sabtu, 22 Januari 2022 - 20:10 WIB
Warga asal Banjar yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur diminta terus meningkatkan sumber da...
Jokowi tegaskan lagi pentingnya implementasi 5 poin konsensus ASEAN
Sabtu, 22 Januari 2022 - 18:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kembali me...
Herlina dicopot dari anggota Banggar dan Banmus DPRD Surabaya
Sabtu, 22 Januari 2022 - 10:23 WIB
Fraksi Gabungan Demokrat dan Nasdem DPRD Surabaya dikabarkan mengusulkan pencopotan jabatan Herlina ...
Kerangka waktu tahapan dengan tiga skenario Pemilu 2024
Sabtu, 22 Januari 2022 - 09:47 WIB
Pembahasan draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwa...
Tsamara dan Bima Arya berpotensi tinggi jadi Wagub DKI
Jumat, 21 Januari 2022 - 21:43 WIB
Lembaga survei Nusantara Strategic Network (NSN) menilai politisi muda Partai Solidaritas Indonesia ...
Di Boyolali, Puan ajak kader tambah perolehan suara PDIP di Pileg 2024
Jumat, 21 Januari 2022 - 20:11 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan para kadernya se-Solo raya di DPC PDIP Boyolali, Jawa...
Meriahkan HUT PDIP, Ketua DPRD dukung Tournamen Trofeo TMP Medan
Jumat, 21 Januari 2022 - 16:25 WIB
Memeriahkan peringatan HUT PDI Perjuangan ke-49 yang bersamaan dengan HUT ke-14 Taruna Merah Putih (...
Presiden: RI terus reformasi struktural dan perbaiki iklim bisnis
Jumat, 21 Januari 2022 - 08:05 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), Kamis, menegaska...
PDI Perjuangan Jabar minta Arteria Dahlan dipecat
Kamis, 20 Januari 2022 - 20:43 WIB
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat meminta kepada DPP PDI Perjuangan agar memecat Arteria Dahlan sebagai ...
PDIP berikan sanksi peringatan kepada Arteria Dahlan
Kamis, 20 Januari 2022 - 19:43 WIB
DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI Arteria Dahlan ata...
InfodariAnda (IdA)