Ahli: Perlu batasi jumlah parpol pengusung calon di pilkada
Elshinta
Senin, 22 November 2021 - 13:08 WIB |
Ahli: Perlu batasi jumlah parpol pengusung calon di pilkada
Ilustrasi anggota KPUD membuka kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama

Elshinta.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Ni’matul Huda, mengatakan, pemerintah perlu membuat aturan terkait pembatasan jumlah partai politik (parpol) pengusung calon dalam Pilkada untuk menghindari keberadaan calon tunggal.

“Perlu diatur pembatasan jumlah parpol pengusung calon di pilkada supaya tidak semua partai di satu daerah itu hanya mendukung satu calon,” ujar dia.

Saran itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam webinar nasional program studi hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia bertajuk “Demokrasi di Era Pandemi” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Tata Negara FHUI, dipantau dari Jakarta, Senin.

Bercermin pada Pilkada 2020, kata dia, pesta demokrasi masa itu banyak diikuti oleh calon tunggal, bahkan ada di 25 kabupaten/kota sehingga mereka dilawankan dengan kotak kosong.

Menurutnya, pergeseran dinamika politik yang begitu drastis seperti itu membuat demokrasi di Indonesia cenderung menjadi tidak sehat. Hegemoni partai politik, lanjutnya, dapat melemahkan sendi-sendi demokrasi.

Di samping persoalan itu, dia juga menyoroti posisi partai politik dalam konteks Pilkada.

Menurut dia, parpol merupakan sarana komunikasi politik dalam pilkada sehingga mereka sepatutnya bertanggung jawab untuk turut menciptakan pemilihan kepala daerah yang aspiratif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Bukan yang elitis dan mem-fait d'accompli (membuat ketentuan yang harus diterima) rakyat untuk memilih pilihan elite. Jadi, karena sudah disodorkan partai politik, tidak ada ruang lagi bagi kita untuk berbeda pilihan,” katanya.

Semestinya, menurut dia, partai politik menjadi kepanjangan tangan rakyat karena rakyat merupakan pemilik pilkada sekaligus pihak yang paling berkepentingan terhadap proses suksesi atau penggantian pemimpin.

Dari keseluruhan penjelasan itu, guru besar hukum tata negara UII ini menegaskan pembangunan reputasi pemerintah dan partai politik penting pula untuk dicermati dalam membenahi pilkada di Indonesia untuk menjadi lebih demokratis.

“Dengan kompleksitas masalah yang dihadapi pilkada saat ini, permasalahan krusial yang patut dicermati adalah bagaimana membangun reputasi pemerintah dan partai politik,” kata dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Warga Banjar diminta tingkatkan SDM sambut IKN baru
Sabtu, 22 Januari 2022 - 20:10 WIB
Warga asal Banjar yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur diminta terus meningkatkan sumber da...
Jokowi tegaskan lagi pentingnya implementasi 5 poin konsensus ASEAN
Sabtu, 22 Januari 2022 - 18:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kembali me...
Herlina dicopot dari anggota Banggar dan Banmus DPRD Surabaya
Sabtu, 22 Januari 2022 - 10:23 WIB
Fraksi Gabungan Demokrat dan Nasdem DPRD Surabaya dikabarkan mengusulkan pencopotan jabatan Herlina ...
Kerangka waktu tahapan dengan tiga skenario Pemilu 2024
Sabtu, 22 Januari 2022 - 09:47 WIB
Pembahasan draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwa...
Tsamara dan Bima Arya berpotensi tinggi jadi Wagub DKI
Jumat, 21 Januari 2022 - 21:43 WIB
Lembaga survei Nusantara Strategic Network (NSN) menilai politisi muda Partai Solidaritas Indonesia ...
Di Boyolali, Puan ajak kader tambah perolehan suara PDIP di Pileg 2024
Jumat, 21 Januari 2022 - 20:11 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan para kadernya se-Solo raya di DPC PDIP Boyolali, Jawa...
Meriahkan HUT PDIP, Ketua DPRD dukung Tournamen Trofeo TMP Medan
Jumat, 21 Januari 2022 - 16:25 WIB
Memeriahkan peringatan HUT PDI Perjuangan ke-49 yang bersamaan dengan HUT ke-14 Taruna Merah Putih (...
Presiden: RI terus reformasi struktural dan perbaiki iklim bisnis
Jumat, 21 Januari 2022 - 08:05 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), Kamis, menegaska...
PDI Perjuangan Jabar minta Arteria Dahlan dipecat
Kamis, 20 Januari 2022 - 20:43 WIB
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat meminta kepada DPP PDI Perjuangan agar memecat Arteria Dahlan sebagai ...
PDIP berikan sanksi peringatan kepada Arteria Dahlan
Kamis, 20 Januari 2022 - 19:43 WIB
DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI Arteria Dahlan ata...
InfodariAnda (IdA)