Ahli: Perlu batasi jumlah parpol pengusung calon di pilkada

Elshinta
Senin, 22 November 2021 - 13:08 WIB |
Ahli: Perlu batasi jumlah parpol pengusung calon di pilkada
Ilustrasi anggota KPUD membuka kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama

Elshinta.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Ni’matul Huda, mengatakan, pemerintah perlu membuat aturan terkait pembatasan jumlah partai politik (parpol) pengusung calon dalam Pilkada untuk menghindari keberadaan calon tunggal.

“Perlu diatur pembatasan jumlah parpol pengusung calon di pilkada supaya tidak semua partai di satu daerah itu hanya mendukung satu calon,” ujar dia.

Saran itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam webinar nasional program studi hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia bertajuk “Demokrasi di Era Pandemi” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Tata Negara FHUI, dipantau dari Jakarta, Senin.

Bercermin pada Pilkada 2020, kata dia, pesta demokrasi masa itu banyak diikuti oleh calon tunggal, bahkan ada di 25 kabupaten/kota sehingga mereka dilawankan dengan kotak kosong.

Menurutnya, pergeseran dinamika politik yang begitu drastis seperti itu membuat demokrasi di Indonesia cenderung menjadi tidak sehat. Hegemoni partai politik, lanjutnya, dapat melemahkan sendi-sendi demokrasi.

Di samping persoalan itu, dia juga menyoroti posisi partai politik dalam konteks Pilkada.

Menurut dia, parpol merupakan sarana komunikasi politik dalam pilkada sehingga mereka sepatutnya bertanggung jawab untuk turut menciptakan pemilihan kepala daerah yang aspiratif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Bukan yang elitis dan mem-fait d'accompli (membuat ketentuan yang harus diterima) rakyat untuk memilih pilihan elite. Jadi, karena sudah disodorkan partai politik, tidak ada ruang lagi bagi kita untuk berbeda pilihan,” katanya.

Semestinya, menurut dia, partai politik menjadi kepanjangan tangan rakyat karena rakyat merupakan pemilik pilkada sekaligus pihak yang paling berkepentingan terhadap proses suksesi atau penggantian pemimpin.

Dari keseluruhan penjelasan itu, guru besar hukum tata negara UII ini menegaskan pembangunan reputasi pemerintah dan partai politik penting pula untuk dicermati dalam membenahi pilkada di Indonesia untuk menjadi lebih demokratis.

“Dengan kompleksitas masalah yang dihadapi pilkada saat ini, permasalahan krusial yang patut dicermati adalah bagaimana membangun reputasi pemerintah dan partai politik,” kata dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Pengamat: Waspadai eksploitasi politik identitas SARA di Pemilu 2024
Kamis, 11 Agustus 2022 - 23:23 WIB

Pengamat: Waspadai eksploitasi politik identitas SARA di Pemilu 2024

Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Ahmad Atang mendorong...
Partai Buruh optimistis lolos verifikasi KPU
Kamis, 11 Agustus 2022 - 23:11 WIB

Partai Buruh optimistis lolos verifikasi KPU

Presiden Partai Buruh Said Iqbal optimistis Partai Buruh bakal lolos tahapan verifikasi persyaratan ...
DPR minta pemerintah siapkan rencana cadangan penyaluran BBM subsidi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 21:47 WIB

DPR minta pemerintah siapkan rencana cadangan penyaluran BBM subsidi

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan atau `contingency plan` me...
Tito komitmen perbaiki integritas di lingkungan Kemendagri
Kamis, 11 Agustus 2022 - 19:47 WIB

Tito komitmen perbaiki integritas di lingkungan Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkomitmen untuk memperbaiki integritas di lingkunga...
Megawati sebut Bung Karno buat koridor strategis tiga matra TNI
Kamis, 11 Agustus 2022 - 18:59 WIB

Megawati sebut Bung Karno buat koridor strategis tiga matra TNI

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyebut Bung Karno membuat koridor strategis dengan menem...
Ketua MPR imbau pejabat tidak `tipis telinga` bila dikritik
Kamis, 11 Agustus 2022 - 17:11 WIB

Ketua MPR imbau pejabat tidak `tipis telinga` bila dikritik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengimbau pejabat negara tidak `tipis telinga` atau mudah marah apabil...
Moeldoko: Pemimpin Indonesia harus memiliki kapasitas tinggi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:03 WIB

Moeldoko: Pemimpin Indonesia harus memiliki kapasitas tinggi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki kapasitas ...
Megawati setuju Ratu Kalinyamat dijadikan pahlawan nasional
Kamis, 11 Agustus 2022 - 14:56 WIB

Megawati setuju Ratu Kalinyamat dijadikan pahlawan nasional

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri berpendapat Ratu Kalinyamat layak mendapat gelar pahlawan ...
Kasal: Megawati memiliki kepedulian terhadap kekuatan militer
Kamis, 11 Agustus 2022 - 12:24 WIB

Kasal: Megawati memiliki kepedulian terhadap kekuatan militer

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan, Presiden Kelima RI Megawat...
DKPP berhentikan tetap dua penyelenggara pemilu
Kamis, 11 Agustus 2022 - 07:23 WIB

DKPP berhentikan tetap dua penyelenggara pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua penyelenggar...

InfodariAnda (IdA)