Risma minta Pemkab Nganjuk selesaikan keterlambatan 7.000 kartu bansos
Elshinta
Minggu, 21 November 2021 - 22:45 WIB |
Risma minta Pemkab Nganjuk selesaikan keterlambatan 7.000 kartu bansos
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (21/11). Foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

Elshinta.com - Menteri Sosial Tri Risma Maharini Minggu (21/11) siang melakukan kunjungan kerja ke Nganjuk Jawa Timur. Ada 2 agenda yang dilakukam oleh mantan Wali Kota Surabaya tersebut, diataranya mengikuti kegiatan monitoring sekaligus singkronisasi data dengan sejumah pendamping PKH, pihak bank serta  agen E Warung, meliputi wilayah Mojokerto, Jombang dan Nganjuk.

Dalam kegiatan ini Tri Risma Maharini didampingi Seketaris Daerah Nganjuk serta sejumlah pejabat berkepentingan lainya. Perempuan yang akrab disapa Risma ini berulang kali memberikan arahan terkait SOP, pendistribusian bantuan. Selesai mengikuti kegiatan singkronisai data penerima bantuan, Risma kemudian bergeser ke Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk .

Dalam kesempatan tersebut secara  simbolis Mensos menyalurkan bantuan Asistensi Rehabiltasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada 5 orang. Total bantuan sebanyak Rp28,117 miliar.

Mensos juga  memberikan semangat kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan ters ebut. Karena dengan semangat mereka bisa meraih masa depan. 

Dalam keteranganya,Mensos menyatakan, keterlambatan penyaluran bansos kebanyakan dari jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kartu Sembako. Namun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar. Karena, penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.  

"BPNT ini kan ada peran e-warong. Jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT," terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Minggu (21/11).  

Dari data yang tersedia, untuk BPNT/Kartu Sembako, terlihat bahwa pada bulan September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Kemudian pada bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.

Risma menyatakan keprihatinannya terhadap Informasi tersebut. "Saya minta hari Senin besok semuanya sudah clear Semua KPM harus sudah menerima bantuan secara cash. Ini sudah bulan November pak. Sudah tidak ada waktu lagi," katanya 

Kepada pihak terkait seperti perwakilan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Mensos menekankan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Mensos menyatakan kepada bank, bahwa tidak ada hambatan dalam penyaluran bantuan.

Baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda. "Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir," katanya. 

Disamping itu Mensos juga menyoroti data di Kabupaten Jombang. Dari data yang tersaji, terdapat 2017 KKS yang belum terdistribusi dikarenakan KPM meninggal dunia. Data ini menimbulkan pertanyaanp karena pendamping menyatakan dari KPM yang meninggal dunia, tidak ada ahli waris. 

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga melihat adanya transaksi pencairan bantuan yang dirasa tidak semestinya. Mensos menemukan adanya KKS yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM. 

Mensos mengingatkan, agar stakeholder dalam penyaluran bantuan sosial, baik pendamping maupun Himbara agar bekerja profesional dan akuntabel.

Mensos mengingatkan bahwa KKS harus dipegang KPM. "Dengan alasan apapun tidak bisa KKS dibawa pendamping. KKS harus tetap di tangan penerima manfaat," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPN Peradi perkuat toleransi beragama
Kamis, 20 Januari 2022 - 16:12 WIB
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Prof Dr Otto Hasibuan,...
Wagub Bali minta Pakis dan Pacalang laksanakan nilai Sad Kerthi
Rabu, 19 Januari 2022 - 17:03 WIB
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta Paiketan Krama Istri (Pakis) dan Pas...
Kabupaten Ngawi tertarik kerjasama dengan DIY kembangkan destinasi wisata sejarah
Minggu, 16 Januari 2022 - 20:26 WIB
Banyaknya situs sejarah di berbagai daerah di Indonesia cukup menarik untuk dikembangkan menjadi des...
Lestarikan budaya Melayu, Pemkot Tanjungbalai akan bangun museum Melayu
Minggu, 16 Januari 2022 - 17:55 WIB
Kota Tanjungbalai akan membuat museum Melayu dengan segala adat budaya pernak perniknya di Tanjungba...
Kemenag hentikan sementara pengiriman jamaah umrah
Minggu, 16 Januari 2022 - 17:35 WIB
Kementerian Agama menghentikan sementara penerbangan jamaah umrah mulai 15 Januari dalam upaya menge...
Mahasiswa dari 24 daerah meriahkan Opera `Nusantara Manunggal Diversity`
Minggu, 16 Januari 2022 - 15:13 WIB
Opera Nusantara Manunggal Diversity menghentak Auditorium Kampus 1 Institut Teknologi Nasional (ITN)...
Gibran: Solo kembali semarakkan Imlek setelah dua tahun vakum
Kamis, 13 Januari 2022 - 20:43 WIB
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan daerah setempat kembali menyemarakkan Imlek, s...
Kota Singkawang bersiap rayakan Imlek 2022
Kamis, 13 Januari 2022 - 19:07 WIB
Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, bersiap merayakan Imlek 2022 dengan memasang berbagai...
PHDI Lumajang pastikan bukan umat Hindu yang memasang sesaji di DAS Semeru
Rabu, 12 Januari 2022 - 13:57 WIB
Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Lumajang Edy Sumianto menanggapi permasalahan...
Pecalang Bali ingatkan taat prokes saat pembuatan dan pawai ogoh-ogoh
Selasa, 11 Januari 2022 - 18:35 WIB
Pasikian atau organisasi Pecalang Bali mengingatkan para yowana (generasi muda) di Pulau Dewata u...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI