Akademisi: Pemerintah harus terus tekan dan kendalikan penyebaran Covid-19
Elshinta
Sabtu, 20 November 2021 - 19:24 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Akademisi: Pemerintah harus terus tekan dan kendalikan penyebaran Covid-19
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Pemerintah akan memperketat mobilitas saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 selama libur Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Namun, pemerintah tidak melakukan penyekatan lalu lintas selama kebijakan tersebut diterapkan.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Ari Fahrial Syam mengatakan pada prinsipnya penanganan wabah COVID-19 di Indonesia memang terkendali. Padahal, negara di dunia kasus virus corona kembali naik dengan istilah gelombang keempat atau gelombang kelima.
 
"Kuncinya, saat ini kondisi di dalam negeri kita bilang stabil. Kita tidak menghadapi kondisi dimana April, Mei, Juni dan Juli yang tidak terkendali. Dari hasil surveilance yang ada saat ini di Indonesia, kita ketahui ternyata tidak ditemukan varian baru yang memang berbahaya," kata Ari, Sabtu (20/11).
 
Menurut dia, pemerintah harus menekan dan mengendalikan terus penyebaran virus corona sampai akhirnya hilang kasusnya. Kuncinya, bagaimana menjaga pintu-pintu masuk ke Indonesia secara ketat. Jangan sampai, kata dia, ada lagi virus varian baru yang masuk ke Indonesia nantinya.
 
"Misalnya, orang yang masuk ke Indonesia itu harus PCR dan dilakukan karantina selama 5 hari, itu harus ditegakkan dulu. Terpenting, protokol kesehatan harus diperhatikan. Syarat standar naik pesawat misalnya, sekarang bicara Jawa-Bali tidak perlu pakai PCR tapi swab antigen. Yang penting itu tegak dan PeduliLindungi," ujar Pakar Kesehatan UI ini.
 
Jadi, kata dia, pemerintah harus konsisten menegakkan aturan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk menekan laju penyebaran kasus corona lagi. Misalnya, dalam PeduliLindungi ketika belum vaksin dua kali itu harus ditegaskan tidak boleh berangkat.
 
"Intinya adalah law enforcement dan pengawasan protokol kesehatan harus konsisten, kalau tidak konsisten jebol kita. Kalau itu tidak dijaga dengan baik, ya jebol terutama pintu-pintu masuk ke Indonesia. Jangan sampai ada varian baru masuk. Selama pintu-pintu masuk dijaga ketat, Insya Allah kasus-kasus yang dicurigai itu tidak masuk di Indonesia," jelas dia.
 
Pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis guna menekan potensi lonjakan kasus diakibatkan meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Di antaranya, penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 - 2 Januari 2022. Pemerintah menekankan, masyarakat tetap dapat merayakan Nataru namun dengan menaati aturan-aturan yang berlaku. 
 
Terkait penerapan PPKM Level 3 tersebut, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, bahwa aturan tersebut diberlakukan bukan karena situasi COVID-19 di Indonesia yang mewajibkannya. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan tujuan mengatur mobilitas masyarakat pada Nataru agar gelombang ketiga tidak terjadi. 
 
"Secara umum, kondisi penanganan COVID-19 kita sangat baik, bahkan apresiasi luar negeri sangat bagus terhadap Indonesia, dan kondisi ini harus kita pertahankan," ujar Muhadjir.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dinkes Bandung catat lima orang positif hasil pelacakan omicron
Rabu, 26 Januari 2022 - 23:27 WIB
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Jawa Barat, mencatat ada lima orang terkonfirmasi positif COV...
Mukomuko kehabisan stok logistik untuk korban bencana
Rabu, 26 Januari 2022 - 23:03 WIB
Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saat ini kehabisan stok logistik penyangga atau ...
Erick Thohir: Kasus Garuda bukan sekedar pesawat melainkan ekosistem
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:27 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa kasus Garuda Indonesia bukan sekedar pesawat melainkan...
Produksi ikan di Agam meningkat 11.904,67 ton pada 2021
Rabu, 26 Januari 2022 - 21:51 WIB
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebutkan produksi ikan air ta...
Yogyakarta mendorong masyarakat mengelola sampah secara mandiri
Rabu, 26 Januari 2022 - 21:39 WIB
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meminta fasilitator yang ada di setiap kelurahan memotivasi d...
OJK larang lembaga jasa keuangan di Sulteng perdagangkan aset kripto
Rabu, 26 Januari 2022 - 20:39 WIB
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Gamal Abdul Kahar menegaskan ...
Kinerja Garuda Maintenance Facility diprediksi positif tahun ini
Rabu, 26 Januari 2022 - 20:03 WIB
Kinerja PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) diprediksi positif pada 2022 seiring mul...
Kasus penyalahgunaan JKN dan BOK di Purwakarta ditingkatkan ke penyidikan
Rabu, 26 Januari 2022 - 17:44 WIB
Proses hukum kasus dugaan penyalaggunaan Dana Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  dan ...
Luhut: Indonesia tak ingin lagi jadi `feeder` angkutan laut
Rabu, 26 Januari 2022 - 17:39 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia ti...
Kemenkeu alokasikan SBSN untuk 880 proyek 2022 Rp29,53 triliun
Rabu, 26 Januari 2022 - 17:15 WIB
Kementerian Keuangan mengalokasikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp29,53 triliun unt...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI