Wapres dukung Polri proses hukum mubalig terduga teroris
Elshinta
Jumat, 19 November 2021 - 23:45 WIB |
Wapres dukung Polri proses hukum mubalig terduga teroris
Wakil Presiden Ma`ruf Amin dalam pembukaan Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi Nasional ke-VI Forum Kerukunan Umat Beragama di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (19/11/2021). ANTARA/HO-BPMI Setwapres.

Elshinta.com - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendukung Polri dalam melakukan proses hukum terhadap mubalig terduga teroris yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror pada Selasa (16/11) di Bekasi, Jawa Barat.

"Iya, Wapres mendukung terhadap langkah hukum. Itu oknum yang melakukan pelanggaran, lebih terkait dengan pribadinya. Mungkin diselidiki jaringan-jaringannya sampai tuntas," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI Angkatan Udara, Jumat.

Terkait salah satu terduga teroris yang merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI mempersilakan Polri melakukan proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Tindaklah secara hukum kalau memang ada yang terlibat, tentu saja dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ketepatan itu ada pengurus MUI, dia di Komisi Fatwa, ya silakan diproses secara hukum," kata Masduki di sela-sela kunjungan kerja Wapres ke Sulawesi Utara.

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tiga pendakwah di Bekasi pada Selasa (16/11) terkait dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana terorisme.

Ketiga orang tersebut, yakni pendiri Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI) Farid Okbah, anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamat. Ketiganya ditangkap dalam waktu dan tempat yang berdekatan karena diduga terlibat dalam kepengurusan organisasi sayap di bawah Jamaah Islamiyah (JI).

Polri mengenakan Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme kepada ketiga ulama tersebut.

"Yang terkait dengan Lembaga Amil Zakat (LAM) akan disangkakan dengan UU Nomor 9 Tahun Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ahmad Ramadhan di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Jumat.
 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BKN: Tak ada larangan TNI-Polri jadi penjabat kepala daerah
Jumat, 27 Mei 2022 - 07:45 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan penetapan perw...
Said Aqil: Pilih pemimpin yang diterima semua pihak
Kamis, 26 Mei 2022 - 23:59 WIB
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan untuk memilih ...
KPU jabarkan rincian anggaran Pemilu 2024
Kamis, 26 Mei 2022 - 17:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menjabarkan rincian anggaran Pemilihan Umum 2024 yang telah diusulkan sebes...
26 Mei 2013: Ganjar ungguli Pilgub Jateng
Kamis, 26 Mei 2022 - 06:00 WIB
Berdasarkan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Tengah, pasangan calon ...
Gus Yahya diskusikan penyelamatan aset NU bersama Menteri ATR/BPN
Rabu, 25 Mei 2022 - 16:23 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Kholil Staquf bersama Menteri Agraria dan ...
Presiden Joko Widodo akan hadir di pembukaan GPDRR 2022
Selasa, 24 Mei 2022 - 22:05 WIB
Presiden Joko Widodo akan hadir untuk menyampaikan pidato di acara 7th Global Platform for Disaster ...
Pj Wali Kota Salatiga diserahterimakan
Selasa, 24 Mei 2022 - 16:15 WIB
Sinoeng Noegroho Rachmadi resmi menjabat sebagai Pj. Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah   setelah sera...
Soal pelanjut Jokowi, Budi Arie: Projo <i>ora kesusu</i>
Selasa, 24 Mei 2022 - 13:56 WIB
Ormas PROJO sedang menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo berbicara dalam Rakernas V PROJO di ...
Gubernur Kalteng nilai DAS Barito berpotensi menjadi provinsi baru
Senin, 23 Mei 2022 - 23:25 WIB
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menilai wilayah DAS Barito berpotensi menjadi provinsi ba...
Gus Yahya minta Parpol tak eksploitasi NU untuk kepentingan Pemilu
Senin, 23 Mei 2022 - 23:11 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf meminta partai politik (pa...
InfodariAnda (IdA)