Ketua DPR minta pemerintah berantas mafia tanah
Elshinta
Jumat, 19 November 2021 - 23:15 WIB |
Ketua DPR minta pemerintah berantas mafia tanah
Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

Elshinta.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bersama penegak hukum menindak tegas dan memberantas aksi mafia tanah yang telah merugikan masyarakat.

“Tanah adalah sumber penghidupan. Mereka yang merampas tanah adalah perampas penghidupan orang sehingga harus diberantas," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Puan meyakini kasus perampasan aset tanah yang dialami artis Nirina Zubir hanya salah satu contoh kasus mafia tanah yang banyak dialami warga.

Dia menilai kasus tersebut harus menjadi momentum pemberantasan mafia tanah sampai akar-akarnya.

Menurut dia, jaringan mafia tanah harus bisa diurai dan diberantas meskipun melibatkan banyak pihak serta setiap pelaku dalam jaringannya harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak ada toleransi bagi mafia tanah perampas penghidupan orang. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara, maka hukum seberat-beratnya agar mereka jera," ujarnya.

Puan berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak tegas apabila ada pegawainya yang terlibat dalam aksi mafia tanah.

Dia menilai tidak sedikit kasus-kasus perampasan tanah yang melibatkan oknum pegawai pemerintah sehingga Kementerian ATR/BPN harus bersikap tegas dengan memecat oknum pegawainya yang terlibat.

"Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Banyaknya kasus pertanahan menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN sehingga harus mendapat atensi yang lebih lagi," katanya.

Dia menilai perlu dibentuk satuan tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal Kementerian ATR/BPN. Puan mengingatkan BPN agar melakukan penyaringan yang ketat untuk pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

"Instansi yang memiliki kewenangan harus berupaya mencari sumber daya manusia berintegritas agar masyarakat merasa aman ketika mengurus harta bendanya," ujarnya.

Selain itu, dia meminta Kementerian ATR/BPN tidak gentar menghadapi jaringan mafia tanah sehingga pemerintah bersama penegak hukum harus bisa bergandengan tangan untuk menghentikan praktik-praktik mafia tanah yang merajalela.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BKN: Tak ada larangan TNI-Polri jadi penjabat kepala daerah
Jumat, 27 Mei 2022 - 07:45 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan penetapan perw...
Said Aqil: Pilih pemimpin yang diterima semua pihak
Kamis, 26 Mei 2022 - 23:59 WIB
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan untuk memilih ...
KPU jabarkan rincian anggaran Pemilu 2024
Kamis, 26 Mei 2022 - 17:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menjabarkan rincian anggaran Pemilihan Umum 2024 yang telah diusulkan sebes...
26 Mei 2013: Ganjar ungguli Pilgub Jateng
Kamis, 26 Mei 2022 - 06:00 WIB
Berdasarkan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Tengah, pasangan calon ...
Gus Yahya diskusikan penyelamatan aset NU bersama Menteri ATR/BPN
Rabu, 25 Mei 2022 - 16:23 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Kholil Staquf bersama Menteri Agraria dan ...
Presiden Joko Widodo akan hadir di pembukaan GPDRR 2022
Selasa, 24 Mei 2022 - 22:05 WIB
Presiden Joko Widodo akan hadir untuk menyampaikan pidato di acara 7th Global Platform for Disaster ...
Pj Wali Kota Salatiga diserahterimakan
Selasa, 24 Mei 2022 - 16:15 WIB
Sinoeng Noegroho Rachmadi resmi menjabat sebagai Pj. Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah   setelah sera...
Soal pelanjut Jokowi, Budi Arie: Projo <i>ora kesusu</i>
Selasa, 24 Mei 2022 - 13:56 WIB
Ormas PROJO sedang menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo berbicara dalam Rakernas V PROJO di ...
Gubernur Kalteng nilai DAS Barito berpotensi menjadi provinsi baru
Senin, 23 Mei 2022 - 23:25 WIB
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menilai wilayah DAS Barito berpotensi menjadi provinsi ba...
Gus Yahya minta Parpol tak eksploitasi NU untuk kepentingan Pemilu
Senin, 23 Mei 2022 - 23:11 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf meminta partai politik (pa...
InfodariAnda (IdA)