Puan minta pemerintah tindak tegas pelanggar upah pekerja
Elshinta
Rabu, 17 November 2021 - 11:20 WIB |
Puan minta pemerintah tindak tegas pelanggar upah pekerja
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. (HO-DPR RI/pri)

Elshinta.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengetatkan sistem pengawasan dan menindak tegas pelanggar upah pekerja karena sudah sering terjadi dan telah merugikan masyarakat.

“Pelanggaran upah minimum sudah sering terjadi selama ini. Pemerintah tidak boleh abai, dan harus tegas menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum karena sangat merugikan rakyat sebagai pekerja," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menguatkan sistem sosialisasi dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan.

Hal itu menurut dia karena banyak mendapat pengaduan bahwa pelanggaran upah minimum kerap terjadi karena minimnya pengawasan.

“Jumlah pengawas ketenagakerjaan harus diperbanyak sehingga bisa cepat menemukan berbagai persoalan yang terjadi antara pekerja dan perusahaan. Tentunya kapasitas dan kualitas dari tenaga pengawas harus mumpuni," ujarnya.

Dia menilai pengawasan yang ketat akan meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam memberikan upah yang layak kepada pekerja apalagi kenaikan upah minimum 2022 rata-rata hanya ada di kisaran 1 persen.

Puan mengaku bersyukur tahun 2022 terjadi kenaikan upah namun harus benar-benar diterapkan perusahaan agar dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup.

"Kita bersyukur tahun depan upah minimum pekerja ada kenaikan, dibandingkan tahun ini yang tidak ada namun harus betul-betul diterapkan perusahaan sehingga dapat membantu pekerja yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi," katanya.

Dia mengingatkan, pengusaha akan dikenakan sanksi pidana jika melanggar aturan pengupahan mulai tahun depan sehingga harus mematuhi pembayaran upah minimum kepada pekerjanya.

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengusaha bisa dikenai sanksi maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda sampai Rp400 juta apabila memberikan gaji pekerjanya di bawah upah minimum.

"Pengusaha tidak bisa main-main, dan harus memberikan gaji karyawan sesuai ketentuan aturan pengupahan jika tidak ingin mendapat sanksi," ujarnya.

Puan mengatakan, UU Cipta Kerja juga meniadakan kesempatan penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi pengusaha yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Menurut dia, dengan beleid baru itu, pengusaha harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Tahun depan pemerintah meniadakan penangguhan itu. Apalagi saat ini sebagian sektor-sektor ekonomi sudah mulai kembali bergeliat setelah kondisi pandemi COVID-19 membaik," katanya.

Puan menggarisbawahi masih banyaknya perusahaan skala menengah hingga besar yang tingkat kepatuhannya sangat rendah dalam membayar pekerja sesuai upah minimum. Dia menekankan agar hal tersebut jangan lagi sampai terjadi mengingat saat ini kenaikan upah minimum sangat kecil.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Peserta kaum millenial dominasi pendidikan politik di Meurah Mulia
Minggu, 22 Mei 2022 - 19:47 WIB
Kaum millenial mendominasi pendidikan politik dalam menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024. Minat a...
Rakernas V Projo belum tentukan nama Capres 2024
Minggu, 22 Mei 2022 - 17:44 WIB
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Sukarelawan Pro Jokowi (Projo) di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) N...
Ribuan warga Sumsel ikuti apel akbar Sahabat Ganjar 
Minggu, 22 Mei 2022 - 15:48 WIB
Pertengahan 2022 ini menjadi momen penting bagi Sahabat Ganjar.
Asah kemampuan millennial Kota Kembang, Teman Sandi gelar lomba latte art dan futsal
Minggu, 22 Mei 2022 - 15:37 WIB
Relawan Teman Sandi menggelar kegiatan sosial dan beragam lomba untuk para millenial di Bandung pada...
Wakil Ketua MPR: Perlu narasi baru bagi generasi muda soal reformasi
Minggu, 22 Mei 2022 - 14:55 WIB
Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai perlu narasi baru untuk generasi muda Indonesia terkait re...
Dikunjungi legislator, warga minta pemerintah sosialisasi PMK
Sabtu, 21 Mei 2022 - 20:56 WIB
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Paramita Atika Putri menemui warga di wilayah daerah pemilihan (da...
Analis politik: Pasangan Anies - Dr Salim, kombinasi ideal untuk Pilpres 2024
Sabtu, 21 Mei 2022 - 18:44 WIB
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Salim Segaf Al Jufri dinilai pengamat politik...
Mak Ganjar Sulsel deklarasi dukung Ganjar Pranowo Capres
Sabtu, 21 Mei 2022 - 18:37 WIB
Seratusan emak yang tergabung dalam Mak Ganjar mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah ...
Momen Kebangkitan Nasional, Teman Sandi gelar kegiatan millennial di Bandung
Sabtu, 21 Mei 2022 - 18:23 WIB
Tim Teman Sandi adakan kegiatan sosial dan aneka lomba untuk para millennial di Bandung, Sabtu (21/5...
Jokowi: Jangan tergesa-gesa bicara calon presiden
Sabtu, 21 Mei 2022 - 17:37 WIB
Presiden RI Joko Widodo berpesan kepada para sukarelawan Pro Jokowi (Projo) agar jangan tergesa-gesa...
InfodariAnda (IdA)