Mahathir tidak menggunakan uang crypto
Elshinta
Senin, 01 November 2021 - 16:30 WIB |
Mahathir tidak menggunakan uang crypto
Arsip - Mahathir Mohamad saat menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia, Desember 2019. (ANTARA/elshinta.com)

Elshinta.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan tidak menggunakan mata uang crypto, namun hanya menggunakan  uang fisik.

"Jika ada promosi dalam iklan atau laman  yang konon saya menggalakkan penggunaan mata uang crypto, itu adalah palsu," ujar Mahathir kepada media di Kuala Lumpur, Senin.

Pemimpin Partai Pejuang ini mengatakan kantornya sebelumnya telah membuat laporan terhadap iklan jenis ini yang konon dia berinvestasi dan menggalakkan penggunaan crypto currency tersebut.

"Iklan-iklan itu palsu. Sebagian iklan itu seolah-olah disiarkan media setempat," katanya.

Dia diberi tahu, media setempat juga sudah diberi tahu dan mereka sudah membuat laporan kepada pihak berwenang.

"Pihak awam perlu tahu bahwa perkara seperti ini tidak mudah ditangani karena pelbagai laman dan iklan palsu dapat dibuat dengan cepat. Tutup satu, timbul sepuluh," katanya.

Penipuan dan pemalsuan menggunakan nama dirinya, ujar Mahathir, terjadi sebelum zaman media sosial dan internet.

"Dulu juga ada yang terpedaya dengan promosi palsu peluang berniaga yang konon melibatkan diri saya," katanya.

Mahathir mengatakan ada laporan yang dibuat kemudian diambil tindakan namun ada juga yang tidak diambil.

"Siapa yang ragu, boleh periksa dengan kantor saya. Saya tidak pernah dan tak akan terlibat dengan apa-apa skema cepat kaya," katanya.

Selain itu, ujar dia, ada yang percaya laporan palsu bahwa dirinya memiliki kekayaan miliaran.

"Semasa dalam pemerintah saya sudah menyatakan harta saya. Kalau ada yang masih tidak percaya saya, ada kekayaan miliaran,  terserahlah," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Indonesia-Singapura sepakati perjanjian ekstradisi
Selasa, 25 Januari 2022 - 16:00 WIB
Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perjanjian ekstradisi antara kedua negara.
Unjuk rasa tangkap Ketua KPK Malaysia berlangsung di Kuala Lumpur
Sabtu, 22 Januari 2022 - 18:35 WIB
Sekitar 150 orang dari sejumlah organisasi dan aktifis partai politik melakukan unjuk rasa di Kuala ...
Menhan: Perlu penguatan kerja sama pertahanan dengan negara ASEAN
Kamis, 20 Januari 2022 - 15:50 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan atensi tentang pentingnya penguatan kerja sa...
Imigrasi Malaysia akan tindak nelayan asing tanpa PLKS
Rabu, 19 Januari 2022 - 22:19 WIB
Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) menginformasikan pihaknya akan menindak semua nelayan asing yang ...
28 nelayan Aceh terima pengampunan ulang tahun Raja Thailand
Rabu, 19 Januari 2022 - 07:47 WIB
Sebanyak 28 nelayan Aceh telah dibebaskan pengadilan provinsi Phuket Thailand, setelah menerima peng...
Suu Kyi dijatuhi hukuman 4 tahun penjara
Senin, 10 Januari 2022 - 18:25 WIB
Pengadilan di Myanmar pada Senin menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada pemimpin terguling n...
Menlu: Keselamatan masyarakat Myanmar jadi perhatian Indonesia
Jumat, 07 Januari 2022 - 07:01 WIB
Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengatakan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ...
Duterte tak akan minta maaf atas kematian dalam perang antinarkoba
Rabu, 05 Januari 2022 - 10:57 WIB
Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa (4/1) mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meminta m...
Geramm prihatin media dipanggil polisi beritakan lembaga bencana
Selasa, 04 Januari 2022 - 15:23 WIB
Gerakan Media Marah (Geramm) menyesalkan pemanggilan wartawan dari sebuah media oleh polisi Malaysia...
MUI desak UNHCR segera selesaikan persoalan pengungsi di Indonesia
Kamis, 30 Desember 2021 - 11:30 WIB
Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abd...
InfodariAnda (IdA)