Indonesia perlu UU Perlindungan data pribadi
Elshinta
Jumat, 29 Oktober 2021 - 08:01 WIB |
Indonesia perlu UU Perlindungan data pribadi
Diskusi Efektivitas Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia yang digelar lembaga nirlaba Access Now, bersama Komnas HAM dan ELSAM. (ANTARA/HO)

Elshinta.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandra Moniaga menilai Indonesia memerlukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dilengkapi pengawasan seimbang melalui pembentukan otoritas independen.

RUU PDP sangat diperlukan karena menjamin perlindungan privasi kepada warga negara serta memastikan akuntabilitas pelindungan data sektor bisnis dan publik. Adapun lembaga pengawas independen diperlukan untuk mengawal implementasi atas regulasi tersebut agar berjalan dengan sesuai dan setara terhadap semua orang.

"Referensinya sudah ada. Idealnya, otoritas independen itu bisa menjadi penyeimbang bagi pelindungan data di Indonesia. RUU PDP dan keberadaan otoritas independen adalah kesempatan untuk membangun Indonesia yang lebih menghormati hak asasi manusia," kata Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga dalam sebuah diskusi, dikutip Jumat.

Menurut dia, UU PDP merupakan bagian penting dalam konteks hak asasi manusia karena ada potensi kekerasan dan pelecehan online, pencurian identitas digital, dan masalah perlindungan data serta privasi, apabila privasi data tidak dilindungi negara. Selain itu, regulasi data pribadi juga harus memajukan ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu prioritas pemerintah.

Saat ini, pembahasan RUU PDP masih berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana pembentukan Otoritas Pelindungan Data (Data Protection Authority/ DPA) menjadi salah satu sorotan utama. Komisi I DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya menemukan titik temu terkait otoritas badan pengawas yang akan memastikan bagaimana perlindungan data pribadi beroperasi di Indonesia.

Komisi I DPR RI menginginkan agar otoritas perlindungan data pribadi berdiri secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, seperti lembaga independen yang sudah diterapkan Indonesia, antara lain Ombudsman, KPK, Bawaslu, KPPU, dan Komnas HAM.

Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyatakan, "Pembentukan otoritas independen penting, mengingat lembaga itu tidak hanya mengawasi pengendali dan pemroses data dari pihak swasta tetapi juga aktivitas pemrosesan data dari badan publik atau pemerintah”.

Dalam skala internasional, keberadaan lembaga pengawas independen akan membantu Indonesia dalam mencapai derajat kepatuhan dan keselarasan dengan standar global undang-undang PDP dan implementasi peraturannya.

"Keberadaan lembaga pengawas independen ini akan menjadi hal yang penting dalam hal keselarasan atau kesetaraan hukum pelindungan data Indonesia dengan negara lain,” jelas Wahyudi lebih lanjut.

Kendati demikian, Sih Yuliana Wahyuningtyas, Lektor Kepala, Universitas Katolik Atma Jaya mengatakan bahwa pembentukan otoritas independen dalam RUU PDP memiliki beberapa tantangan.

"Ada beberapa tantangan dalam pembentukan otoritas independen di Indonesia, seperti struktur lembaga, fungsi dan koordinasi dengan lembaga lain, pendanaan, serta bagaimana memastikan otoritas ini bebas dari pengaruh internal maupun eksternal," kata dia.

"Akan sangat tidak baik jika kita mempunyai otoritas pelindungan data, contohnya membuat aplikasi dan memroses data pribadi kita dengan (aplikasi) itu," imbuhnya.

Daniel Leufer, Analis Kebijakan Eropa dari lembaga nirlaba Access Now membagikan contoh penerapan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.

"Mengacu pada Pasal 52 dari GDPR, setidaknya ada lima prasyarat independensi otoritas pelindungan data, yaitu bebas dari pengaruh eksternal, dapat menghindari konflik kepentingan, mempunyai sumber daya cukup, berisi orang-orang kompeten di bidangnya, dan mempunyai otonomi dalam mengatur dana otoritas”, kata Daniel.

Menurut dia, Indonesia dapat mencontoh Brasil yang mempunyai kebijakan pelindungan data dengan otoritas pengawas independen sebagai komponen utama.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Mengenal Software Akuntansi: Pengertian, Manfaatnya dan Tips Memilihnya
Selasa, 18 Januari 2022 - 08:50 WIB
Keberadaan software akuntansi terbukti menjadi solusi bagi perusahaan dalam melakukan pengelolaan at...
Prada pamerkan koleksi busana pria musim gugur-dingin 2022
Senin, 17 Januari 2022 - 11:13 WIB
Rumah mode asal Italia pada Minggu (16/1) waktu setempat meluncurkan koleksi musim gugur-musim dingi...
Kisah di balik robot yang jadi siswa dan bersekolah di Jerman
Sabtu, 15 Januari 2022 - 11:11 WIB
Bayangkan anda harus kembali menjalani duduk di bangku sekolah dasar. Alih- alih bertemu teman sebay...
Perhatikan hal-hal ini sebelum mulai bertransaksi NFT
Sabtu, 15 Januari 2022 - 09:55 WIB
Kehadiran Non-Fungible Token atau NFT yang terus naik daun dalam beberapa waktu terakhir tentu mengg...
Koleksi denim untuk rayakan Tahun Macan 2022
Jumat, 14 Januari 2022 - 13:48 WIB
Menyambut Tahun Macan 2022, jenama jeans Levi\\\'s berkolaborasi dengan label fesyen CLOT meluncurka...
Robobus tanpa setir, pedal gas, rem mulai beroperasi di Guangzhou
Minggu, 09 Januari 2022 - 10:55 WIB
Perusahaan mengemudi otonom China WeRide baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah resmi memulai ...
Fitur paling bermanfaat di SnackVideo
Minggu, 09 Januari 2022 - 10:09 WIB
Di era teknologi seperti saat ini, keberadaan fitur-fitur yang canggih di aplikasi media sosial menj...
Pakar mesin: Kendaraan keluaran lama bisa gunakan BBM RON tinggi
Sabtu, 08 Januari 2022 - 22:35 WIB
Pakar mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri menyatakan, seluruh kendaraan...
Lima ciri penipuan online yang harus diwaspadai
Jumat, 07 Januari 2022 - 11:10 WIB
Pandemi hampir dua tahun belakangan ini memaksa masyarakat untuk terhubung ke internet untuk membant...
Medsos bersiap atasi konten berbahaya jelang setahun kerusuhan Capitol
Kamis, 06 Januari 2022 - 12:16 WIB
Media sosial seperti Twitter dan Facebook menyiapkan tim untuk mengatasi konten berbahaya menjelang ...
InfodariAnda (IdA)