Warga Rusun Petamburan pindah hambat pembayaran ganti rugi
Elshinta
Kamis, 28 Oktober 2021 - 17:12 WIB |
Warga Rusun Petamburan pindah hambat pembayaran ganti rugi
Sejumlah warga berbelanja di Pasar Rusun Petamburan, Jakarta, Selasa (28/7/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Elshinta.com - Sebagian besar warga dari 473 kepala keluarga (KK) di Rusun Petamburan yang sudah pindah menjadi penghambat pembayaran ganti rugi sehingga tidak dapat segera direalisasikan meski anggaran sudah disiapkan.

"Anggaran ini tidak dapat direalisasikan karena warga yang menjadi penggugat sebanyak 473 warga, sebagian besar sudah tidak bertempat tinggal sana," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan Pemprov DKI berkomitmen mematuhi dan menjalankan putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada 473 KK.

"Tidak benar, Pemprov DKI Jakarta tidak serius untuk menjalankan putusan pengadilan. Pemprov DKI Jakarta mempunyai komitmen untuk segera membayarkan ganti rugi kepada warga," ucapnya.

Sarjoko mengungkapkan permasalahan yang terjadi di Rusun Petamburan bukanlah permasalahan terkait ganti rugi atas tanah yang menjadi lokasi pembangunan rusun.

Permasalahan yang terjadi, lanjut dia, adalah terkait ganti rugi atau kompensasi biaya sewa rumah pada saat rusun dibangun.

"Awalnya, kepada warga diberikan biaya kontrak rumah selama satu tahun. Tapi ternyata pembangunan tersebut berlangsung selama lima tahun yang diakibatkan oleh kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta pada saat krisis moneter 1998," terangnya.

Kemudian, permasalahan tersebut digugat ke pengadilan dan berdasarkan Putusan Makhamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 Pemprov DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi.

Putusan pengadilan menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta membayar ganti rugi kepada 473 warga sebesar Rp4,73 miliar.

"Bukti keseriusan kami menjalani putusan pengadilan adalah langsung menganggarkan dana ganti rugi pada tahun anggaran 2015 dalam APBD Dinas Perumahan," ucapnya.

Sarjoko menambahkan, pada 2019, DPRKP DKI Jakarta mengadakan pendataan pemilik Rusun Petamburan dan sosialisasi pemberian ganti rugi sesuai Putusan Makhamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 pada 19 Mei 2015.

Sosialisasi ini dilakukan di Aula Masjid Rumah Susun Petamburan.

"Tetapi dari pendataan dan sosialisasi tersebut ditemukan fakta bahwa sebagian besar warga yang menggugat sudah tidak bertempat tinggal di sana lagi. Bahkan, sebagian besar warga juga sudah menjual unitnya kepada orang lain tanpa melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemprov DKI Jakarta," katanya.

Akibatnya, Pemprov DKI mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi terhadap warga yang akan menerima ganti rugi tersebut.

Padahal, verifikasi diperlukan untuk menjamin pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan dan mencegah pemberian ganti rugi kepada orang yang tidak berhak.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi ungkap kronologi awal penembakan di Tol Bintaro
Rabu, 01 Desember 2021 - 07:01 WIB
Penyidik kepolisian mengungkapkan peristiwa penembakan di Exit Tol Bintaro, Jakarta Selatan, pada Ju...
Pemindahan Tugu Jam Thamrin ke Monas dilakukan bertahap
Rabu, 01 Desember 2021 - 06:45 WIB
Pemindahan bangunan cagar budaya, Tugu Jam Thamrin, ke kawasan Monumen Nasional (Monas) dilakukan se...
MRT mulai gali terowongan MRT Fase 2A Januari 2022
Rabu, 01 Desember 2021 - 06:15 WIB
PT MRT Jakarta (Perseroda) memulai pengerjaan penggalian terowongan (tunneling) pada Januari 2022 un...
Polda Metro siapkan `Crowd Free Night` pada malam Natal dan Tahun Baru
Selasa, 30 November 2021 - 18:48 WIB
Polda Metro Jaya memberlakukan kebijakan malam bebas kerumunan (Crowd Free Night/CFN) pada malam Nat...
Polda Metro tidak lakukan penyekatan arus mudik saat Natal
Selasa, 30 November 2021 - 17:37 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan tidak melakukan penyekatan terkait arus mudik saa...
Pengamat: Tepat, penerapan PPKM Level 3 menghadapi Nataru 
Selasa, 30 November 2021 - 15:27 WIB
Pengamat Kebijakan Publik, Peneliti SigmaPhi Joshua Breimamana, mengatakan kebijakan Pemberlakuan Pe...
Pemkab Tengerang dukung pembentukan daerah otonom Tangerang Utara
Selasa, 30 November 2021 - 14:37 WIB
Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten mendukung pembentukan daerah otonom yaitu Daerah Tangerang Ut...
Pemerintah batasi kapasitas pengunjung mal di Jakarta jadi 50 persen
Selasa, 30 November 2021 - 12:25 WIB
Pemerintah membatasi kapasitas pengunjung mal, pusat perbelanjaan, dan pusat perdagangan di DKI Jaka...
Pengemudi Mercy lawan arah di Tol JORR jadi tersangka
Selasa, 30 November 2021 - 11:40 WIB
Penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menetapkan pengemudi Mercedes Benz E300 yang ...
Kapasitas tempat wisata di Jakarta dipangkas jadi 25 persen
Selasa, 30 November 2021 - 11:37 WIB
Pemerintah memangkas kapasitas pengunjung di tempat wisata umum, area publik dan taman umum di DKI J...
InfodariAnda (IdA)