KPK periksa 19 pejabat Provinsi Aceh
Elshinta
Kamis, 28 Oktober 2021 - 06:15 WIB |
KPK periksa 19 pejabat Provinsi Aceh
Mantan anggota DPRA Anwar Ramli saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, di Kantor BPKP Aceh, di Banda Aceh, Selasa (26/10/2021). ANTARA/Rahmat Fajri

Elshinta.com - Sebanyak 19 pejabat di Provinsi Aceh baik eksekutif maupun legislatif telah diperiksa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam tiga hari yang berlangsung di Banda Aceh.

"Semua dokumen yang diminta (KPK) kami bawa, tapi untuk dokumen appendix kami tidak punya," kata Wakil Ketua III DPR Aceh Safaruddin saat memasuki ruang pemeriksaan, di Banda Aceh, Rabu.

Proses pemeriksaan terhadap pejabat Aceh tersebut dilaksanakan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, di Banda Aceh, sejak Senin (25/10/) sampai Rabu (27/10).

Sebelumnya, Jubir KPK Ali Fikri juga telah menyampaikan adanya pemanggilan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terhadap penyelidikan yang sedang berjalan.

"Informasi yang kami terima, terkait permintaan keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan oleh KPK," kata Ali Fikri.

Karena masih dalam tahap proses penyelidikan, KPK belum dapat menjelaskan lebih detail perihal kasus yang sedang ditangani di Tanah Rencong tersebut.

Adapun pejabat yang telah diperiksa lembaga antirasuah tersebut, yakni pada Senin (25/10) ada delapan pejabat eksekutif antara lain Kadis Perhubungan Aceh Junaidi, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pengadaan Kapal Aceh Hebat 2019-2020 Muhammad Al Qadri.

Lalu, Kepala ULP Aceh yaitu Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh 2019 Irawan Pandu Negara, Plt Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh 2019-2020 Sayid Azhari, Kasubag Konstruksi dan Konsultasi Biro PBJ Setda Aceh 2019 Ivan Mirza.

Selanjutnya, Kabag Pemilihan Penyedia Biro PBJ Setda Aceh 2019-2021 Khairul, Kabag Pemilihan Penyedia Biro PBJ Setda Aceh 2019 Azhariyanto, dan Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan Bustaman.

Kemudian, pada Selasa (26/10/), KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan dan anggota DPR Aceh baik yang aktif maupun mantan wakil rakyat, yaitu Wakil Ketua I Dalimi (Demokrat), Wakil Ketua II Hendra Budian (Golkar).

Lalu, juga ada mantan pimpinan DPRA 2014-2019 yaitu Wakil Ketua III Sulaiman Abda (Golkar) dan Wakil Ketua II Teuku Irwan Djohan (NasDem).

Selain itu, Ketua Fraksi PPP DPRA Ihsanuddin juga memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, mantan anggota Ketua Komisi IV DPRA 2014-2019 Tgk Anwar Ramli (Partai Aceh), serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Suhaimi.serta juga ada dari unsur eksekutif yakni Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Eka Fristina Putri.

Hari ini, Rabu, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua III DPR Aceh Safaruddin (Fraksi Gerindra), dan anggota DPR Aceh Zulfadli (Fraksi Partai Aceh).

Pemeriksaan ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019-2021, di antaranya termasuk engadaan Kapal Aceh Hebat serta pembangunan jalan dengan skema multiyears.

Selain itu, hari ini KPK diduga juga memeriksa terkait perizinan PLTU 3-4 di Nagan Raya, dan tiga pihak terkait sedang menjalani pemeriksaan, mulai dari pejabat Aceh hingga kabupaten setempat.

Mereka yang diperiksa tersebut yakni Kepala Dinas DPMPTSP Aceh Marthunis, kemudian mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya Zulkifli, dan mantan Kepala DPMPTSP Nagan Raya Hizbulwatan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kemenpan-RB penuhi panggilan Komnas HAM soal alih status 35 PTNB
Rabu, 08 Desember 2021 - 16:09 WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memenuhi panggilan K...
Polri sita Rp1,7 miliar dari saksi kasus dugaan korupsi JIP
Rabu, 08 Desember 2021 - 14:33 WIB
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp1,7 miliar dar...
KPK panggil mantan istri Zumi Zola
Rabu, 08 Desember 2021 - 14:09 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil Sherin Tharia, mantan istri Zumi Zola, bersama...
Sri Mulyani: Korupsi akan turunkan kinerja ekonomi dan demokrasi
Rabu, 08 Desember 2021 - 12:23 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berpendapat korupsi akan menurunkan kinerja ekonomi dan demokr...
KPK dalami aliran dana kasus pengurusan DID Kabupaten Tabanan
Rabu, 08 Desember 2021 - 10:47 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran dana terkait kasus dugaan korupsi ...
Jaksa Agung ingatkan jaksa hati-hati gunakan kewenangan menyadap
Rabu, 08 Desember 2021 - 07:15 WIB
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya untuk hati-hati menggunakan kewenangan mela...
 Kapolda Sumut perintahkam 306 tahanan inkrah dipindahkan 
Selasa, 07 Desember 2021 - 12:48 WIB
Sebanyak 306 tahanan berstatus inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap yang selama ini ditahan di...
Kasus korupsi Asabri, Pengacara: Tuntutan hukuman mati Heru Hidayat berlebihan
Selasa, 07 Desember 2021 - 12:13 WIB
Presiden Direktur PT Trada Alam Minera Heru Hidayat melalui  penasehat hukumnya Kresna Hutauruk me...
44 eks pegawai KPK jalani uji kompetensi di Mabes Polri
Selasa, 07 Desember 2021 - 09:57 WIB
Sebanyak 44 eks pegawai KPK yang memutuskan menerima tawaran sebagai ASN Polri mengikuti uji kompete...
Lima terdakwa korupsi Asabri dituntut 10-15 tahun penjara
Selasa, 07 Desember 2021 - 06:45 WIB
Lima orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata R...
InfodariAnda (IdA)