Wapres: Badan publik harus terbuka dengan kritik, saran dan masukan masyarakat
Elshinta
Selasa, 26 Oktober 2021 - 19:34 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Wapres: Badan publik harus terbuka dengan kritik, saran dan masukan masyarakat
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

Elshinta.com - Derasnya arus informasi di era digital saat ini menuntut adanya pengelolaan keterbukaan informasi publik. Hal ini berguna untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan karena kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi yang baik, antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

“Semua Badan Publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutan Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jl Diponegoro 2, Jakarta Pusat, Selasa (26/10).

Wapres mengungkapkan bahwa setiap badan publik harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat serta mampu menyikapi kritikan dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis.

“Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, diantaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi.

Sebagai salah satu inisiator dan anggota dari Open Government Partnership (OGP), Pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau, mudah, dan berkualitas.

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa pemerintah juga berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan informasi di seluruh tanah air. Langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, seperti; melakukan penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital, serta mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses masyarakat.

“Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik, untuk terus mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah,” tegas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana melaporkan bahwa tahun ini, KIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan  publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Secara garis besar harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia menuju ke arah perbaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Gede.

Dalam acara tersebut, terdapat sejumlah badan publik yang mendapatkan penganugerahan klasifikasi informatif, salah satunya adalah kategori kementerian. Penerima penganugerahan untuk kategori informatif, antara lain Kementerian Pertanian dengan nilai 99,29; Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai 99,21; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai 97,76; Kementerian Dalam Negeri dengan nilai 97,68; Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai  97,48 Kementerian Keuangan dengan nilai 97,45; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan nilai 97,40; Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 97,27; Kementerian Luar Negeri dengan nilai 97,25; dan Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai 90,52.

Sedangkan, untuk kategori pemerintah daerah, klasifikasi informatif diperoleh antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam acara tersebut secara virtual, yaitu Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Yogyakarta gelar vaksinasi malam hari sasar warga rentan sosial
Minggu, 05 Desember 2021 - 21:11 WIB
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Puskesmas Gedongtengen menggelar vaksinasi pada malam hari untuk ...
Kasus masih proses di pengadilan, KPMH sebut seruan Rizieq tak pantas
Minggu, 05 Desember 2021 - 18:18 WIB
Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Habib Muannas Alaidid memberikan respon t...
Kepala BNPB: Segera bentuk posko terpadu tanggap darurat erupsi Semeru
Minggu, 05 Desember 2021 - 15:10 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta segera di...
Pasien rawat inap Wisma Atlet hari ini berkurang empat orang
Minggu, 05 Desember 2021 - 14:06 WIB
Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, pe...
Satgas Covid-19 Kota Bandung lakukan pengetatan selama PPKM Level 3 Nataru
Minggu, 05 Desember 2021 - 13:26 WIB
Jelang libur panjang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota...
Pemkot Bandung siapkan langkah strategis tekan angka pengangguran
Minggu, 05 Desember 2021 - 13:13 WIB
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Darto memastikan telah menyiapkan sejumlah la...
Tanah sehat untuk mencegah bencana
Minggu, 05 Desember 2021 - 13:07 WIB
Pada Sabtu ini, 5 Desember 2021, komunitas ilmu tanah dunia tengah merayakan Hari Tanah Dunia (World...
Pertamina jamin ketahanan stok BBM dan elpiji pasca erupsi Semeru
Minggu, 05 Desember 2021 - 12:47 WIB
PT Pertamina Parta Niaga menjamin ketahanan stok BBM dan elpiji serta memastikan penyaluran kedua je...
BPBD Lumajang: 102 korban luka akibat letusan Semeru
Minggu, 05 Desember 2021 - 12:35 WIB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mencatat data sementara korban terdampak letusan...
10 warga belum bisa dievakuasi dari dusun yang terdampak letusan Semeru
Minggu, 05 Desember 2021 - 11:35 WIB
Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan bahwa masih ada 10 warga yang belum bisa dievakua...
InfodariAnda (IdA)