Wakil Ketua MPR: Perlu UU untuk jamin terpenuhi hak masyarakat adat
Elshinta
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:37 WIB |
Wakil Ketua MPR: Perlu UU untuk jamin terpenuhi hak masyarakat adat
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan sambutan saat dianugerahi gelar adat dari Kedatuan Luwu oleh Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (24/10). (ANTARA/elshinta.com)

Elshinta.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu adanya payung hukum setingkat undang-undang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"Saat ini kami sedang terus berjuang guna merealisasikan RUU Masyarakat Adat untuk menjadi undang-undang. Perlu dukungan semua pihak untuk mempercepat realisasi undang-undang tersebut," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya ketika menyampaikan sambutan saat dianugerahi gelar adat dari Kedatuan Luwu oleh Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (24/10).

Dia mengatakan sejumlah UU sebetulnya telah mengatur dan menjamin hak masyarakat adat namun seringkali hak masyarakat adat terabaikan dalam beberapa pelaksanaan pembangunan.

Rerie menegaskan bahwa negara harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat karena konstitusi UUD 1945 mengamanahkan perlindungan bagi setiap warga negara.

"UUD NRI 1945 secara jelas memuat salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, berbagai entitas adat yang ada hingga saat ini tidak boleh diabaikan. Rerie menilai masyarakat adat dan para leluhur di Tanah Air adalah elemen penting yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dia berharap para anggota DPR bisa mendorong percepatan pembahasan RUU Masyarakat Adat dan segera menjadi undang-undang. Selain itu diharapkan pemerintah daerah meningkatkan konsistensi dalam memperhatikan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya.

"Kami masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat adat di Nusantara ini benar-benar bisa menerima hak-hak mereka sepenuhnya," katanya.

Dalam acara pemberian gelar adat dari Kedatuan Luwu kepada Rerie, Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu hadir didampingi Permaisuri, Opu Datu Lina Widyastuti beserta anggota Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu.

Dalam prosesi tersebut, Lestari diberi gelar adat We Wettueng Lala' Paratiwi, yang artinya Bintang Yang Bersinar Cemerlang Menyinari Bumi.

Berdasarkan keterangan Dewan Adat 12, pemberian gelar tersebut didasari atas pertimbangan karena Lestari banyak memberikan perhatian kepada komunitas adat dan keraton-keraton Nusantara, terkhusus peran Ratu Kalinyamat dalam pembinaan karakter berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, Kedatuan Luwu, salah satu kerajaan yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara di masa lalu, telah memberi gelar adat kepada 10 tokoh masyarakat yang dinilai berjasa di sejumlah bidang.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif, Walikota Palopo Judas Amir, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, dan Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden Jokowi cek pembangunan tanggul pengendali banjir di Sintang
Rabu, 08 Desember 2021 - 17:45 WIB
Presiden Joko Widodo mengecek langsung pembangunan tanggul pengendali banjir di kelurahan Ladang, ka...
Presiden tanam pohon di area bekas pertambangan emas Kalimantan Barat
Rabu, 08 Desember 2021 - 16:33 WIB
Presiden Joko Widodo bersama masyarakat melakukan penanaman pohon di area bekas pertambangan emas d...
Presiden sebut Investasi di luar Jawa 2021 lebih tinggi dari Jawa
Rabu, 08 Desember 2021 - 11:47 WIB
Presiden Joko Widodo menyebut investasi di luar Pulau Jawa pada 2021 menunjukkan angka yang lebih ti...
Mensos: Dirikan lumbung sosial di titik rawan bencana
Rabu, 08 Desember 2021 - 06:15 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta jajarannya untuk mendirikan lumbung sosial di kawasan rawan ...
Timsel KPID serahkan 21 nama ke Komisi A DPRD Sumut
Selasa, 07 Desember 2021 - 17:45 WIB
Setelah melewati sejumlah tahapan seleksi, Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Penyiaran Indon...
Tebar ribuan bibit ikan, DPRD DIY ajak masyarakat gemar makan ikan
Selasa, 07 Desember 2021 - 10:55 WIB
Salah satu upaya mencegah dan menambah imun tubuh adalah dengan konsumsi sumber pangan bergizi. Lewa...
Presiden akan tinjau daerah terdampakerupsi Semeru di Lumajang
Selasa, 07 Desember 2021 - 09:33 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninjau sejumlah lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, Kabupate...
Bupati Tulungagung: Enam ASN penerima bansos wajib kembalikan bantuan
Selasa, 07 Desember 2021 - 08:35 WIB
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menginstruksikan kepada enam ASN (aparatur sipil negara) setempat ...
Presiden dijadwalkan tinjau posko korban awan panas guguran Semeru
Senin, 06 Desember 2021 - 23:45 WIB
Presiden Joko Widodo dijadwalkan melihat langsung korban awan panas guguran Gunung Semeru (3676 mdpl...
PA GMNI apresiasi upaya Presiden antisipasi ideologi transnasional
Senin, 06 Desember 2021 - 17:10 WIB
Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Ahmad Basarah mengapr...
InfodariAnda (IdA)