KPK geledah kamar tahanan Andi Putra terkait unggahan di Facebook
Elshinta
Senin, 25 Oktober 2021 - 08:15 WIB |
KPK geledah kamar tahanan Andi Putra terkait unggahan di Facebook
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww. (ANTARA/RENO ESNIR)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kamar tahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra (AP) terkait adanya unggahan pada akun Facebook atas nama "Andi Putra Kuansing".

"Menanggapi informasi yang beredar tentang postingan di akun media sosial tahanan KPK atas nama AP Bupati Kuansing, kami sampaikan bahwa petugas rutan KPK, Sabtu (23/10), langsung melakukan penggeledahan di kamar tahanan dimaksud dan tidak menemukan peralatan komunikasi apa pun," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

KPK telah menahan Andi Putra di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK pascaditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuansing.

Ali mengatakan tersangka Andi Putra menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa dirinya bukan yang menulis pesan status dalam media sosial tersebut.

"KPK pastikan seluruh tahanan dilarang membawa atau menggunakan peralatan elektronik, termasuk alat komunikasi kedalam rutan sebagaimana diatur Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013," katanya.

Selain itu, kata dia, keamanan Rutan KPK dijaga petugas 1x24 jam dan dipantau melalui berbagai kamera pengawas.

KPK juga memeriksa secara detail dan berlapis kepada setiap tahanan yang akan masuk ke Rutan KPK.

"Oleh karena itu, terkait adanya postingan di akun media sosial tahanan KPK tersebut bisa dimungkinan hal itu dilakukan oleh orang lain," ucap Ali.

KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso (SDR) sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar.

Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra.

Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejari tahan bendahara desa di Seruyan diduga korupsi Rp1,18 miliar
Jumat, 03 Desember 2021 - 08:30 WIB
Kejaksaan Negeri Seruyan, Kalimantan Tengah menahan bendahara Desa Tumbang Laku, Seruyan Hulu, beri...
Nurul Ghufron jelaskan soal harta kekayaannya yang naik
Jumat, 03 Desember 2021 - 07:01 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan mengenai harta kekayaannya ...
Polda Papua Barat: Masyarakat jangan terprovokasi isu pembakaran PT BKI
Jumat, 03 Desember 2021 - 06:01 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mengimbau masyarakat tidak termakan isu provokatif dalam peris...
Polda Jabar bekuk pembobol uang koperasi dan curi identitas
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:59 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat (Jabar) membekuk pelaku yang mem...
Tiga kurir sabu di Dumai divonis penjara seumur hidup
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:47 WIB
Majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai yang diketuai Taufik Abdul Halim Nainggolan, memvonis seumur...
Bea Cukai Kudus ungkap penjualan rokok ilegal modus dagang daring
Kamis, 02 Desember 2021 - 20:33 WIB
ntor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah, kembali men...
Polrestabes Bandung terapkan ganjil genap di 8 titik saat akhir tahun
Kamis, 02 Desember 2021 - 20:21 WIB
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung, Jawa Barat, menerapkan sistem penyekatan ganjil ...
Pakar sarankan perbaikan UU Cipta Kerja dimulai dari awal
Kamis, 02 Desember 2021 - 19:57 WIB
Pakar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) Rodiyah Tangwun menyarankan kepada Pemerintah d...
KPK telusuri aset tersangka KTP-el Paulus Tannos
Kamis, 02 Desember 2021 - 17:21 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kepemilikan perusahaan dan aset dari Direktur Utama PT...
JPU hadirkan tiga saksi pada sidang Nia Ramadhani
Kamis, 02 Desember 2021 - 14:23 WIB
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi pada pada persidangan perdana terdakwa peny...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI