Peneliti SPD: Sebaiknya jadwal Pemilu 2024 ditetapkan KPU 2022-2027
Elshinta
Minggu, 24 Oktober 2021 - 19:35 WIB |
Peneliti SPD: Sebaiknya jadwal Pemilu 2024 ditetapkan KPU 2022-2027
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Aqidatul Izza Zain mengatakan bahwa sebaiknya jadwal dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027.

“Karena yang mengetahui kebutuhan, potensi permasalahan yang muncul pada Pemilu 2024 ini ya harusnya KPU pada periode tersebut, yakni periode 2022-2027,” kata Izza dalam diskusi publik bertajuk “Tahapan Tidak Jelas, Bagaimana Nasib Pemilu 2024?” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Perludem, Minggu (24/10).

Izza berpendapat bahwa sudah terlalu lama perdebatan tentang tanggal pemilu bergulir. Terlebih, yang terlibat dalam perdebatan adalah jajaran KPU yang sebentar lagi masa jabatannya akan berakhir pada April 2022.

Sedangkan, anggota dan pengurus KPU yang akan menyelenggarakan Pemilu 2024 masih berada dalam proses seleksi oleh tim seleksi.

“Nanti yang menyelenggarakan Pemilu 2024 adalah KPU periode 2022, lebih baik KPU yang saat ini menghentikan perdebatan tersebut dan menyerahkannya kepada KPU periode berikutnya,” tutur dia.

Oleh karena itu, ia menuntut agar tim seleksi KPU-Bawaslu dapat menghasilkan anggota-anggota KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang berintegritas, berkualitas, serta memiliki kapasitas yang jelas dalam dunia pemilihan umum.

Setidaknya, kata Izza, memiliki pengalaman yang tidak perlu diragukan dalam bidang kepemiluan, yakni kurang lebih 10 hingga 15 tahun dalam bidang tersebut.

“Kita tahu kompleksitas Pemilu 2024 ini. Ya, tantangannya adalah keserentakan pemilu itu sendiri karena ada lima jenis pemilihan yang sama,” ujar dia.

Selanjutnya, apabila penetapan jadwal dilakukan oleh KPU yang menduduki periode baru pada bulan April 2022, Izza berpendapat bahwa KPU masih memiliki persiapan dari April hingga Agustus untuk menetapkan jadwal dan tahapan.

Berkaca dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu, penetapan jadwal dan tahapan pemilu selalu dilakukan oleh KPU yang akan menjalankan pemilihan pada periode itu, dan bukan dilakukan oleh KPU periode sebelumnya.

“Jadi, ini sebaiknya dilanjutkan lagi tradisinya. Agar memang penetapan jadwal itu dilakukan oleh KPU yang akan menyelenggarakan pemilu itu sendiri,” kata Izza.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden Jokowi cek pembangunan tanggul pengendali banjir di Sintang
Rabu, 08 Desember 2021 - 17:45 WIB
Presiden Joko Widodo mengecek langsung pembangunan tanggul pengendali banjir di kelurahan Ladang, ka...
Presiden tanam pohon di area bekas pertambangan emas Kalimantan Barat
Rabu, 08 Desember 2021 - 16:33 WIB
Presiden Joko Widodo bersama masyarakat melakukan penanaman pohon di area bekas pertambangan emas d...
Presiden sebut Investasi di luar Jawa 2021 lebih tinggi dari Jawa
Rabu, 08 Desember 2021 - 11:47 WIB
Presiden Joko Widodo menyebut investasi di luar Pulau Jawa pada 2021 menunjukkan angka yang lebih ti...
Mensos: Dirikan lumbung sosial di titik rawan bencana
Rabu, 08 Desember 2021 - 06:15 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta jajarannya untuk mendirikan lumbung sosial di kawasan rawan ...
Timsel KPID serahkan 21 nama ke Komisi A DPRD Sumut
Selasa, 07 Desember 2021 - 17:45 WIB
Setelah melewati sejumlah tahapan seleksi, Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Penyiaran Indon...
Tebar ribuan bibit ikan, DPRD DIY ajak masyarakat gemar makan ikan
Selasa, 07 Desember 2021 - 10:55 WIB
Salah satu upaya mencegah dan menambah imun tubuh adalah dengan konsumsi sumber pangan bergizi. Lewa...
Presiden akan tinjau daerah terdampakerupsi Semeru di Lumajang
Selasa, 07 Desember 2021 - 09:33 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninjau sejumlah lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, Kabupate...
Bupati Tulungagung: Enam ASN penerima bansos wajib kembalikan bantuan
Selasa, 07 Desember 2021 - 08:35 WIB
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menginstruksikan kepada enam ASN (aparatur sipil negara) setempat ...
Presiden dijadwalkan tinjau posko korban awan panas guguran Semeru
Senin, 06 Desember 2021 - 23:45 WIB
Presiden Joko Widodo dijadwalkan melihat langsung korban awan panas guguran Gunung Semeru (3676 mdpl...
PA GMNI apresiasi upaya Presiden antisipasi ideologi transnasional
Senin, 06 Desember 2021 - 17:10 WIB
Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Ahmad Basarah mengapr...
InfodariAnda (IdA)