Oknum aparatur desa diduga terlibat jual beli tanah HPL di Trawangan
Elshinta
Jumat, 22 Oktober 2021 - 15:35 WIB |
Oknum aparatur desa diduga terlibat jual beli tanah HPL di Trawangan
Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu. ANTARA/Dhimas B.P

Elshinta.com - Pihak kejaksaan melihat adanya oknum aparatur desa yang diduga terlibat dalam proses jual beli tanah di atas kawasan hak pengelolaan lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

"Di situ (tanah HPL) saya lihat ada tanda tangan oleh pemerintah desa untuk jual beli," kata Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu di Mataram, Jumat.

Dengan adanya bukti tersebut, Tomo menegaskan, indikasi penyalahgunaan kewenangan sebagai aparatur sipil negara semakin kuat.

"Pada pokoknya, mau dia jual beli, sewa menyewa, kalau melibatkan pemerintah daerah, kita akan naikkan," ucap dia menegaskan.

Menurut aturan hukumnya, lanjut Tomo, surat jual beli tanah yang terbit di atas lahan milik pemerintah tersebut tidak sah. Bahkan para pihak yang terlibat dalam penerbitannya bisa dipidanakan.

"Ya mana sah itu (surat jual beli tanah). Orang dia tahu itu tanah HPL, semestinya itu tidak boleh, apa pun namanya, karena mereka tahu itu tanah pemerintah daerah," ujarnya.

Pernyataan Tomo ini merupakan tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke Kejati NTB. Laporannya terkait dugaan pungutan liar (pungli) sewa menyewa dan jual beli tanah di atas lahan yang masih berstatus HPL milik Pemprov NTB. Luasan tanah tersebut mencapai 65 hektare.

"Jadi karena itu laporan masyarakat, kita lanjutkan," ucap dia.

Penguasaan lahan oleh masyarakat itu diduga muncul terhitung sejak dimulainya era reformasi di tahun 1998.

Pada tahun itu, PT Gili Trawangan Indah sebagai pihak investor mengantongi kesepakatan kontrak produksi dengan Pemprov NTB untuk pemanfaatan lahan seluas 65 hektare di salah satu kawasan wisata andalan NTB tersebut.

Namun, di atas lahan itu kini terdapat sejumlah bangunan permanen yang sebagian besar menjadi ladang bisnis masyarakat. Bahkan ada sejumlah warga negara asing yang turut menguasainya.

Munculnya penguasaan tersebut diduga akibat ulah dari segelintir orang yang sengaja mengambil manfaat sebagai keuntungan pribadi. Untuk status pemerintah sebagai pemilik aset, hanya mendapat keuntungan dari pajak hotel dan restoran.

"Penguasaan lahan oleh masyarakat itu sebenarnya masih oke saja, tetapi kalau mencari keuntungan dengan jual beli, dan itu benar oleh pemerintah, itu yang tidak boleh," kata Tomo.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri tindak tegas Bripda Randy Bagus dengan PTDH
Minggu, 05 Desember 2021 - 18:57 WIB
Polri menindak tegas Bripda Randy Bagus, oknum anggota Polri, yang terlibat kasus bunuh diri Novia W...
Polrestro Jakbar gagalkan peredaran setengah ton ganja asal Sumatera
Minggu, 05 Desember 2021 - 11:59 WIB
Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan peredaran ganja kering dan si...
Polisi tangkap pengedar narkoba bersenjata api rakitan di Muara Enim
Minggu, 05 Desember 2021 - 09:31 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan  menangkap tersangka terduga pe...
 Valencya bebas, Kuasa hukum: Masih ada tiga kasus lain
Sabtu, 04 Desember 2021 - 14:45 WIB
Sambil menangis, Valencya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu ...
Polda Jabar bekuk sindikat pemalsu Kartu Prakerja
Sabtu, 04 Desember 2021 - 11:59 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membekuk sindikat pemalsu Kartu ...
Bripka MN penembak rekan sejawatnya hingga tewas masih terima gaji
Jumat, 03 Desember 2021 - 19:47 WIB
Brigadir Polisi Kepala MN, penembak rekan sejawatnya hingga tewas di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Te...
Kejaksaan Tinggi NTT tahan mantan bupati Kupang
Jumat, 03 Desember 2021 - 16:50 WIB
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menahan mantan Bupati K...
Kominfo fokuskan sosialisasi pada masyarakat sambil rampungkan RUU PDP
Jumat, 03 Desember 2021 - 14:48 WIB
Tenaga Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati menyebutkan Kementerian Kom...
Kejaksaan NTT periksa 30 saksi kasus korupsi aset Pemkab Kupang
Jumat, 03 Desember 2021 - 13:50 WIB
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemerik...
Kompolnas terima 3.701 aduan masyarakat terhadap Polri
Jumat, 03 Desember 2021 - 13:39 WIB
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) selama periode Januari-November 2021 menerima 3.701 aduan mas...
InfodariAnda (IdA)