Sekda Tanjungbalai Yusmada segera disidang kasus suap lelang jabatan
Elshinta
Jumat, 22 Oktober 2021 - 11:59 WIB |
Sekda Tanjungbalai Yusmada segera disidang kasus suap lelang jabatan
Sekda nonaktif Pemerintah Kota Tanjungbalai Yusmada berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Kota Tanjungbalai Yusmada (YM) ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

Yusmada adalah tersangka kasus dugaan suap lelang/mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2019.

"Tim jaksa, Kamis (21/10) telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) atas nama tersangka YM (Yusmada) dari tim penyidik karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Penahanan terhadap Yusmada, kata Ali, dilanjutkan oleh tim jaksa untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai 21 Oktober sampai dengan 9 November 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Ia mengatakan dalam waktu 14 hari kerja segera dilakukan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan berkas perkara Yusmada ke pengadilan tipikor oleh tim jaksa.

"Persidangan nantinya diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan," ucap Ali.

KPK pada Jumat (27/8) mengumumkan Yusmada dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Yusmada selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Syahrial selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK menduga Yusmada memberikan uang senilai Rp200 juta kepada Syahrial agar terpilih menjadi Sekda Kota Tanjungbalai.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai menerbitkan surat perintah terkait seleksi terbuka jabatan tinggi Pimpinan Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

Dalam surat perintah tersebut, Yusmada yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai masuk sebagai salah satu pelamar seleksi.

Setelah Yusmada mengikuti beberapa tahapan seleksi, pada Juli 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai, Yusmada bertemu dengan Sajali Lubis yang merupakan teman sekaligus orang kepercayaan dari Syahrial.

Dalam pertemuan tersebut, Yusmada diduga menyampaikan pada Sajali untuk memberikan uang sejumlah Rp200 juta kepada Syahrial dan langsung ditindaklanjuti oleh Sajali dengan menelepon Syahrial dan kemudian langsung disepakati serta disetujui oleh Syahrial.

Selanjutnya pada September 2019, Yusmada dinyatakan lulus dan terpilih sebagai Sekda Kota Tanjungbalai berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungbalai yang ditandatangani oleh Syahrial.

Atas terpilihnya Yusmada sebagai Sekda Kota Tanjungbalai, Sajali atas perintah Syahrial kembali menemui Yusmada untuk menagih dan meminta uang sebesar Rp200 juta.

Yusmada langsung menyiapkan uang yang diminta dengan melakukan penarikan tunai sebesar Rp200 juta di salah satu bank di Tanjungbalai Asahan dan setelahnya langsung diserahkan ke Sajali untuk diteruskan ke Syahrial.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri tindak tegas Bripda Randy Bagus dengan PTDH
Minggu, 05 Desember 2021 - 18:57 WIB
Polri menindak tegas Bripda Randy Bagus, oknum anggota Polri, yang terlibat kasus bunuh diri Novia W...
Polrestro Jakbar gagalkan peredaran setengah ton ganja asal Sumatera
Minggu, 05 Desember 2021 - 11:59 WIB
Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan peredaran ganja kering dan si...
Polisi tangkap pengedar narkoba bersenjata api rakitan di Muara Enim
Minggu, 05 Desember 2021 - 09:31 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan  menangkap tersangka terduga pe...
 Valencya bebas, Kuasa hukum: Masih ada tiga kasus lain
Sabtu, 04 Desember 2021 - 14:45 WIB
Sambil menangis, Valencya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu ...
Polda Jabar bekuk sindikat pemalsu Kartu Prakerja
Sabtu, 04 Desember 2021 - 11:59 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membekuk sindikat pemalsu Kartu ...
Bripka MN penembak rekan sejawatnya hingga tewas masih terima gaji
Jumat, 03 Desember 2021 - 19:47 WIB
Brigadir Polisi Kepala MN, penembak rekan sejawatnya hingga tewas di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Te...
Kejaksaan Tinggi NTT tahan mantan bupati Kupang
Jumat, 03 Desember 2021 - 16:50 WIB
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menahan mantan Bupati K...
Kominfo fokuskan sosialisasi pada masyarakat sambil rampungkan RUU PDP
Jumat, 03 Desember 2021 - 14:48 WIB
Tenaga Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati menyebutkan Kementerian Kom...
Kejaksaan NTT periksa 30 saksi kasus korupsi aset Pemkab Kupang
Jumat, 03 Desember 2021 - 13:50 WIB
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemerik...
Kompolnas terima 3.701 aduan masyarakat terhadap Polri
Jumat, 03 Desember 2021 - 13:39 WIB
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) selama periode Januari-November 2021 menerima 3.701 aduan mas...
InfodariAnda (IdA)