Kemenkumham bantu mediasi penggunaan lagu `Aku Papua` tanpa izin
Elshinta
Jumat, 22 Oktober 2021 - 11:47 WIB |
Kemenkumham bantu mediasi penggunaan lagu `Aku Papua` tanpa izin
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham Freddy Harris. ANTARA/elshinta.com

Elshinta.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan membantu proses mediasi dugaan pelanggaran kekayaan intelektual penggunaan lagu "Aku Papua" yang dinyanyikan saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.

"Kami sudah menerima aduan yang disampaikan oleh ahli waris Franky Sahilatua, dan akan dilakukan pemeriksaan kembali mengenai kebenaran fakta," kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham Freddy Harris melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Freddy mengatakan DJKI Kemenkumham terlebih dahulu akan mengumpulkan fakta-fakta dan diselidiki secara mendalam apakah ada potensi pelanggaran kekayaan intelektual atas karya Franky Sahilatua tersebut.

Istri dari Franky, Harwatiningrum selaku ahli waris telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual kepada DJKI Kemenkumham terkait kasus ini pada 10 Oktober 2021.

Dalam laporannya, Harwatiningrum menyampaikan pada 2 Oktober 2021 lagu "Aku Papua" dinyanyikan oleh Michael Jakarimilena, Nowela Elizabeth Auparay, dan Edo Kondologit saat pembukaan PON XX Papua.

Harwatiningrum selaku ahli waris mengaku hingga saat ini pihak penyelenggara belum meminta izin atas penggunaan lagu tersebut saat pembukaan PON edisi Ke-20 di Stadion Lukas Enembe.

Menanggapi laporan yang masuk melalui laman https://pengaduan.dgip.go.id/ tersebut, DJKI tengah melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu ahli waris, penyelenggara PON, publisher lagu Aku Papua hingga lembaga manajemen kolektif (LMK) yang menaungi Franky Sahilatua selaku pencipta.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam suatu ciptaan terdapat dua hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri pencipta kekayaan intelektual dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan. Hak ini memberikan yang bersangkutan untuk mencantumkan nama maupun mengubah hasil karyanya.

Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Setiap orang tanpa izin melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Untuk menghindari pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi, setiap orang yang bermaksud menggunakan suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemerintah akan masukkan revisi UU Cipta Kerja ke Prolegnas prioritas
Senin, 29 November 2021 - 18:46 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyam...
Satu korban penembakan Bintaro masih jalani perawatan di RS Polri
Senin, 29 November 2021 - 17:30 WIB
Satu korban dugaan penembakan di Exit Tol Bintaro, Jumat (26/11) hingga saat ini masih menjalani pe...
Polda Metro Jaya tangani penyelidikan kasus penembakan Tol Bintaro
Senin, 29 November 2021 - 17:19 WIB
Polda Metro Jaya menangani penyelidikan kasus dugaan penembakan terhadap dua orang korban di Tol Lin...
179.814 personel dilibatkan dalam Operasi Lilin 2021
Senin, 29 November 2021 - 17:08 WIB
Polri menggelar Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, operasi t...
Panglima TNI: Oknum TNI terlibat bentrok dengan Polri di proses hukum
Senin, 29 November 2021 - 16:16 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan oknum prajurit TNI yang terlibat bentrok dengan ...
Dubes RI untuk Papua Nugini ke Bareskrim Polri laporkan mafia tanah
Senin, 29 November 2021 - 15:37 WIB
Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Papua Nugini (PNG) dan Kepulauan Solomon Andriana Supand...
KPK bersiap lawan permohonan kasasi Edhy Prabowo
Senin, 29 November 2021 - 13:25 WIB
Tim jaksa KPK mempersiapkan dokumen untuk melawan permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Menter...
BNN Jambi tangkap dua pelaku jaringan narkoba antarprovinsi
Senin, 29 November 2021 - 12:29 WIB
Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi menangkap dua pelaku narkoba jaringan antar-li...
Keributan TNI-Polri di Timika karena salah paham berakhir damai
Senin, 29 November 2021 - 10:47 WIB
Kapolda Papua Irjen Pol Marthinus D Fakhiri mengatakan insiden perkelahian antara anggota Polri dan ...
Polisi kejar otak pertikaian mahasiswa Bone-Luwu di Makassar
Senin, 29 November 2021 - 10:35 WIB
Pihak kepolisian tengah mengejar pelaku serta otak dari pertikaian antarmahasiswa asal Bone dan Luwu...
InfodariAnda (IdA)