KPK panggil empat saksi korupsi pengadaan Pemkab Banjarnegara
Elshinta
Kamis, 21 Oktober 2021 - 14:22 WIB |
KPK panggil empat saksi korupsi pengadaan Pemkab Banjarnegara
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/elshinta.com

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2017-2018.

Keempatnya dipanggil untuk tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA) dari pihak swasta/orang kepercayaan Budhi.

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018 untuk tersangka BS dan KA," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Empat saksi, yaitu Nursidi Budiono selaku Direktur CV Karya Bhakti, Hadi Suwarno selaku Presiden Direktur PT Adi Wijaya, Siti Rustanti selaku Direktur CV Puri Agung, dan Mistar selaku pengemudi/sopir PT Bumi Redjo.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Jalan Raya Semarang-Kendal Km 12, Semarang," ujar Ali.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek, dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen "fee" sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara, dan secara langsung Budhi menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen "fee", dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Selain itu, Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam Grup Bumi Rejo.

Penerimaan komitmen "fee" senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.

KPK menduga Budhi telah menerima komitmen "fee" atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar.

Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejari tahan bendahara desa di Seruyan diduga korupsi Rp1,18 miliar
Jumat, 03 Desember 2021 - 08:30 WIB
Kejaksaan Negeri Seruyan, Kalimantan Tengah menahan bendahara Desa Tumbang Laku, Seruyan Hulu, beri...
Nurul Ghufron jelaskan soal harta kekayaannya yang naik
Jumat, 03 Desember 2021 - 07:01 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan mengenai harta kekayaannya ...
Polda Papua Barat: Masyarakat jangan terprovokasi isu pembakaran PT BKI
Jumat, 03 Desember 2021 - 06:01 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mengimbau masyarakat tidak termakan isu provokatif dalam peris...
Polda Jabar bekuk pembobol uang koperasi dan curi identitas
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:59 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat (Jabar) membekuk pelaku yang mem...
Tiga kurir sabu di Dumai divonis penjara seumur hidup
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:47 WIB
Majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai yang diketuai Taufik Abdul Halim Nainggolan, memvonis seumur...
Bea Cukai Kudus ungkap penjualan rokok ilegal modus dagang daring
Kamis, 02 Desember 2021 - 20:33 WIB
ntor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah, kembali men...
Polrestabes Bandung terapkan ganjil genap di 8 titik saat akhir tahun
Kamis, 02 Desember 2021 - 20:21 WIB
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung, Jawa Barat, menerapkan sistem penyekatan ganjil ...
Pakar sarankan perbaikan UU Cipta Kerja dimulai dari awal
Kamis, 02 Desember 2021 - 19:57 WIB
Pakar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) Rodiyah Tangwun menyarankan kepada Pemerintah d...
KPK telusuri aset tersangka KTP-el Paulus Tannos
Kamis, 02 Desember 2021 - 17:21 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kepemilikan perusahaan dan aset dari Direktur Utama PT...
JPU hadirkan tiga saksi pada sidang Nia Ramadhani
Kamis, 02 Desember 2021 - 14:23 WIB
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi pada pada persidangan perdana terdakwa peny...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI