Anggota DPR tolak aturan wajib PCR penumpang pesawat
Elshinta
Kamis, 21 Oktober 2021 - 12:03 WIB |
Anggota DPR tolak aturan wajib PCR penumpang pesawat
Warga menjalani tes COVID-19 berbasis \'Polymerase Chain Reaction\' (PCR) di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (21/8/2021). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa

Elshinta.com - Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfah menolak Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Inmendagri tersebut, kata Eem, dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi di Tanah Air.

"Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus COVID-19 di Tanah Air," ujar Eem dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan pembatasan ketat selama pandemi COVID-19 dalam satu setengah tahun terakhir telah memukul industri penerbangan global termasuk di Tanah Air.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun selama satu setengah terakhir. Nilai kerugian tersebut setara dengan 9 tahun pendapatan kolektif industri penerbangan global.

"Di Tanah Air banyak maskapai penerbangan yang harus merumahkan karyawan mereka karena terus merugi. Bahkan upaya restrukturisasi utang maskapai Garuda terhambat karena minimnya aktivitas penerbangan selama pandemi ini," ujarnya.

Melandainya pandemi COVID-19, kata Eem, seharusnya menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan di Tanah Air seiring masifnya vaksinasi serta adanya aplikasi PeduliLindungi harusnya tidak perlu lagi ada persyaratan tes polymerase chain reaction (PCR) bagi calon penumpang pesawat terbang.

"Harus diakui jika tes PCR salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi ini. Bahkan, kami mendapatkan banyak informasi jika penumpang terpaksa hangus tiketnya karena harus menunggu hasil tes PCR," katanya lagi.

Meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, ujar Eem, namun bagi kebanyakan masyarakat masih tergolong besar, bahkan harga tes PCR tersebut bisa 50 persen dari harga tiket pesawat. Kondisi itu membuat banyak calon penumpang yang memilih moda transportasi lain.

"Situasi ini tentu kian menyulitkan industri penerbangan di saat pandemi ini, karena meskipun tidak ada persyaratan tes PCR jumlah penumpang pun sudah pasti turun," katanya.

Eem pun mempertanyakan munculnya persyaratan tes PCR dalam Inmendagri 53/2021 tersebut. Sebab di Inmedagri 47/2021, persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama, tetapi di Inmendagri yang baru, poin tersebut dihilangkan.

"Kami tidak ingin aturan baru wajib tes PCR ini dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah kepada penyelenggara tes-tes PCR yang saat ini memang tumbuh di lapangan. Jangan sampai unsur kepentingan bisnis mengemuka dalam urusan PCR untuk penumpang pesawat ini," ujar Eem.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Muhaimin: Dua kandidat ketua umum PBNU kader terbaik
Kamis, 02 Desember 2021 - 23:47 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan dua kandidat calon ketua umu...
Ribuan warga Dili nikmati Pentas Seni dan Pasar Malam Indonesia
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:11 WIB
Ribuan warga Dili datang dan membaur bersama menikmati Pentas Seni dan Pasar Malam Indonesia digelar...
PSI dukung kebijakan Sri Mulyani pangkas anggaran MPR
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:01 WIB
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang memangka...
Pemkab Parigi Moutong jamin kemudahan investasi bagi investor
Kamis, 02 Desember 2021 - 20:09 WIB
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah akan memberikan jaminan kemudahan investasi bag...
NU: Cegah regresi demokrasi selama pandemi
Kamis, 02 Desember 2021 - 17:10 WIB
Pandemi Covid-19 ikut mempercepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara. Meski de...
Presiden Jokowi akan tinjau fasilitas G20 di Bali
Kamis, 02 Desember 2021 - 11:38 WIB
Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi dijadwalkan akan meninjau sejumlah fasilitas d...
2 Desember 1957: Pesawat Belanda dilarang singgah di Indonesia
Kamis, 02 Desember 2021 - 06:13 WIB
Pertikaian masalah persengketaan Irian Barat (sekarang Papua Barat) antara Indonesia dan Belanda mem...
KSP dorong KPU lakukan pemutakhiran data
Rabu, 01 Desember 2021 - 16:25 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong KPU melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi, dan kerja...
1 Desember 1956: Mohammad Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden
Rabu, 01 Desember 2021 - 06:10 WIB
Lewat hasil sidang, DPR akhirnya menyepakti permintaan pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan ...
Puan: DPR siap menindaklanjuti Putusan MK terkait UU Ciptaker
Selasa, 30 November 2021 - 18:35 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Unda...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI