Walhi: Maraknya tambang Ilegal dampak ketimpangan penguasaan lahan
Elshinta
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 15:30 WIB |
Walhi: Maraknya tambang Ilegal dampak ketimpangan penguasaan lahan
Kegiatan tambang rakyat di Sumsel (ANTARA/Yudi Abdullah/21)

Elshinta.com - Aktivis Walhi Sumatera Selatan menilai, maraknya tambang Ilegal di provinsi ini dan daerah lainnya yang akhir-akhir ini menimbulkan berbagai masalah serta korban jiwa, merupakan dampak dari ketimpangan penguasaan lahan.

"Berdasarkan hasil investigasi mendalam terhadap tambang rakyat di sejumlah daerah, masyarakat sudah kehilangan sumber produksi lahan pertanian dan perkebunan akibat ketimpangan penguasaan lahan sehingga mencari sumber ekonomi baru memanfaatkan potensi tambang seperti minyak dan batu bara," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Hairul Sobri, di Palembang, Sabtu.

Menurut dia, ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dan korporasi sudah berada dalam tahap puncak peminggiran rakyat atas peri-kehidupan.

Penguasaan ruang sumber penghidupan bagi masyarakat telah dikuasai oleh korporasi hingga mencapai 80 persen.

Angka tersebut belum termasuk penghancuran wilayah kelola rakyat melalui pemutihan tata ruang untuk industri ekstraktif (tambang, perkebunan dan HTI) terlebih lagi pendekatan ekonomi melalui ekstraksi sumber daya alam dan industri ekstraktif terus meningkatkan kapasitas produksinya seiring
meningkatnya laju konsumsi industri di pasar.

Belum lagi persoalan konflik tenurial penguasaan lahan antara wilayah kelola rakyat dengan penguasaan izin industri ekstraktif, kemudian berdampak pada lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang berdampak pada ekonomi, sosial, budaya masyarakat.

Salah satunya dampak serius yang terjadi adalah perubahan terhadap sosial ekonomi masyarakat di sekitar area pertambangan. Mereka yang awalnya memiliki pengetahuan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertanian dan perkebunan beralih bekerja di sektor pertambangan menjadi buruh dan menciptakan tambang ilegal.

Seharusnya negara memperluas wilayah kelola rakyat agar negara mengembalikan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat yang telah hilang untuk kesejahteraan rakyat.

Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, negara tidak dapat menjamin ketahanan pangan untuk rakyat akibat ketimpangan
penguasaan lahan oleh korporasi tambang dan industri ekstraktif lainnya, katanya.

Mengenai permasalahan tambang minyak ilegal (illegal drilling) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumsel, pemerintah daerah setempat berencana melegalkan tambang rakyat.

"Hal tersebut menurut kami adalah kebijakan yang keliru karena kebijakan tersebut tidak menjawab substansi masalah banyaknya tambang
rakyat," ujar Sobri.

Berdasarkan catatan aktivis Walhi Sumsel, dalam kurun waktu September-Oktober 2021 terjadi tiga kali ledakan sumur minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Ledakan pertama terjadi pada Kamis, 9 September 2021 yang menyebabkan tiga warga setempat meninggal dunia, kejadian kedua
terjadi pada Selasa 5 Oktober 2021, dan yang baru-baru ini peristiwa Senin (11/10) sumur minyak tua rakyat di Desa Kaban 1, Kecamatan Sanga Desa,
Kabupaten Musi Banyuasin, terjadi ledakan lagi.

Permasalahan tambang rakyat tersebut memerlukan solusi yang tepat sehingga rakyat tidak menjadi korban dampak ketimpangan penguasaan lahan dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dengan rakyat, ujar Direktur Walhi Sumsel.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
TPST Samtaku Jimbaran wujud nyata pengolahan sampah di Bali 
Selasa, 07 Desember 2021 - 20:24 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST...
 Jaga kesejukan mahasiswa Papua tanam pohon
Sabtu, 04 Desember 2021 - 15:48 WIB
Kota Salatiga, Jawa Tengah yang terkenal sejuk karena berada di kaki Gunung Merbabu, beberapa saat t...
 Ganjar Praowo: Pemerintah pusat jangan asal beri izin penambangan
Sabtu, 04 Desember 2021 - 15:25 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan....
IISIA: Industri baja harus dukung pemerintah menuju nol karbon
Selasa, 30 November 2021 - 15:12 WIB
Vice Chairman Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Kimin Tanoto mengatakan, indus...
Masyarakat kurang perhatikan isu perubahan iklim akibat literasi rendah dan minim aksi
Selasa, 30 November 2021 - 15:06 WIB
Masih minimnya aksi nyata dan rendahnya literasi masyarakat Indonesia menjadikan isu perubahan iklim...
KLHK tegaskan peran penting generasi muda untuk pelestarian air
Senin, 29 November 2021 - 20:23 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa kerja sama semua pihak, terutama ...
DPW Partai Gelora Kalsel tanam 130.000 pohon untuk hijaukan kembali Banua
Senin, 29 November 2021 - 14:06 WIB
Isu perubahan lingkungan atau Climate Change yang menjadi program utama partai Gelora semakin masif,...
DEN dan Gubernur Jawa Tengah sepakat usung pengembangan EBT
Minggu, 28 November 2021 - 20:35 WIB
Dewan Energi Nasional (DEN) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat bersama-sama mengusung p...
DLH pastikan pengelolaan sampah WSBK Sirkuit Mandalika tuntas
Jumat, 26 November 2021 - 13:12 WIB
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memastikan pengelolaan sam...
Rembang tanam 1000 bibit pohon lewat #AksiCintaBumi
Kamis, 25 November 2021 - 14:24 WIB
Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan #AksiCintaBumi dengan menanam 1000 bibit pohon di kawasan GOR...
InfodariAnda (IdA)