Prof Aris: Pentingnya sinergi antarnegara atasi perubahan iklim di LCS
Elshinta
Kamis, 14 Oktober 2021 - 12:58 WIB |
Prof Aris: Pentingnya sinergi antarnegara atasi perubahan iklim di LCS
Ilustrasi cakupan Laut China Selatan. China secara sepihak mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebagai perairan kedaulatan mereka berdasarkan pendekatan historis. Batas-batas klaim itu dinamakan \\\"Nine Dashed Lines\\\" yang koordinat persisnya tidak pernah mereka ungkap secara gamblang. ANTARA/elshinta.com

Elshinta.com - Kepala Badan Informasi Geospasial Prof Muh Aris Marfai mengatakan pentingnya sinergi antarnegara di kawasan untuk mengatasi perubahan iklim di Laut China Selatan (LCS).

"Pentingnya kerja sama dan pembahasan mengenai perubahan iklim di Laut China Selatan yang memerlukan sinergi antarnegara di kawasan tersebut," ujar Prof Muh Aris Marfai dalam Lokakarya ke-30 Laut China Selatan secara virtual, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan isu kenaikan permukaan air karena peningkatan suhu global perlu dihadapi bersama dengan berbagi ilmu dan pengalaman untuk melakukan mitigasi dampak kenaikan muka laut terhadap masyarakat di pesisir.

Hal senada juga diungkapkan, Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah. Menurut dia, perlu terus dikembangkan kebiasaan dialog dan komunikasi sehingga menciptakan ruang untuk mencari solusi atas tantangan bersama di kawasan Laut China Selatan.

Dalam kesempatan yang sama , Wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang turut menyambut baik peserta di Kota Bogor menggarisbawahi potensi ekonomi yang besar di Laut China Selatan.

"Melalui dialog seperti lokakarya ini, dapat terus dijaga agar kawasan tetap damai, stabil, dan sejahtera," kata dia.

Kegiatan diikuti oleh 67 peserta dari 11 participating parties di kawasan Laut China Selatan, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Tiongkok, Chinese Taipei, Viet Nam.

Lokakarya tanggal 13-14 Oktober 2021 diselenggarakan secara hybrid oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, bersama dengan Badan Informasi Geospasial dan Pusat Studi Kawasan Asia Tenggara.

Selama 2 hari para peserta saling berbagi pengalaman dan membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, antara lain dampak, adaptasi dan kebijakan dalam perubahan iklim termasuk dan dampak kenaikan permukaan laut terhadap masyarakat di pesisir di wilayah Laut China Selatan.

Selain itu, dibahas isu-isu lain, seperti ekonomi biru dan sampah laut di Laut China Selatan dan dorongan kerja sama minyak nabati berkesinambungan di Laut China Selatan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Surplus nonmigas Indonesia atas Malaysia naik hampir 200 persen
Minggu, 21 November 2021 - 08:15 WIB
Neraca perdagangan nonmigas Indonesia-Malaysia pada periode Januari-September 2021 mencatatkan surpl...
Singapura perlonggar pembatasan ketat COVID-19
Sabtu, 20 November 2021 - 20:55 WIB
Pemerintah Singapura melonggarkan sejumlah pembatasan sosial yang diterapkan secara ketat untuk mene...
Hong Kong izinkan vaksin Sinovac untuk anak 3-17 tahun
Sabtu, 20 November 2021 - 17:07 WIB
Pemerintah Hong Kong menyetujui penurunan batas usia penerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac, China,...
Dubes RI ungkap sanksi prokes di Singapura minimal Rp3 juta
Rabu, 17 November 2021 - 06:59 WIB
Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengungkapkan sanksi bagi warga yang mela...
Singapura terbuka bagi 19 negara COVID-19 rendah termasuk Indonesia
Selasa, 16 November 2021 - 18:11 WIB
Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan Singapura telah membuka kembal...
Singapura berencana buka perbatasan untuk WNI mulai 29 November
Selasa, 16 November 2021 - 13:00 WIB
Pemerintah Singapura berencana membuka kembali perbatasan negaranya untuk pelaku perjalanan Indonesi...
Malaysia hapus sebagian biaya COVID-19 bagi WNA di KLIA
Minggu, 07 November 2021 - 20:15 WIB
Pemerintah Malaysia menghapus biaya pengoperasian karantina COVID-19 bagi warga negara asing (WNA) ...
KTT ASEAN mengesahkan rekomendasi deklarasi yang diinisiasi Indonesia
Jumat, 05 November 2021 - 21:34 WIB
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 dan ke-39 mengesahkan lima rekomendasi deklarasi, termas...
Indonesia, Malaysia tanda tangani kontrak dagang 87,89 juta dolar AS
Selasa, 02 November 2021 - 19:47 WIB
Kementerian Perdagangan memfasilitasi penandatanganan 18 nota kesepahaman (MoU) dan Single Purchasin...
Mahathir tidak menggunakan uang crypto
Senin, 01 November 2021 - 16:30 WIB
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan tidak menggunakan mata uang crypto, namu...
InfodariAnda (IdA)