Pemerintah naikkan tarif PPN jadi 11 persen mulai April 2022
Elshinta
Kamis, 07 Oktober 2021 - 18:57 WIB |
Pemerintah naikkan tarif PPN jadi 11 persen mulai April 2022
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Pemerintah menetapkan tarif tunggal untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan akan dinaikkan menjadi 12 persen secara bertahap.

PPN akan dinaikkan menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

“Pemerintah memahami aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi DPR bahwa penerapan multi tarif PPN dikhawatirkan akan meningkatkan cost of compliance,” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (7/10).

Yasonna menyatakan penerapan kenaikan tarif menjadi 12 persen dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum pulih dari dampak COVID-19.

Selain itu, jika tarif dinaikkan 12 persen pada saat ini dikhawatirkan akan meningkatkan cost of compliance dan menimbulkan potensi dispute (sengketa) sehingga disepakati sistem PPN tetap menerapkan tarif tunggal.

Menurutnya, secara global tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen dan lebih rendah dari Filipina 12 persen, China 13 persen, Arab Saudi 15 persen, Pakistan 17 persen dan India 18 persen.

Selain itu pemerintah melalui UU HPP juga memberikan kemudahan dalam pemungutan PPN terhadap jenis barang atau jasa tertentu maupun sektor usaha tertentu melalui penerapan tarif PPN final misalnya 1 persen, 2 persen atau 3 persen dari peredaran usaha.

Tak hanya itu, perubahan atas UU Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur perluasan basis PPN dilakukan dengan mengecualikan beberapa aspek yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya meski ditetapkan sebagai barang atau jasa kena pajak namun diberikan fasilitas dibebaskan PPN.

“Sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tidak akan membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut sama perlakuannya dengan kondisi saat ini,” jelasnya.

Pengaturan ini dimaksudkan agar perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional.

“Ini diharapkan dapat mengoptimalisasi penerimaan negara yang diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum,” ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
IHSG Rabu dibuka menguat 10,59 poin
Rabu, 01 Desember 2021 - 09:47 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu dibuka menguat 10,59 poin
Presiden Jokowi tegaskan Indonesia belum impor beras sama sekali di 2021
Selasa, 30 November 2021 - 18:57 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia belum melakukan impor beras sama sekali pada 2021...
KNKT ungkap penyebab kecelakaan di jalan tol karena kelelahan sopir
Selasa, 30 November 2021 - 17:56 WIB
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono mengungkapkan penyebab terj...
OJK: Potensi ekonomi digital RI tertinggi di Asia Tenggara
Selasa, 30 November 2021 - 16:44 WIB
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengatakan potensi ...
 BEM Nusantara Jatim dukung pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional
Selasa, 30 November 2021 - 15:58 WIB
Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Jawa Timur gelar webinar nasional yang dihadiri oleh be...
Sri Mulyani waspadai varian Omicron terhadap pemulihan RI
Selasa, 30 November 2021 - 14:58 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai pengaruh varian baru COVID-19 yaitu Omicron yang b...
IOG 2021 tegaskan posisi strategis Indonesia di industri hulu migas
Selasa, 30 November 2021 - 13:57 WIB
 The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) resmi dibuka.
Terbang perdana Banjarmasin-Muara Teweh, AP I gandeng maskapai tambah rute baru
Selasa, 30 November 2021 - 13:25 WIB
Manajemen Angkasa Pura (AP) I sambut kedatangan penerbangan perdana rute Muara Teweh (HMS) - Banjar...
Rupiah Selasa pagi menguat 8 poin
Selasa, 30 November 2021 - 11:04 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat 8 poin
IHSG Selasa dibuka melemah 2,49 poin
Selasa, 30 November 2021 - 10:18 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa dibuka melemah 2,49 poin
InfodariAnda (IdA)