Kemenlu Malaysia panggil Dubes untuk protes kapal China di ZEE
Elshinta
Selasa, 05 Oktober 2021 - 17:42 WIB |
Kemenlu Malaysia panggil Dubes untuk protes kapal China di ZEE
Ilustrasi - Penampakan Hohhot (Hull 161), kapal perusak kawal rudal milik Komando Armada Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), saat berpatroli di perairan Laut China Selatan pada Kamis (20/8/2020) pagi. (ANTARA/elshinta.com)

Elshinta.com - Kementerian Luar Negeri Malaysia telah memanggil duta besar China untuk menyatakan sikap dan protesnya terhadap keberadaan dan aktivitas kapal-kapal China, termasuk kapal penelitian, di zona ekonomi eksklusif Malaysia di lepas pantai Sabah dan Sarawak.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya di Putrajaya, Selasa, mengatakan keberadaan dan aktivitas kapal-kapal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif 1984 dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

"Sikap dan tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional, untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulatnya di perairan negara itu," katanya.

Kemlu menyatakan Malaysia juga sebelumnya menyampaikan keberatan atas intrusi kapal-kapal asing lainnya ke perairan negara tersebut.

"Dalam menentukan sikap dan tindakan yang diambil Malaysia terhadap masalah kompleks Laut China Selatan dan melibatkan hubungan antarnegara, kepentingan nasional akan tetap menjadi andalan," katanya.

Malaysia menegaskan kembali posisinya bahwa semua hal yang berkaitan dengan Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai dan konstruktif, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Unjuk rasa tangkap Ketua KPK Malaysia berlangsung di Kuala Lumpur
Sabtu, 22 Januari 2022 - 18:35 WIB
Sekitar 150 orang dari sejumlah organisasi dan aktifis partai politik melakukan unjuk rasa di Kuala ...
Menhan: Perlu penguatan kerja sama pertahanan dengan negara ASEAN
Kamis, 20 Januari 2022 - 15:50 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan atensi tentang pentingnya penguatan kerja sa...
Imigrasi Malaysia akan tindak nelayan asing tanpa PLKS
Rabu, 19 Januari 2022 - 22:19 WIB
Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) menginformasikan pihaknya akan menindak semua nelayan asing yang ...
28 nelayan Aceh terima pengampunan ulang tahun Raja Thailand
Rabu, 19 Januari 2022 - 07:47 WIB
Sebanyak 28 nelayan Aceh telah dibebaskan pengadilan provinsi Phuket Thailand, setelah menerima peng...
Suu Kyi dijatuhi hukuman 4 tahun penjara
Senin, 10 Januari 2022 - 18:25 WIB
Pengadilan di Myanmar pada Senin menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada pemimpin terguling n...
Menlu: Keselamatan masyarakat Myanmar jadi perhatian Indonesia
Jumat, 07 Januari 2022 - 07:01 WIB
Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengatakan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ...
Duterte tak akan minta maaf atas kematian dalam perang antinarkoba
Rabu, 05 Januari 2022 - 10:57 WIB
Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa (4/1) mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meminta m...
Geramm prihatin media dipanggil polisi beritakan lembaga bencana
Selasa, 04 Januari 2022 - 15:23 WIB
Gerakan Media Marah (Geramm) menyesalkan pemanggilan wartawan dari sebuah media oleh polisi Malaysia...
MUI desak UNHCR segera selesaikan persoalan pengungsi di Indonesia
Kamis, 30 Desember 2021 - 11:30 WIB
Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abd...
Banjir di Malaysia renggut 27 nyawa
Rabu, 22 Desember 2021 - 11:08 WIB
Banjir besar yang melanda sejumlah negara bagian di Semenanjung Malaysia sejak hujan Jumat lalu hing...
InfodariAnda (IdA)