Ekonom Rizal Ramli beberkan solusi atasi konflik agraria di Hari Tani Nasional
Elshinta
Jumat, 24 September 2021 - 18:57 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Ekonom Rizal Ramli beberkan solusi atasi konflik agraria di Hari Tani Nasional
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

Elshinta.com - Peringatan Hari Tani Nasional ke-58 tahun masih saja diwarnai konflik agraria antara-rakyat dan pengusaha. Padahal, Presiden RI ke-1, Soekarno telah mengantisipasi hal itu dengan menerbitkan Undang Undang 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) agar lahan garapan warga tak mudah begitu saja diserobot pihak lain.    

"Pendiri bangsa kita menerbitkan UUPA bertepatan dengan Hari Tani Nasional pada 1960 silam sudah sangat jelas maksud dan tujuannya untuk melindungi kaum tani dan mensejahterakan petani," ujar ekonom senior, DR. Rizal Ramli dalam pidato Peringatan Hari Tani Nasional di Villa Bukit Sentul, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat Jumat (24/9).

Namun, sambung Rizal Ramli, yang terjadi sekarang ini banyak petani yang mengeluh dan kecewa pada pemerintah lantaran mengabaikan adanya konflik agraria antara-masyarakat dan pengusaha. Padahal, menurut Rizal Ramli, apabila pemerintah mengimplementasikan UUPA itu secara baik dan benar, maka hal itu tak perlu terjadi. 
 
"Pada tahun-tahun sebelumnya, alih-alih tanah sudah kembali menjadi milik petani, justru yang mengemuka pada setiap memperingati Hari Tani Nasional, yang diungkap teman-teman pejuang hak-hak masyarakat sipil, khususnya hak-hak para petani, justru angka konflik tanah yang terus membengkak, jumlah konflik agraria yang kian sulit menemukan titik penyelesaiannya," ungkap Menko Ekuin era Presiden Abdurrachman Wahid atau Gus Dur ini.

Menurut Rizal Ramli, konflik agraria yang terjadi sekarang ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah sudah melupakan sejarah perjuangan pendiri bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menerbitkan UUPA pada tahun 1960 agar masyarakat bisa terlindungi dan merasa merdeka di negerinya sendiri.

"Kalau dilihat dari produk politik yang dilahirkan pemerintahan RI, terutama UUPA, bangsa ini sudah sangat merdeka. Sebab inilah undang-undang yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Inilah undang-undang yang secara revolusioner mengubah 180 derajat peraturan kepemilikan tanah dari versi penjajah Belanda yang memberikan keleluasaan kepada penjajah memiliki dan menguasai tanah sesuka-suka mereka," terangnya.

Bagi Rizal Ramli, ditetapkan Hari Tani Nasional merupakan bukti pendiri bangsa telah memperkirakan bahwa persoalan tanah atau agraria adalah kunci dari stabilitas negara.
 
"Para pendiri bangsa sangat paham bila muncul konflik soal tanah akan menimbulkan keguncangan politik yang sulit diprediksi dan sulit dikendalikan. Misalnya,  perang besar berkepanjangan yang merugikan pemerintahan penjajahan Belanda terjadi gara-gara, atau dipicu oleh konflik soal tanah. Itulah Perang Diponegoro di Jawa (1825-1630) dan Perang Padri di Sumatera Barat (1803–1838)," tukas Rizal Ramli yang juga mantan anggota tim panel ekonomi PBB itu.

Dalam konteks sekarang ini, Rizal Ramli meyakini masih ada cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk meminimalisir konflik agraria antara-masyarakat dan pengusaha.   

Misalnya, sebut Rizal Ramli, pertama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus mengeluarkan maklumat moratorium nasional penggusuran rakyat dari tanah yang dikelolanya, baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur maupun properti.

"Kedua, mengevaluasi, memeriksa dan mengaudit terhadap semua izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll yang telah diberikan, baik masa berlakukanya maupun cara mendapatkan izin-izin tersebut," sebut Rizal Ramli.

Kemudian, mewajibkan semua pemilik SIPPT, HGU, HGB,  untuk mengumumkan a) jenis dan nomer surat izin, b) luas wilayah yang diberikan izin, c) peta (denah) lokasi lahan yang diizinkan dikelola, dan memasangnya di atas plang (billboard) atau yang sejenisnya di tempat strategis agar diketahui masyarakat, khususnya penduduk/pengelola lahan yang menjadi obyek surat izin tersebut.

"Dengan cara ini persoalan pertanahan menjadi lebih transparan, dan apabila masyarakat setuju dengan izin-izin tersebut bisa mempersiapkan diri secara lebih seksama, sehingga tidak menjadi korban mafia tanah atau persekongkolan jahat antara pemilik modal dan para preman atau penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membela para pemilik modal," tandas Rizal Ramli.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
IHSG Rabu dibuka menguat 6,43 poin
Rabu, 27 Oktober 2021 - 11:44 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu dibuka menguat 6,43 poin
Rupiah dibuka melemah 10 poin ke Rp14.162 per dolar AS pada Rabu pagi
Rabu, 27 Oktober 2021 - 11:32 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi dibuka melemah 10 ...
Airlangga: Program BSU akan diperluas sasar 8,78 juta pekerja
Selasa, 26 Oktober 2021 - 19:48 WIB
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) diperluas dengan target penerimaannya sebanyak 8.783.350 pekerja ...
Zaman makin maju, Fatar Yani tekankan perusahaan migas upgrade teknologi
Selasa, 26 Oktober 2021 - 17:46 WIB
Menjadi yang nomor 3 di Indonesia, Kalimantan tak sepatutnya berbangga diri karena sumur-sumur minya...
 Wabup Fauzi Yusuf minta Badan Wakaf Indonesia selamatkan harta agama
Selasa, 26 Oktober 2021 - 16:36 WIB
Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf meminta Badan Wakaf untuk menyelamatkan harta agama, yakni berup...
OJK resmi luncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan
Selasa, 26 Oktober 2021 - 14:37 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan sebagai ped...
BAZNAS dorong pemanfaatan digitalisasi zakat secara optimal
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:57 WIB
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendorong peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi Lemb...
Rupiah Selasa pagi melemah 2 poin
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:12 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi melemah 2 poin
Relawan nilai harga tes PCR terlalu mahal dan bebani masyarakat
Selasa, 26 Oktober 2021 - 09:56 WIB
Pemerintah menerapkan kewajiban tes PCR sebagai syarat penerbangan. Kebijakan tersebut menyebabkan h...
IHSG Selasa dibuka menguat 14,36 poin
Selasa, 26 Oktober 2021 - 09:49 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa dibuka menguat 14,36 poin