Kuasa hukum sebut pemilik Bank Panin tak pernah lobi pejabat untuk turunkan pajak
Elshinta
Jumat, 24 September 2021 - 15:15 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Kuasa hukum sebut pemilik Bank Panin tak pernah lobi pejabat untuk turunkan pajak
Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Elshinta.com - Kuasa hukum Bank Panin Samsul Huda menegaskan, pemilik perusahaan, Mu'min Ali Gunawan tidak pernah memerintahkan anak buahnya melobi pejabat pajak agar pajaknya diturunkan, dari Rp920 Miliar menjadi Rp300 Miliar.

Hal itu diungkap Samsul Huda menyusul dibacakannya dakwaan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Bapak Mu'min Ali Gunawan yang dikenal sebagai Pemilik Bank Panin sama sekali tidak mengetahui permasalahan perpajakan ini,” katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Jumat (24/9).

Samsul yang juga menjadi kuasa hukum tersangka Veronica Lindawati ini menjelaskan, semua kebijakan Bank Panin mulai dari urusan perpajakan diputuskan oleh dewan direksi. Termasuk urusan keberatan dan banding perpajakan ke Pengadilan Pajak, dilakukan sesuai aturan yang berlaku. 

Sehingga dia menyebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dibuktikan di dalam persidangan. Termasuk, ketika kliennya mulai disidangkan.

“Kami mohon agar publik bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan,” pintanya.

Dalam kesempatan ini, dia juga mengatakan bahwa Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak Bank Panin tidak pernah menegosiasikan penurunan kewajiban pajak. 

Sebab, kliennya hanya mempertanyakan validitas temuan ke Tim Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Yaitu temuan soal adanya kurang bayar pajak Bank Panin sebesar Rp 926.263.445.392. 

“Bank Panin menilai temuan Tim Pemeriksa tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Bank Panin menegaskan tidak ada kekurangan pembayaran kewajiban pajak di Tahun Pajak 2016,” ujarnya.

Atas temuan itu, Bank Panin menyatakan keberatan dengan menyampaikan data riil pajak Bank, serta mempertanyakan rasionalitas dan legalitas temuan pajak tersebut. Selain upaya keberatan, Bank Panin juga sudah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak. 
Namun, Samsul membantah jika kliennya Veronika disebut jaksa memberi komitmen fee Rp 25 miliar kepada Angin dan Dadan karena menurunkan nilai pajak perushaan menjadi Rp 300 miliar.

“Kami menegaskan bahwa tidak ada hadiah atau janji yang diberikan oleh Sdri Veronika Lindawati kepada Pejabat DJP atau pihak manapun,” katanya.

Terakhir Samsul mengatakan bahwa Bank Panin adalah entitas bisnis perbankan yang sangat taat terhadap aturan, ketat dan transparan dalam mengelola dana publik karena diawasi oleh regulator. 

Antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Auditor Independen dan publik selaku nasabah/pemegang saham. Sehingga setiap tindakan perusahaan dilakukan dengan cara yang benar menurut hukum.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK beri penguatan integritas kepada jajaran Kemenkes
Selasa, 26 Oktober 2021 - 09:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menyelenggarakan program Penguatan Antikorupsi Penyeleng...
Brigadir SL diduga penyebar video Kapolres Nunukan pukul anggota
Selasa, 26 Oktober 2021 - 09:24 WIB
Kasus video viral Kapolres Nunukan AKBP SA diduga memukul anggotanya telah ditelusuri dan diperiksa ...
Luhut ungkap modus pelanggaran PeduliLindungi
Senin, 25 Oktober 2021 - 23:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Bins...
Polda Kalsel ungkap peredaran narkoba berbentuk prangko
Senin, 25 Oktober 2021 - 23:15 WIB
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) mengungkap peredaran narkoba berbentuk prangko y...
Kanwil Kumham DIY pamerkan seratusan karya kerajinan warga binaan
Senin, 25 Oktober 2021 - 21:01 WIB
Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kumham) Daerah Istimewa Yogyakarta memamerkan ser...
Azis klaim hanya beri pinjaman Rp210 juta ke bekas penyidik KPK
Senin, 25 Oktober 2021 - 18:34 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin mengklaim hanya memberikan pinjaman...
KPK panggil istri Dodi Reza Alex Noerdin
Senin, 25 Oktober 2021 - 14:55 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/10), memanggil Erini Mutia Yufada yang merupakan istri...
LPSK minta korban kekerasan seksual berani bersuara
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:49 WIB
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo meminta agar korban keke...
KPK geledah kamar tahanan Andi Putra terkait unggahan di Facebook
Senin, 25 Oktober 2021 - 08:15 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kamar tahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Ria...
KPK dalami berbagai proyek yang dilaksanakan Pemkab Banjarnegara
Senin, 25 Oktober 2021 - 07:45 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami berbagai proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabup...