Pemkot Magelang buka seleksi pengisian enam jabatan kosong
Elshinta
Kamis, 23 September 2021 - 09:01 WIB |
Pemkot Magelang buka seleksi pengisian enam jabatan kosong
Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono. ANTARA/HO-Bagian Prokompim Pemkot Magelang

Elshinta.com - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, membuka seleksi terbuka pengisian enam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemkot setempat pada 2021 yang saat ini kosong.

Sekretaris Daerah Kota Magelang yang juga Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkot Magelang Joko Budiyono dalam keterangan tertulis diterima di Magelang, Kamis, mengatakan bahwa enam formasi jabatan kosong segera ada pejabatnya agar pengelolaan organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan secara optimal.

Ia menyebutkan enam formasi itu, yakni kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), kepala Dinas Sosial (Dinsos) dan Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Magelang.

"Apalagi, beberapa OPD tersebut urgen dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 saat ini, yakni Dinkes, Dinsos, dan BPKAD," katanya.

Seleksi terbuka bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan panitia seleksi. Pendaftaran dibuka selama 21—27 September 2021 pada hari dan jam kerja. Pelamar harus memenuhi persyaratan administrasi jabatan pimpinan tinggi pratama, di antaranya berstatus ASN di lingkungan pemerintah kota/kabupaten/provinsi di Jawa Tengah.

Selain itu, menduduki jabatan struktural administrator (eselon III.a) dan dapat pula diikuti pejabat administrator (eselon III.b) sekurang-kurangnya telah menjabat selama tiga tahun atau pejabat fungsional yang telah menduduki jenjang ahli madya minimal dua tahun.

"Pelamar memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas atau fungsi yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif minimal 5 tahun," katanya dalam rilis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang.

Persyaratan lainnya, katanya, kualifikasi pendidikan minimal S-1 atau D-4, semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, berusia maksimal 56 tahun saat pelantikan, dan telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN) pada tahun terakhir.

Pelamar mendapat persetujuan atau rekomendasi dari atasan langsung bagi ASN di lingkungan Pemkot Magelang atau pejabat pembina kepegawaian (PPK) bagi ASN di luar pemkot setempat.

Selain itu, pelamar tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat, serta tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sehat jasmani dan rohani.

"Setiap pelamar dapat mendaftar paling banyak dua jabatan pimpinan tinggi pratama pada jabatan yang akan diisi. Lamaran diserahkan langsung atau dikirim ke email selterbkpp.kotamagelang@gmail.com," katanya.

Joko menambahkan seleksi meliputi administrasi, rekam jejak dan asesmen uji kompetensi, penulisan dan presentasi makalah, serta wawancara di Pemkot Magelang Jalan Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Kota Magelang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden terima surat kepercayaan sembilan duta besar negara sahabat
Senin, 25 Oktober 2021 - 13:57 WIB
Presiden RI Joko Widodo menerima surat kepercayaan sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh...
Presiden: Vaksinasi massal dan prokes upaya maksimal akhiri pandemi
Senin, 25 Oktober 2021 - 12:46 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksinasi COVID-19 secara massal dan kedisiplinan masya...
Wakil Ketua MPR: Perlu UU untuk jamin terpenuhi hak masyarakat adat
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:37 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu adanya payung hukum setingkat undang-undang untuk...
Presiden lantik 17 Dubes RI untuk negara sahabat
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:13 WIB
Presiden RI Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untu...
Anggota DPR: Wajib PCR penumpang pesawat kontraproduktif
Senin, 25 Oktober 2021 - 09:11 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai aturan yang mewajibkan tes PCR bagi calon penum...
Peneliti SPD: Sebaiknya jadwal Pemilu 2024 ditetapkan KPU 2022-2027
Minggu, 24 Oktober 2021 - 19:35 WIB
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Aqidatul Izza Zain mengatakan bahwa sebaiknya jadwal d...
Anggota DPR: Syarat penerbangan ketat bentuk perlindungan masyarakat
Minggu, 24 Oktober 2021 - 13:17 WIB
Anggota DPR RI Rahmad Handoyo menyatakan syarat penerbangan ketat sebagai bentuk perlindungan untuk ...
Bea Cukai Kudus sita rokok ilegal
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 22:21 WIB
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, mengungkap kasus pe...
23 Oktober 2019:  Presiden Jokowi lantik anggota Kabinet Indonesia Maju
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 06:18 WIB
Presiden Joko Widodo melantik para menteri negara dan pejabat setingkat menteri yang akan membantuny...
PDIP gelar uji kelayakan pengisian Ketua DPRD Gorontalo Utara
Jumat, 22 Oktober 2021 - 23:25 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper t...