Menpan jelaskan afirmasi nilai tambahan dalam seleksi guru PPPK 2021
Elshinta
Senin, 20 September 2021 - 17:16 WIB |
Menpan jelaskan afirmasi nilai tambahan dalam seleksi guru PPPK 2021
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menjelaskan kebijakan pemberian afirmasi nilai tambahan dalam seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun  2021.

Terdapat lima ketentuan pemberian afirmasi nilai tambahan kepada peserta seleksi guru PPPK, demikian dalam keterangan tertulis yang dibagikan Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Senin (20/9).

"Pertama, peserta yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai penuh sebesar 100 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis," kata Tjahjo.

Kedua, tambahan nilai 15 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis dapat diperoleh peserta dengan usia di atas 35 tahun, terhitung saat pendaftaran, dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama tiga tahun berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Ketiga, peserta penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis," tambahnya.

Ketentuan keempat, peserta dari THK-II dan aktif mengajar selama tiga tahun bisa mendapatkan tambahan nilai 10 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis.

Terakhir, tambahan nilai berdasarkan ketentuan pertama hingga keempat tersebut berlaku secara kumulatif dengan nilai total maksimal sebesar 100 persen dari nilai kompetensi teknis.

Saat ini, lanjut Tjahjo, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sedang mengolah nilai hasil seleksi kompetensi tahap pertama yang berlangsung pada 13-17 September 2021.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Evaluasi 2 Tahun Jokowi-Ma`ruf, BEMNUS kritik beberapa kementerian
Jumat, 22 Oktober 2021 - 08:57 WIB
Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Nusantara (BEMNUS) Eko Pratama ikut memberikan kritikan di...
Gaungkan Indonesia Emas 2045, PMN gelar `Kemah Kebangsaan`
Jumat, 22 Oktober 2021 - 08:46 WIB
Pergerakan Mahasiswa Nasional (PMN) yang terdiri dari ratusan mahasiswa dari berbagai universitas me...
Boyolali mulai uji coba pembelajaran tatap muka di tingkat PAUD dan TK
Kamis, 21 Oktober 2021 - 18:59 WIB
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah mulai melaksanakan uji co...
Sinergi seluruh perpustakaan kunci wujudkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi
Kamis, 21 Oktober 2021 - 14:05 WIB
Demi mendukung cita-cita perpustakaan mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat literasi maka perpus...
UM gelar Dies Natalis ke 67 tahun dimasa pandemi Covid-19 
Rabu, 20 Oktober 2021 - 17:22 WIB
Universitas Negeri Malang (UM) merayakan Dies Natalisnya ke 67 pada Rabu (20/10). Menariknya perayaa...
Kemendikbudristek: Duta Kampus Merdeka untuk akselerasi Kampus Merdeka
Rabu, 20 Oktober 2021 - 14:57 WIB
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meresmikan penugasan Du...
Bantuan biaya belajar Penajam belum dicairkan karena anggaran defisit
Selasa, 19 Oktober 2021 - 20:01 WIB
Bantuan biaya belajar atau beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa/mahasiswi Kabupaten Penajam Paser Uta...
DPR: UU Pesantren untuk kesetaraan institusi pendidikan
Selasa, 19 Oktober 2021 - 17:10 WIB
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI mendorong lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2...
Inovasi mahasiswi asal Medan untuk eksplorasi lepas pantai yang ramah lingkungan
Selasa, 19 Oktober 2021 - 13:34 WIB
Ester Anggreni Simanjuntak, mahasiswi asal Medan yang kini menempuh pendidikan di program studi Tekn...
5 kiat bagi orang tua bantu anak siap hadapi PTM
Selasa, 19 Oktober 2021 - 08:11 WIB
Pemerintah Pusat telah menentukan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.