Kasus sengketa lahan warga dan PT Satya Agung, BPN diminta ukur ulang
Elshinta
Minggu, 19 September 2021 - 16:10 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Kasus sengketa lahan warga dan PT Satya Agung, BPN diminta ukur ulang
Sumber foto: Hamdani/elshinta.com

Elshinta.com - Warga Gampong Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara untuk turun tangan menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Satya Agung. Pasalnya, BPN perlu melakukan pengukuran ulang batasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut.

Keuchik Gampong Kilometer VIII, Mahyeddin Abubakar mengungkapkan, masyarakat KM VIII mengharapkan kepada pihak BPN Aceh Utara atau pemerintah daerah agar melakukan pengukuran ulang terhadap batas HGU perusahaan. Karena berdasarkan hasil pengukuran dari BPN sebelumnya, ada kebun warga yang memang masuk dalam wilayah HGU tersebut. Padahal secara bukti surat dimiliki warga setempat, bahwa tanah itu lebih tua dari HGU yang dikeluarkan BPN.

“Maka kita meminta kepada BPN untuk dapat mengukur kembali. Pengukuran yang dilakukan pada Oktober 2020, pihak PT Satya Agung tidak mengakui bahwa batas HGU sesuai dengan pengukuran BPN,” ujar Mahyeddin, didampingi Kepala Dusun Keuramat, Gampong Kilometer VIII, Muhammad Nasir.

Mahyeddin mengatakan, pihaknya berpikir bahwa hasil pengukuran pada 2020 itu sudah final. Tetapi faktanya pihak PT Satya Agung tidak menerima hasil pengukuran tersebut, ketika itupun yang menurunkan BPN untuk melakukan pengukuran lahan adalah pihak perusahaan itu. Menurutnya, persoalan yang terjadi sekarang di lapangan bahwa dituduh warga telah melakukan penyerobotan lahan PT Satya Agung.

“Itu kita kurang paham. Karena pihak BPN sudah turun ke lokasi untuk penentuan tapal batas tersebut. Artinya begini, BPN sudah turun mengukur hasil tapal batas, malah kami dituduh menyerobot lahan perusahaan tersebut. Sedangkan lahan yang warga garap itu merupakan di luar HGU, dari mana buktinya kami serobot lahan mereka? Oleh karena itu, kami warga Gampong Kilometer VIII, mendesak BPN maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera menyelesaikan sengketa lahan antara warga dengan PT Satya Agung,” tutur Mahyeddin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Minggu (19/9).

Mahyeddin menambahkan, malah pihaknya menuding PT Satya Agung telah menyerobot lahan milik warga KM VIII. Perusahaan perkebunan itu beroperasi sejak 1981, diduga telah melakukan penyerobotan dan menguasai lahan milik warga gampong ini secara sepihak. Pada dasarnya, setelah ekspose hasil pengukuran tidak ada lagi upaya mediasi yang dilakukan PT Satya Agung. Terakhir pada 8 Februari 2021, pihak manejemen perusahaan itu mengirimkan surat permohonan penyelesaian garapan dalam HGU PT Satya Agung kepada Bupati Aceh Utara. Dalam surat bernomor: 82/SAG/II/2021 dan tembusan kepada Keuchik Kilometer VIII, sebagai tindak lanjut pertemuan antara menajemen PT Satya Agung dengan bupati pada 6 Februari 2021.

“Tetapi isi surat itu tidak benar. Pihak perusahaan menuduh masyarakat Kilometer VIII telah menguasai lahan dalam HGU seluas lebih kurang 140,06 hektare. Dalam surat yang ditanda tangani CBDO PT Satya Agung, H. Tarmizi Thayeb ikut menawarkan kompensasi/tali asih sebesar Rp1 juta perhektare kepada masyarakat penggarap lahan HGU. Ini juga kami menolak karena tidak benar apa yang disampaikan,” sebut Mahyeddin.

Sementara itu, Chief Business Development Officer (CBDO) PT Satya Agung, H. Tarmizi, menjelaskan, bahwa informasi penyerobotan lahan warga oleh PT Satya Agung adalah tidak benar, penilaian tersebut bersifat imajinatif dan asumtif belaka secara sepihak. Namun, pihaknya sangat menghormati dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, sehingga setiap tindakan dan operasional kegiatannya dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menghargai masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.

“Karena bagi kami warga lingkungan merupakan mitra kerja. Kami berkomitmen untuk membantu perekonomian warga lingkungan dengan berbagai program, seperti melibatkan tenaga kerja dari lingkungan dan membangun kebun plasma untuk warga di sekitaran PT Satya Agung,” kata Tarmizi, Rabu 15 September 2021.

Tarmizi menyebutkan, pihaknya menolak disebutkan telah menyerobot atau menggarap tanah milik warga. Karena PT Satya Agung tidak pernah menggunakan tanah milik warga untuk kepentingan perusahaan. Semua lahan yang dikuasai merupakan tanah yang telah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang telah disahkan secara hukum, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diperoleh sejak tahun 1981. Dan, telah diperpanjang haknya sampai dengan tahun 2035.

“HGU tersebut masih berlaku dan PT Satya Agung tidak menyerobot lahan masyarakat. Apalagi mengerjakan lahan di luar HGU tanpa legalitas lahan yang sah. Pihak perusahaan telah berupaya memberitahukan dan memperingatkan kepada warga penggarap agar tidak menggarap di dalam HGU PT Satya Agung, dan telah berulang kali melakukan dialog secara kekeluargaan yang difasilitasi Muspika,” ucap Tarmizi.

Sebut Tarmizi, alhasil. Ada beberapa oknum masyarakat menolak untuk mengembalikan lahan HGU PT Satya Agung, yang notabane masyarakat atau penggarap itu juga tidak memiliki alas hak atau legalitas atas penguasaan lahan tersebut. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kak Seto: Semua pihak perlu pastikan kesiapan anak jalankan PTM
Selasa, 26 Oktober 2021 - 23:55 WIB
Psikolog Seto Mulyadi mengingatkan semua pihak untuk memastikan kesiapan anak menjalankan adaptasi k...
Gubernur Jatim resmikan dermaga gerak di Pelabuhan Banyuwangi
Selasa, 26 Oktober 2021 - 22:55 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Moveable Bridge (MB) atau Dermaga Gerak IV...
OJK gandeng ITS luncurkan program `digital financial literacy` 2021
Selasa, 26 Oktober 2021 - 22:25 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meluncurk...
 UNTIDAR raih predikat `Informatif` dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021
Selasa, 26 Oktober 2021 - 20:11 WIB
Universitas Tidar (UNTIDAR) berhasil menerima penghargaan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) deng...
Wapres: Badan publik harus terbuka dengan kritik, saran dan masukan masyarakat
Selasa, 26 Oktober 2021 - 19:34 WIB
Derasnya arus informasi di era digital saat ini menuntut adanya pengelolaan keterbukaan informasi pu...
14 TKI deportasi dari Malaysia positif COVID-19 
Selasa, 26 Oktober 2021 - 18:56 WIB
Hasil pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) terhadap 193 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang did...
Intensitas Siklon Tropis Malou diperkirakan meningkat 24 jam ke depan
Selasa, 26 Oktober 2021 - 18:05 WIB
BMKG melalui Jakarta Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) memantau bibit siklon tropis 98W yang tu...
Peringati 31 Tahun AKABRI 90, Polres Langkat santuni keluarga Polri yang meninggal akibat COVID-19 
Selasa, 26 Oktober 2021 - 17:58 WIB
Kepala Kepolisian Resor Langkat, Sumatera Utara, AKBP Danu Pamungkas Totok, didampingi Ketua Cabang ...
Herd immunity belum tercapai, prokes tak boleh kendur
Selasa, 26 Oktober 2021 - 17:23 WIB
Berita foto di sejumlah media mengabarkan bahwa semakin banyak warga DKI Jakarta yang berolahraga pa...
KY raih predikat informatif keterbukaan informasi publik
Selasa, 26 Oktober 2021 - 17:11 WIB
Komisi Yudisial (KY) berhasil meningkatkan prestasi dalam penganugerahan Keterbukaan informasi Publi...