Kuasa hukum minta mantan Gubernur Kepri sabar jalani pidana penjara
Elshinta
Jumat, 17 September 2021 - 13:07 WIB |
Kuasa hukum minta mantan Gubernur Kepri sabar jalani pidana penjara
Mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Elshinta.com - Kuasa hukum mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun yang terjerat kasus korupsi meminta kliennya agar sabar menjalani pidana penjara empat tahun, karena ditolaknya Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA).

"Saya berharap Nurdin Basirun dapat sabar menjalani hukuman penjara," kata kuasa hukum Nurdin Basirun, Andi Asrun melalui keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat.

Dengan ditolaknya permohonan PK atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tertanggal 9 April 2020, maka Nurdin Basirun harus menjalani putusan empat tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.

Menurut Andi, dukungan keluarga penting untuk memberikan semangat kepada mantan Bupati Karimun tersebut, terutama dari istri dan anak-anaknya yang saat ini berada di Singapura.

"Dukungan keluarga sangat membantu Nurdin melalui masa sulit ini," ujarnya.

Nurdin Basirun telah menjalani setengah dari masa hukumannya. Sepengetahuan kuasa hukumnya, selama di Lapas Sukamiskin, Nurdin juga taat beribadah.

Terkait kondisi kesehatannya, saat ini Nurdin dalam kondisi relatif baik. Jika sakit, pelayanan kesehatan di Lapas Sukamiskin sudah cukup baik, dan bila rujukan diperlukan, maka petugas akan bergerak cepat membawanya ke rumah sakit terdekat.

"Saya belum bisa ketemu langsung dengan Nurdin, karena kondisi COVID-19. Kunjungan ke Lapas Sukamiskin juga dibatasi," kata dia.

Terakhir, Andi selaku kuasa hukumnya menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pejabat di Pemerintah Provinsi Kepri karena telah memberikan kesaksian di PN Jakarta Pusat.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Seorang pria pembawa 100 batang detonator di NTT terancam hukuman mati
Jumat, 22 Oktober 2021 - 09:38 WIB
Seorang pria berinisial N di Kabupaten Sikka yang ditangkap oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udar...
Rachel Vennya dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik kepolisian
Jumat, 22 Oktober 2021 - 06:15 WIB
Selebgram Rachel Vennya dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait tindakannya kab...
Polri tangkap 45 tersangka sindikasi pinjol ilegal
Kamis, 21 Oktober 2021 - 23:23 WIB
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Direktorat) Bareskrik Polri beserta Polda jajaran menangkap...
Polres Rohul tangkap Kades lakukan pungli Rp20 juta
Kamis, 21 Oktober 2021 - 22:47 WIB
Tim Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidkor Satreskrim) Polres Rohul me...
Polres Kerinci temukan ladang ganja di Sungai Penuh
Kamis, 21 Oktober 2021 - 22:23 WIB
Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci menemukan ladang ganja seluas satu hektare yang berlokasi di D...
Ubah aturan mobilitas, Kemenhub terbitkan Surat Edaran transportasi
Kamis, 21 Oktober 2021 - 21:23 WIB
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan 4 (empat) Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang Sya...
KPK terima sejumlah laporan korupsi di Kalimantan Barat
Kamis, 21 Oktober 2021 - 19:59 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan saat ini pihaknya telah me...
Polisi bantah jual barang bukti knalpot racing viral di medsos
Kamis, 21 Oktober 2021 - 15:55 WIB
Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sonny Siregar membantah penjualan barang bukti sitaan berupa kna...
KPK panggil empat saksi korupsi pengadaan Pemkab Banjarnegara
Kamis, 21 Oktober 2021 - 14:22 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan korup...
KPK lelang tanah dari perkara korupsi mantan Wali Kota Madiun
Kamis, 21 Oktober 2021 - 13:11 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malan...