DPRD Sulsel temukan anggaran APBD siluman Rp182 miliar
Elshinta
Selasa, 14 September 2021 - 07:15 WIB |
DPRD Sulsel temukan anggaran APBD siluman Rp182 miliar
Suasana rapat membahas anggaran APBD perubahan di Komisi D membidangi Pembangunan, kantor DPRD Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (13/9/2021).

Elshinta.com - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D membidangi Pembangunan menemukan kejanggalan adanya dugaan perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Pokok senilai Rp182 miliar lebih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov saat pembahasan APBD Perubahan 2021.

"Ada kejanggalan ini, kita tidak tahu apa programnya, yang jelas tidak sesuai RKA diusulkan Rp505,5 miliar lebih, tetapi di DPA keluar Rp687, 7 miliar lebih. Berarti ada selisih Rp182 miliar lebih, itu dari mana," ungkap Wakil Ketua Komisi D, Fadriaty di kantor DPRD setempat, Senin.

Ia menjelaskan, aturannya, pembahasan APBD Pokok 2021 telah selesai dibahas baik itu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan DPA sudah ditentukan pada anggaran pokok, dan tidak bisa dilakukan perubahan tanpa persetujuan bersama legislatif dan eksekutif.

"Kita dibuat bingung, karena saat masuk perubahan itu muncul lagi anggaran pokok. Seingat saya itu sudah ditetapkan. Makanya, kita kaget tadi saat di pembahasan kenapa ada perubahan besar. Tentu ini menjadi bahan evaluasi" beber Poliitisi perempuan Fraksi Demokrat ini.

Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Ady Anshar saat rapat itu mempertanyakan kelanjutan pembangunan infrastruktur di Sulsel dengan menggunakan anggaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1 triliun lebih.

"Setahu kami dana PEN itu Rp1,3 triliun lebih, lalu realisasinya sesuai informasi sudah 70 persen atau sekitar Rp930 miliar lebih. Pertanyaannya, sejauh mana optimasi pekerjaan proyek di lapangan, apakah bisa sampai 70 persen pengerjaanya sampai 31 September nanti," ujarnya mempertanyakan.

Sementara dana yang tersedia saat ini kurang lebih Rp70 miliar. Apakah nanti diperlukan tambahan anggaran Rp50 miliar, sementara anggaran itu sudah tidak ada karena telah di kembalikan ke pusat disebabkan melewati perjanjian, disisi lain banyak pengerjaan proyek belum selesai.

"Konsekuensinya, ketika APBD digunakan (Kelanjutan Pembangunan) untuk membayar hutang dana PEN, maka akan mengurangi belanja tahun depan. Tentu ada review anggaran terutama berapa besar dana PEN yang menjadi utang, kita bisa rugi kalau begini," katanya.

Selain itu, sikap anggota akan mengkaji lebih dahulu karena mana yang harus dibayarkan. Sebab, pembayarannya harus menunggu perubahan karena tidak ada di KUA PPS pada APBD Pokok pada 2022.

Dalam rapat itu, pihak PURT menyatakan segera meninjau ulang atas kesalahan itu di dokumennya yang bisa saja ada karena kelalaian penulisan angkanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden terima surat kepercayaan sembilan duta besar negara sahabat
Senin, 25 Oktober 2021 - 13:57 WIB
Presiden RI Joko Widodo menerima surat kepercayaan sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh...
Presiden: Vaksinasi massal dan prokes upaya maksimal akhiri pandemi
Senin, 25 Oktober 2021 - 12:46 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksinasi COVID-19 secara massal dan kedisiplinan masya...
Wakil Ketua MPR: Perlu UU untuk jamin terpenuhi hak masyarakat adat
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:37 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu adanya payung hukum setingkat undang-undang untuk...
Presiden lantik 17 Dubes RI untuk negara sahabat
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:13 WIB
Presiden RI Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untu...
Anggota DPR: Wajib PCR penumpang pesawat kontraproduktif
Senin, 25 Oktober 2021 - 09:11 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai aturan yang mewajibkan tes PCR bagi calon penum...
Peneliti SPD: Sebaiknya jadwal Pemilu 2024 ditetapkan KPU 2022-2027
Minggu, 24 Oktober 2021 - 19:35 WIB
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Aqidatul Izza Zain mengatakan bahwa sebaiknya jadwal d...
Anggota DPR: Syarat penerbangan ketat bentuk perlindungan masyarakat
Minggu, 24 Oktober 2021 - 13:17 WIB
Anggota DPR RI Rahmad Handoyo menyatakan syarat penerbangan ketat sebagai bentuk perlindungan untuk ...
Bea Cukai Kudus sita rokok ilegal
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 22:21 WIB
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, mengungkap kasus pe...
23 Oktober 2019:  Presiden Jokowi lantik anggota Kabinet Indonesia Maju
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 06:18 WIB
Presiden Joko Widodo melantik para menteri negara dan pejabat setingkat menteri yang akan membantuny...
PDIP gelar uji kelayakan pengisian Ketua DPRD Gorontalo Utara
Jumat, 22 Oktober 2021 - 23:25 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper t...