Pemerintah bayangan Myanmar serukan pemberontakan lawan militer
Elshinta
Selasa, 07 September 2021 - 17:08 WIB |
Pemerintah bayangan Myanmar serukan pemberontakan lawan militer
Arsip - Pengunjuk rasa yang bergabung menjadi anggota milisi hadir dalam pelatihan yang dipimpin oleh Karen National Union (KNU), di tengah protes terhadap kup militer, di negara bagian Karen, Myanmar, Jumat (9/4/2021), dalam foto yang didapatkan oleh Reuters pada Senin (26/4/2021). (via REUTERS/OBTAINED BY REUTERS)

Elshinta.com - Pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional, yang dibentuk oleh penentang kekuasaan militer, pada Selasa menyerukan pemberontakan melawan pemerintahan junta.

Pemerintah bayangan Myanmar menetapkan strategi yang mencakup tindakan oleh milisi bersenjata dan pasukan etnis serta mendesak para birokrat untuk meninggalkan posisi mereka.

Duwa Lashi La, penjabat presiden Pemerintah Persatuan Nasional, mengatakan dalam pidatonya bahwa pemerintah bayangan, yang terdiri dari para anggota yang berada di pengasingan atau persembunyian, mengumumkan keadaan darurat.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Tindakan kudeta militer itu telah memicu gelombang protes oleh para pendukung pro-demokrasi, dan ratusan korban jiwa berjatuhan ketika pasukan keamanan berusaha memadamkan demonstrasi.

Beberapa penentang kekuasaan militer telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata, di bawah panji-panji Tentara Pertahanan Rakyat, dan telah menjalin aliansi dengan beberapa milisi etnis yang telah lama melihat tentara Myanmar sebagai musuh mereka.

Duwa Lashi La menyatakan Pemerintah Persatuan Nasional meluncurkan "perang defensif". Dia pun menyerukan "pemberontakan melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara."

Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing pada Agustus mengambil peran sebagai perdana menteri dalam pemerintahan sementara Myanmar yang baru dibentuk dan berjanji untuk mengadakan pemilihan umum baru pada 2023.

Junta sendiri telah mencap Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan Tentara Pertahanan Rakyat sebagai kelompok teroris.

"Administrator yang ditunjuk militer harus segera meninggalkan posisi mereka," kata Duwa Lashi La dalam pidato 14 poinnya.

Dalam pidatonya, ia mendesak anggota pasukan Tentara Pertahanan Rakyat untuk bergabung dengan Pemerintah Persatuan Nasional dan untuk pasukan etnis di daerah perbatasan untuk menyerang pihak militer.

Segera setelah kudeta yang dilakukan militer pada Februari, gerakan pembangkangan sipil dibentuk dalam upaya untuk melemahkan kekuasaan militer.

Milisi yang dibentuk dengan tergesa-gesa juga telah terlibat dalam pertempuran rutin dengan tentara Myanmar meskipun sering tampak beroperasi secara independen, sementara juga tidak jelas seberapa baik koordinasi yang ada di antara pasukan etnis yang telah memerangi tentara selama beberapa dekade.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan dan membuka dialog antara penguasa militer dan lawan politik mereka.

Utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Kyodo bahwa militer telah menerima usulannya untuk melakukan gencatan senjata hingga akhir tahun guna memastikan distribusi bantuan kemanusiaan.

Namun, seorang aktivis pro-demokrasi dan anggota lain Pemerintah Persatuan Nasional mengatakan junta tidak dapat dipercaya untuk menghormati kesepakatan semacam itu.

Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan dari Reuters untuk meminta komentar tentang persetujuan gencatan senjata seperti yang dilaporkan Kyodo atau tentang pidato Pemerintah Persatuan Nasional.

Sumber: Reuters

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Indonesia-Malaysia khawatirkan potensi perlombaan senjata di kawasan
Senin, 18 Oktober 2021 - 21:47 WIB
Indonesia dan Malaysia berbagi kekhawatiran yang sama atas meningkatnya rivalitas kekuatan besar dan...
Karantina tujuh hari di Malaysia untuk semua warga negara
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 16:05 WIB
Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) menegaskan pengurangan karantina dari 14 hari menjadi tujuh har...
Menlu RI: Myanmar tidak harus kirim perwakilan politik di KTT ASEAN
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 10:45 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut Myanmar tidak harus diwakili di tingkat politik pada K...
Peraih Nobel Maria Ressa soroti algoritma dalam distribusi berita
Kamis, 14 Oktober 2021 - 20:01 WIB
Peraih Hadiah Nobel Perdamaian dan jurnalis asal Filipina, Maria Ressa, menyoroti algoritma yang dig...
Prof Aris: Pentingnya sinergi antarnegara atasi perubahan iklim di LCS
Kamis, 14 Oktober 2021 - 12:58 WIB
Kepala Badan Informasi Geospasial Prof Muh Aris Marfai mengatakan pentingnya sinergi antarnegara di ...
Singapura bebaskan negara-negara besar dari kewajiban karantina
Sabtu, 09 Oktober 2021 - 20:30 WIB
Singapura membuka diri bagi semakin banyak negara terkait perjalanan bebas karantina pada saat negar...
Kemenlu Malaysia panggil Dubes untuk protes kapal China di ZEE
Selasa, 05 Oktober 2021 - 17:42 WIB
Kementerian Luar Negeri Malaysia telah memanggil duta besar China untuk menyatakan sikap dan protesn...
Pemerintah Malaysia diminta realisasikan sarapan gratis bagi siswa SD
Kamis, 30 September 2021 - 21:56 WIB
Mantan menteri pendidikan Malaysia Maszlee Malik meminta kepada pemerintah agar program sarapan grat...
Malaysia prihatin perlucutan senjata nuklir melambat
Rabu, 29 September 2021 - 12:47 WIB
Malaysia menyatakan prihatin atas lambatnya kemajuan dalam perlucutan senjata nuklir meski ada beber...
Militer Myanmar lancarkan serangan udara
Selasa, 28 September 2021 - 09:01 WIB
Militer Myanmar akhir pekan lalu melancarkan serangan udara setelah bentrok di wilayah Sagaing denga...
Live Streaming Radio Network