MemoRI 29 Agustus
29 Agustus 1945: Cikal bakal DPR RI dibentuk
Elshinta
Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
29 Agustus 1945: Cikal bakal DPR RI dibentuk
Sumber foto: https://bit.ly/3sLRfgb/elshinta.com.

Elshinta.com - Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Mulai saat itu, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan UUD 45.

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuklah KNIP yang beranggotakan 137 orang.

Hari ini 75 tahun lalu, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk. KNIP merupakan cikal bakal DPR RI saat ini.

Komite Nasional Pusat itu diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DPR RI.

Terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu Volksraad atau masa penjajahan Belanda, masa perjuangan kemerdekaan, dan masa setelah terbentuknya KNIP.

Dalam Sidang KNIP yang pertama, disusun formasi pimpinan sebagai berikut: - Ketua: Mr. Kasman Singodimedjo - Wakil Ketua I: Mr. Sutardjo Kartohadikusumo - Wakil Ketua II: Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua III: Adam Malik

Peran KNIP salah satunya terkait pertempuran Surabaya. Pada 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban baik di pihak Indonesia maupun sekutu.

Terkait hal itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 November 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan rakyat dan daerah-daerah Indonesia.

Selain itu, KNIP mengadakan beberapa sidang antara lain sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.

Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville.

Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik.

Periode KNIP berlangsung sejak 29 Agustus 1945-15 Februari 1950. Setelah itu masuk periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu 15 Februari 1950-16 Agustus 1950.

Setelahnya berubah lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) yaitu pada 16 Agustus 1950-26 Maret 1956. Setelah itu namanya menjadi DPR RI hingga sekarang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden terima surat kepercayaan sembilan duta besar negara sahabat
Senin, 25 Oktober 2021 - 13:57 WIB
Presiden RI Joko Widodo menerima surat kepercayaan sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh...
Presiden: Vaksinasi massal dan prokes upaya maksimal akhiri pandemi
Senin, 25 Oktober 2021 - 12:46 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksinasi COVID-19 secara massal dan kedisiplinan masya...
Wakil Ketua MPR: Perlu UU untuk jamin terpenuhi hak masyarakat adat
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:37 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu adanya payung hukum setingkat undang-undang untuk...
Presiden lantik 17 Dubes RI untuk negara sahabat
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:13 WIB
Presiden RI Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untu...
Anggota DPR: Wajib PCR penumpang pesawat kontraproduktif
Senin, 25 Oktober 2021 - 09:11 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai aturan yang mewajibkan tes PCR bagi calon penum...
Peneliti SPD: Sebaiknya jadwal Pemilu 2024 ditetapkan KPU 2022-2027
Minggu, 24 Oktober 2021 - 19:35 WIB
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Aqidatul Izza Zain mengatakan bahwa sebaiknya jadwal d...
Anggota DPR: Syarat penerbangan ketat bentuk perlindungan masyarakat
Minggu, 24 Oktober 2021 - 13:17 WIB
Anggota DPR RI Rahmad Handoyo menyatakan syarat penerbangan ketat sebagai bentuk perlindungan untuk ...
Bea Cukai Kudus sita rokok ilegal
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 22:21 WIB
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, mengungkap kasus pe...
23 Oktober 2019:  Presiden Jokowi lantik anggota Kabinet Indonesia Maju
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 06:18 WIB
Presiden Joko Widodo melantik para menteri negara dan pejabat setingkat menteri yang akan membantuny...
PDIP gelar uji kelayakan pengisian Ketua DPRD Gorontalo Utara
Jumat, 22 Oktober 2021 - 23:25 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper t...