Anggota DPRD DKI soroti wewenang Satpol PP dalam revisi Perda COVID-19
Elshinta
Kamis, 29 Juli 2021 - 22:57 WIB |
Anggota DPRD DKI soroti wewenang Satpol PP dalam revisi Perda COVID-19
Warga yang melanggar aturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dihukum menyapu usai terjaring Operasi Tertib Masker di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu (27/9/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

Elshinta.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta pada revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19.

Wewenang tersebut terdapat dalam Pasal 28A, berkaitan dengan kewenangan Satpol PP untuk menggelar penyidikan, sekaligus menjadi penyidik perkara pelanggaran peraturan daerah (perda).

Kenneth, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan tambahan pasal itu dikhawatirkan dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Kepolisian dalam penegakan peraturan di daerah.

Karena itu, kata pria yang akrab disapa Kent itu, perda tersebut sangat perlu dikritisi dan mendapatkan perhatian agar lahirnya peraturan daerah bisa mendatangkan manfaat dan sesuai dengan harapan masyarakat. Bukan sebaliknya, menyusahkan masyarakat.

Kent meminta Pemprov DKI Jakarta 
mengevaluasi dan mencabut aturan terkait kewenangan penyidikan dan kewenangan penyelidikan oleh Satpol PP tersebut.

Di sisi lain, ia menyetujui adanya sanksi pidana secara humanis serta memberi efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19 diatur dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19.

"Saya sangat setuju adanya sanksi pidana, tetapi harus pidana yang efektif, humanis dan bertujuan untuk membina serta bisa memberi efek jera bagi pelaku dengan pola-pola dan konsep yang manusiawi dan bermanfaat bermanfaat bagi pelaku," ujar Kent.

Namun, Kent menambahkan, pemidanaan yang diatur dalam usulan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Pasal 32A tentang hukuman pidana tiga bulan penjara bagi siapa saja berulang kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan belum humanis.

Sebab, kata dia, sanksi kurungan penjaralah yang menjadi prioritas dalam sanksi pidana dalam revisi Perda COVID-19 tersebut.

Menurut Kent, pidana kurungan belum membuktikan secara statistik dapat memberikan efek jera bagi seseorang. Bahkan akibatnya dapat mendorong rasa ingin melakukan pelanggaran kembali apabila ternyata dalam penjara ada pengaruh buruk dari grup atau teman satu sel.

"Harus lebih humanis dan memiliki manfaat seperti menjadi Satgas COVID-19 atau melayani pasien COVID-19 untuk waktu yang ditentukan, supaya para pelanggar prokes tahu bahwa CIVID-19 itu nyata dan bisa menimbulkan efek jera bagi pelanggar tersebut," kata Kent.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
APBD Perubahan TA 2021 Kota Depok dirancang sekira Rp3,3 triliun
Jumat, 24 September 2021 - 18:15 WIB
Pemerintahan Kota Depok laksanakan Rapat Paripurna  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang An...
 Tiga tahun diburu, Ade Ohoiwutun narapidana korupsi Rp3 miliar Kota Tual ditangkap
Jumat, 24 September 2021 - 15:57 WIB
Usai sudah rasa bebas Ade Ohoiwutun (51) dalam pelariannya. Mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekret...
Operasi Patuh Maung 2021 pantau lokasi rawan kecelakaan dan arena balap liar
Jumat, 24 September 2021 - 14:07 WIB
Operasi Patuh Maung 2021 sudah berlangsung selama 3 hari. Dan monitoring wilayah rawan kecelakaan se...
Polda Metro siapkan 14 Samsat Keliling di Jadetabek
Jumat, 24 September 2021 - 10:41 WIB
Polda Metro Jaya menyiapkan 14 layanan Samsat Keliling untuk memfasilitasi masyarakat di wilayah Jak...
Polda Metro siapkan lima gerai SIM Keliling pada Jumat
Jumat, 24 September 2021 - 07:23 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan lima gerai layanan SIM Keliling bagi masyar...
Pemprov DKI siagakan pompa di 180 lokasi untuk antisipasi banjir
Jumat, 24 September 2021 - 06:15 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiagakan ratusan unit pompa air yang ditempatkan di 180 lok...
BMKG: Waspadai potensi hujan petir di sebagian wilayah Jakarta
Jumat, 24 September 2021 - 06:01 WIB
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) minta warga untuk mewaspadai potensi hujan petir ...
DKI kirim surat ke Kemdikbud-Ristek terkait klaster COVID-19 sekolah
Kamis, 23 September 2021 - 23:20 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, ...
Jaktour diharapkan berpartisipasi atasi pengangguran di Jakarta
Kamis, 23 September 2021 - 21:53 WIB
Badan Usaha Milik Daerah PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) setelah statusnya ditingkatkan menjadi peru...
Wagub DKI: Usahakan anak usia di bawah 12 tahun tetap di rumah
Kamis, 23 September 2021 - 21:05 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau kepada masyarakat untuk mengusahakan agar ana...
Live Streaming Radio Network