Dianggap gagal, peternak unggas mandiri minta mentan dan dirjen PKH mundur
Elshinta
Kamis, 29 Juli 2021 - 20:28 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Dianggap gagal, peternak unggas mandiri minta mentan dan dirjen PKH mundur
Sumber foto: Bayu Koosyadi/elshinta.com.

Elshinta.com - Peternak unggas mandiri meminta Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah mundur dari jabatannya. Sebagai pemangku kebijakan, keduanya dianggap gagal menangani persoalan over supply yang kerap terjadi di dunia perunggasan.

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah, Pardjuni mengatakan, dalam menangani masalah perunggasan, Mentan dan jajarannya hanya melakukan sebatas penggiringan opini publik. Faktanya, kondisi peternak unggas mandiri benar-benar sengsara. Harga Pokok Produksi (HPP) di Jawa Tengah Rp18.500/kg, sementara di Jawa Barat Rp19.500/kg. Pada kenyataanya, harga jual live bird pernah menyentuh Rp8.000/kg, bahkan di Rp6.000/kg. “Apa yang menyelesaikan? Ini kan pembohongan. Masalahnya cuma 1, yakni over supply. Ini sudah terjadi sejak 2019. Kemudian 2020 semakin parah karena ada Pandemi,” ujar Pardjuni saat dihubungi Rabu, (29/7).

Sekjen Pinsar Jawa Timur, Fathoni Mahmudi mengungkapkan, bentuk kegagalan Kementan dalam menangani persoalan over supply hanya dengan menerbitkan 11 Surat Edaran (SE) tentang pengendalian produksi day old chicken final stock (DOC FS). 

“Ini menjadi kontra produktif, karena sebenarnya dari hulu mereka sudah membuat kuota GPS. Tetapi di hilir (DOC FS) mereka selalu melakukan cutting. Lantas buat apa membuat perhitungan kuota GPS kalau terus-terusan melakukan cutting. Yang secara faktual justru menguntungkan para breeding (integrator). Karena dengan adanya SE Cutting, mereka (integrator) langsung menaikkan harga DOC-nya. Sementara bagi peternak rakyat seperti kami, HPP kami terus naik tinggi. Pada saat panen ternyata mereka (integrator) punya stock lebih banyak dari kami. Harga live bird-nya hancur terus. Kami ini peternak mandiri rugi,” ungkap Fathoni.

Fathoni menjelaskan, alih-alih menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi yang mengatur pembagian DOC internal dan eksternal (peternak mandiri) masing-masing 50%. Fakta yang terjadi, berapa pun integrator memproduksi DOC, karena punya integrasi dan afiliasi dibawahnya, integrator tidak perlu jual ke eksternal, karena bisa diserap sendiri. 

“Ke eksternal mereka jual dengan harga mahal. Kalau ini yang disebut dengan pengaturan, apakah mereka sengaja mengatur itu untuk membunuh kami, peternak rakyat? Kalau ada perlindungan maksimal, niscaya peternak rakyat tidak ada yang bangkrut dan terlilit hutang,” jelas Fathoni seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, Kamis (29/7).

Sebelumnya, Peternak unggas mandiri menggugat Menteri Pertanian RI (Mentan), Menteri Perdagangan RI (Mendag) dan Presiden RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tidak menjalankan kewajiban konstitusinya. Gugatan dengan nomor 173/6/TF/2021/PTUN-JKT dilayangkan sebagai lanjutan dari tiga (3) kali nota keberatan kepada Tergugat I Mentan pada 15 Maret, 29 Maret dan 20 April 2021. Tergugat II Mendag pada 28 Mei 2021 dan Tergugat III Presiden RI pada 18 Juni 2021.

Dirjen PKH Nasrullah mengaku telah menjelaskan secara detail dalam pertemuan dengan tim penggugat sebanyak tiga kali. “Dan sebetulnya saat itu juga sudah clear,” ujar Nasrullah Sabtu (24/7/2021).

Selaku penggugat, peternak unggas mandiri Alvino Antonio mengatakan apa yang disampaikan Dirjen PKH adalah kebohongan publik. Selama mengirimkan 3 kali Nota Keberatan (somasi), Dirjen PKH tidak pernah menemui pihaknya.

“Hanya sekali, itu pun kami diminta menjelaskan isi nota keberatan. Dan itu juga hanya bertemu bawahannya, tidak dengan Dirjen PKH,” ujar Alvino.

Alvino menambahkan, pihaknya tetap akan menuntut ganti rugi atas kelalaian Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya melindungi peternak unggas mandiri.

“Selama bertahun-tahun peternak mandiri mengalami kerugian. Dan makin ke sini semakin parah. Hari ini jumlah peternak mandiri semakin sedikit, karena banyak yang bangkrut dan meninggalkan hutang,” imbuh Alvino.

Di sisi lain, Fathoni dan Pardjuni mengatakan, gugatan Alvino adalah representasi dari peternak unggas mandiri di seluruh Indonesia yang merasa tidak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah.

“Pemerintah tidak serius menerapkan dan mengimplementasikan peraturan yang mereka buat sendiri. Sehingga yang terjadi adalah ketimpangan. Pemerintah lebih condong kepada integrator, dengan membiarkan mereka melakukan monopoli yang membuat kami dalam posisi terjepit dan selalu merugi,” tandas Fathoni.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BUMN diminta optimalkan lahan produktif untuk ekonomi rakyat
Minggu, 19 September 2021 - 15:56 WIB
Arus Baru Indonesia (ARBI) meminta BUMN seperti Pertamina dan Perhutani untuk mengoptimalkan lahan-l...
 Profesionalitas dan ketaatan pajak krusial dalam menjalankan usaha ekspor
Sabtu, 18 September 2021 - 21:45 WIB
Profesionalitas dan ketaatan hukum, termasuk dalam hal perpajakan, sangat krusial dalam menjalankan ...
 Jufry Lumintang: UMKM bangkit lebih cepat dengan dua syarat ini!
Sabtu, 18 September 2021 - 19:10 WIB
Dalam acara deklarasi, Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU), Jufri Lumintang menga...
Wamendes Budi Arie: Masa depan Indonesia ada di desa
Sabtu, 18 September 2021 - 17:47 WIB
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menyambangi BUM...
Satu setengah tahun berjalan, Program Kartu Prakerja jangkau 10,6 juta penerima manfaat
Sabtu, 18 September 2021 - 16:36 WIB
Dalam usianya yang baru 1,5 tahun, Program Kartu Prakerja telah memberikan dampak signifikan di teng...
 BAZNAS sukses pertahankan sertifikasi manajemen anti penyuapan
Sabtu, 18 September 2021 - 15:14 WIB
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kembali menerima Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO ...
Bupati Sukoharjo bujuk keluarga terlantar pindah rusunawa
Sabtu, 18 September 2021 - 15:07 WIB
Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah Etik Suryani membujuk satu keluarga terlantar di Kartasura menempati ...
Ubi Jalar Jabar berhasil tembus pasar Singapura
Sabtu, 18 September 2021 - 00:01 WIB
Ubi jalar asal Jabar berhasil menembus pasar ekspor Singapura untuk pertama kali.
BP Batam siapkan aplikasi IBOSS untuk permudah perizinan
Jumat, 17 September 2021 - 22:45 WIB
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melakukan penyempurnaan p...
 Musim kemarau, 2800 hektar sawah di Undaan Kudus ditanami kacang hijau
Jumat, 17 September 2021 - 21:57 WIB
Pada musim kemarau kali ini ada kabar yang mengembirakan bagi para petani di Kecamatan Undaan, Kabup...
Live Streaming Radio Network