A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/lib/php/sessions/ci_sessionl5b2s93397vmkvq3svklc8uqn9d6k4se): failed to open stream: No space left on device

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 174

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /var/lib/php/sessions)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

 MUI usulkan pemerintah longgarkan PPKM dan perketat Prokes
MUI usulkan pemerintah longgarkan PPKM dan perketat Prokes
Elshinta
Rabu, 28 Juli 2021 - 11:56 WIB |
MUI usulkan pemerintah longgarkan PPKM dan perketat Prokes
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan catatan semakin memperketat protokol kesehatan.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar, saat menghadiri undangan dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa Malam (27/7).

"Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak 'gebyah uyah'. Misalnya ada salah satu daerah di satu kabupaten yang betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan," ujar Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (28/7).

 Menurut dia, jika penerapan PPKM "tidak gebyah uyah" kemungkinan akan menjadi salah satu solusi dalam memberikan rasa nyaman dan meminimalisir gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

 "Masih banyak yang terjadi di masyarakat merasa beribadah dibatasi, padahal mereka merasa berada di zona hijau dan mereka siap melaksanakan protokol kesehatan. Yang dilarang itu kan kerumunan, nah definisi atau batasan kerumunan ini seperti apa? Ini juga perlu ada penjelasan," tambah Kiai Miftachul.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Bidang Fatwa MUI KH Cholil Nafis, bahwa protokol kesehatan lebih diperkuat, namun PPKM bisa dilonggarkan atau diperkecil areanya.

"Saya ingin mempertegas, gimana kalau prokes saja yang diperkuat. PPKM ini ingin menciptakan kedisiplinan masyarakat, diantaranya penularan itu. Jadi barangkali PPKM ini bisa diperkecil lagi, artinya di area tertentu saja," tuturnya.

Kepada MUI, Mahfud MD menegaskan pemerintah sudah bekerja sekuat tenaga menekan perkembangan COVID-19.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah butuh kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk MUI pusat.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden Jokowi tinjau program vaksinasi BIN di Cilacap
Kamis, 23 September 2021 - 21:17 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau program vaksinasi massal yang dilaksanakan Badan Intelijen Negara (BIN...
Rencana pemindahan ibu kota RI jadi bahasan parlemen Malaysia
Kamis, 23 September 2021 - 19:29 WIB
Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan...
Ketua Komisi X DPR minta tunda pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK
Kamis, 23 September 2021 - 13:50 WIB
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, meminta pemerintah menunda pengumuman hasil seleksi tahap I Pegaw...
Pemkot Magelang buka seleksi pengisian enam jabatan kosong
Kamis, 23 September 2021 - 09:01 WIB
Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, membuka seleksi terbuka pengisian enam jabatan pimpinan tingg...
Anggota DPR minta anggaran Pemilu 2024 dihitung ulang
Selasa, 21 September 2021 - 11:06 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta anggaran Pemilu 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan U...
DPR RI gelar Rapat Paripurna untuk ambil keputusan calon anggota BPK
Selasa, 21 September 2021 - 09:24 WIB
DPR RI menggelar Rapat Paripurna pada Selasa siang dengan berbagai agenda, salah satunya pengambilan...
DPRA sesalkan ultimatum Disdik Aceh ke kepala sekolah soal vaksinasi
Selasa, 21 September 2021 - 08:30 WIB
Ketua Komisi VI DPR Aceh Tgk Irawan Abdullah menyesalkan ultimatum Dinas Pendidikan Aceh kepada kepa...
21 September 2018: Pengundian nomor urut capres-cawapres Pilpres 2019
Selasa, 21 September 2021 - 06:00 WIB
Pengundian nomor urut pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta P...
Puan harap calon Panglima TNI laksanakan kebijakan pertahanan negara
Senin, 20 September 2021 - 15:46 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap calon Panglima TNI ke depan dapat melaksanakan kebijakan pertaha...
 Masyarakat Gampong Keude Karieng Meurah Mulia laksanakan Pilciksung
Senin, 20 September 2021 - 14:07 WIB
Masyarakat Gampong Keude Karing Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Senin (20/9) melaksana...
Live Streaming Radio Network